Back to Kompasiana
Artikel

Agrobisnis

Brudin Max

Seorang yang selalu pengen tahu walo tinggal di kaki gunung Kelud, Jawa Timur

Dilema Komisi Irigasi

OPINI | 15 February 2012 | 15:39 Dibaca: 427   Komentar: 0   0

Pagi tadi sekitar pukul 10.00, saya mendapat telephone dari ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) atau di Jawa Timur dikenal dengan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) di salah satu kabupaten Propinsi Jawa Timur (maaf Beliau tidak bersedia disebutkan dalam tulisan ini). Beliau menanyakan tentang kegiatan Komisi Irigasi yang sudah dibentuk tahun 2010 lalu, minimal adanya rapat koordinasi atau semacam pertemuan tidak resmi. Kebetulan Bapak Ketua GHIPPA ini menjadi salah satu ketua bidang dalam komisi irigasi kabupaten. Beliau merasa membentuk Komisi irigasi adalah pekerjaan sia – sia kalau tidak ada kegiatan sama sekali karena sejak dibentuk sampai sekarang (2012) belum ada satu kegiatanpun yang dilaksanakan, alias lembaga mandul. Saya yang pada saat itu juga turut serta membantu membentuk Komisi Irigasi dan membuat rencana kerja merasa terpanggil untuk memberikan penjelasan dan sedikit solusi. Semua kabupaten mengeluh terkait “kemandulan” atau tidak berfungsinya Komisi Irigasi secara optimal, terutama dari pihak Petani yang diwakili oleh GHIPPA. Memang kalau dicermati, kelahiran Komisi Irigasi ini sepertinya tidak terlalu diinginkan oleh instansi yang mebidangi Irigasi. Padahal pengelolaan sumber daya air merupakan amanah undang – undang nomor 7 tahun 2004 yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2006, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 31 /PRT/M/2007.

Nama Komisi Irigasi (KOMIR) mungkin masih sangat asing ditelinga masyarakat kita terutama petani, bahkan instansi pemerintah yang seharusnya terlibat dalam komisi itu belum kenal bahkan tidak mengetahui. Komisi Irigasi merupakan lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah, wakil perkumpulan petani pemakai air, wakil pengguna jaringan irigasi. Lembaga irigasi ini dibentuk bersama antara semua unsure yang membidangi irigasi dan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sistem irigasi secara tertib dan terpadu. Keanggotaan Komisi irigasi ini terdiri dari wakil pemerintah dan wakil nonpemerintah yang meliputi wakil induk/gabungan perkumpulan petani pemakai air (IP3A, GP3A) dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.

Komisi irigasi bertugas antara lain, merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi, merumuskan pola dan rencana tata tanam, merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi, merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya, merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi, memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi dan masih banyak lagi tugas Komisi Irigasi sesuai dengan daerah kewenangan masing –masing (komisi irigasi di tingkat kabupaten, propinsi dan antar provinsi)

Memperhatikan tugas komisi irigasi tersebut di atas (belum melihat hak, kewajiban, wewenangnya) dapat kita mengerti bahwa ada sebagian atau beberapa poin yang kiranya dapat mengurangi peran, tugas dari instansi terkait. Banyak yang mengatakan kalau komisi irigasi ini tidak terlalu diinginkan kelahirannya karena dapat memangkas tugas, hak instansi yang berwenang sehingga kawatir usulan dari instansi terkait diabaikan oleh kepala daerah. Pendek kata, dapat dikatakan komisi irigasi telah merampas rencana kerja khusunya proyek yang diajukan oleh instansi. Keengganan beberapa atau salah satu instansi terkait keberadaan dan kegiatan komisi irigasi dapatlah kita memahami apabila bertolak pada pemikiran di atas, tetapi peranan petani yang diwakili oleh GHIPPA, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lainnya yang masuk menjadi anggota Komisi Irigasi juga perlu mendapat pertimbangan.

Pembentukan komisi irigasi merupakan amanah undang – undang dan wadah perwakilan petani melalui GHIPPA. Andaikata pemikiran para pelaksana pengelolaan irigasi masih memikirkan keuntungan dari proyek yang mereka usulkan, orang awampun dapatlah memperkirakan bahwa komisi irigasi tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Artinya, aspirasi petani mengenai irigasi melalui HIPPA/GHIPPA menjadi tidak dapat diakomodasi oleh kebijakan kepala daerah. Kalau hal itu terjadi maka kebijakan daerah atau pemerintah berarti timpang antara kebutuhan petani dengan kebijakan itu. Dilemma komisi irigasi dalam kelahiran dan operasionalisasinya sebenarnya dapat diatasi apabila ada “kerelaan” (lega lila) instansi yang berwenang untuk membangun, mengelola irigasi demi kepentingan masyarakat.

Tags: petani irigasi

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Membayar Zakat Fitrah di Masjid Turki, …

Gaganawati | | 27 July 2014 | 22:27

Kiat Menikmati Wisata dengan Kapal Sehari …

Tjiptadinata Effend... | | 27 July 2014 | 19:02

Indahnya Perbedaan :Keluarga Saya yang Dapat …

Thomson Cyrus | | 27 July 2014 | 19:45

Ini Rasanya Lima Jam di Bromo …

Tri Lokon | | 27 July 2014 | 21:50

Punya Gaya “Make Up” Menarik? …

Kompasiana | | 09 July 2014 | 00:21


TRENDING ARTICLES

Temuan KPK: Pemerasaan Pada TKI Capai Rp 325 …

Febrialdi | 26 July 2014 22:14

KPK Lebih Dibutuhkan TKI Ketimbang TNI, …

Fera Nuraini | 26 July 2014 19:21

Taruhan Kali Ini Untuk Jokowi dan Demokrasi …

Hosea Aryo Bimo Wid... | 26 July 2014 19:19

Surat Lebaran untuk Emak …

Akhmad Mukhlis | 26 July 2014 14:40

Daftar Kompasioner yang Berkualitas …

Hendrik Riyanto | 26 July 2014 13:29

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: