Back to Kompasiana
Artikel

Agrobisnis

Fadil Kirom

masih belajar bertani. mengelola website; http://padiberas.com/

Kebijakan Pasar untuk Produk Pertanian

OPINI | 29 March 2012 | 17:09 Dibaca: 705   Komentar: 3   0

Ada beberapa fenomena menarik untuk melihat kebijakan pasar untuk produk pertanian di Indonesia, diantaranya :

1. Sejak tahun 2000 ada lebih dari 14 petani pemulia benih di Kediri yang di kriminalisasi akibat UU Perlindungan Varietas Tanaman dan UU Sistem Budidaya tanaman. UU Ini menjerat petani yang mampu memuliakan benih karena dianggap tidak memiliki sertifikasi. Pada satu sisi syarat untuk memperoleh sertifikasi sangat berat. Kondisi ini sangat menguntungkan perusahaan benih

2. Selama 3 tahun ini impor beras selalu diatas 1,5 juta ton. Mekanisme Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap Gabah dan Beras tidak efektif dalam melindungi harga petani.

3. Kebijakan impor bawang dan kentang sangat merugikan petani. Bawang dan kentang impor justru beredar di daerah sentra-sentra produksi.

Mengapa hal ini terjadi?

  1. Adanya regulasi (UU, PP, Inpres hingga permentan) yang tidak berpihak pada petani bahkan cenderung menguntungkan pengusaha.
  2. Adanya sistem “ekonomi rente” dimana petani sangat tergantung (benih, pupuk kimia, pestisida, dll) dengan Aktor lain ( Tengkulak hingga pengusaha).
  3. Lemahnya kebijakan terhadap produk impor, hal ini ditandai dengan minimnya bea masuk untuk produk impor.
  4. Minimnya kebijakan yang membantu petani untuk penanganan pasca panen. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas produksi pertanian.
  5. Sulitnya akses permodalan petani ke Perbankan (harus memakai Jaminan), hingga saat ini petani dianggap Non Bankable.
  6. Tidak jelasnya pendataan produksi pertanian yang berdampak pada kebijakan yang diambil tidak akurat dan tidak efektif, bahkan cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu yang sangat merugikan petani
  7. Buruknya infrastruktur pertanian (irigasi hingga transportasi) yang menyebabkan mahalnya beaya produksi pertanian.

Strategi alternatif yang harus dilakukan

Membuat regulasi (UU hingga permentan) yang berpihak pada petani.

Meningkatkan subsidi pertanian dalam penanganan pasca panen dan infrastruktur pertanian

Merubah sistem pertanian konvensional menjadi pertanian berkelanjutan (Organik/alami)

Menerapkan sistem pemasaran bersama ( Collective Marketing) dalam berbagai bentuk seperti koperasi, lumbung pangan, dll

Menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian

Penguatan organisasi petani dalam upaya peningkatan bargaining position terhadap aktor lain (pengusaha dan pemerintah)

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Membayar Zakat Fitrah di Masjid Turki, …

Gaganawati | | 27 July 2014 | 22:27

Kiat Menikmati Wisata dengan Kapal Sehari …

Tjiptadinata Effend... | | 27 July 2014 | 19:02

Indahnya Perbedaan :Keluarga Saya yang Dapat …

Thomson Cyrus | | 27 July 2014 | 19:45

Ini Rasanya Lima Jam di Bromo …

Tri Lokon | | 27 July 2014 | 21:50

Punya Gaya “Make Up” Menarik? …

Kompasiana | | 09 July 2014 | 00:21


TRENDING ARTICLES

Temuan KPK: Pemerasaan Pada TKI Capai Rp 325 …

Febrialdi | 26 July 2014 22:14

KPK Lebih Dibutuhkan TKI Ketimbang TNI, …

Fera Nuraini | 26 July 2014 19:21

Taruhan Kali Ini Untuk Jokowi dan Demokrasi …

Hosea Aryo Bimo Wid... | 26 July 2014 19:19

Surat Lebaran untuk Emak …

Akhmad Mukhlis | 26 July 2014 14:40

Daftar Kompasioner yang Berkualitas …

Hendrik Riyanto | 26 July 2014 13:29

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: