Back to Kompasiana
Artikel

Agrobisnis

Air Raksa

masyarakat indonesia

Pemerintah Perlu Intensifkan SKIM Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)

REP | 18 September 2012 | 22:12 Dibaca: 472   Komentar: 1   0

Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai sekitar 240 juta dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,49 % pertahun. Ini berarti sekitar tahun 2017 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan lebih dari 250 juta orang. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar seperti ini, tentu diperlukan strategi dan langkah yang baik dalam menghadapi ancaman kelaparan dan krisis energi yang sudah mulai dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia saat ini.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mendorong agar dunia perbankan dapat memberikan kredit murah dengan suku bunga yang rendah kepada petani dan peternak kecil. Sehingga petani mendapat suntikkan modal untuk melakukan usahanya.

Sejak tahun 2000, pemerintah sebenarnya sudah mengupayakan untuk memberikan kredit ketahan pangan (KKP) dan selanjutnya disempurnakan menjadi kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E) pada tahun 2007. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 79 / PMK.05 / 2007 juncto peraturan menteri keuangan nomor 48 / PMK.05 /2009 dan juncto peraturan menteri keuangan nomor 198 /PMK.05 /2010 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan tentang kredit ketahanan pangan dan energi, antara lain menetapkan obyek pendanaan, sumber pendanaan, mekanisme pendanaan, persyaratan kredit,suku bunga, subsidi bunga, sanksi dan ketentuan peralihan. Serta peraturan menteri pertanian nomor 57/Permentan/KU.430/2007 juncto peraturan menteri pertanian nomor21/Permentan/ KU.430/4/2009 tanggal 21 April 2009 dan juncto nomor 08/ Permentan / KU.430 /2 / 2011 tentang peraturan menteri pertanian perubahan kedua lampiran peraturan menteri pertanian tentang pedoman pelaksanaan kredit ketahanan pangan dan energi, antara lain menetapkan pengertian, obyek yang dibiayai, persyaratan dan kewajiban penerima KKP-E, persyaratan dan kewajiban mitra usaha, plafon, kebutuhan indikatif, mekanisme pengajuan, penyaluran dan pengembalian, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Program KKP-E ini merupakan program yang cukup baik dan perlu diapresiasi. Program ketahanan pangan pada tahun 2010-2014, pemerintah menfokuskan pada lima komoditas pangan yaitu padi (beras), jagung, kedelai, tebu (gula) dan daging sapi. Disamping lima komoditas pangan ini, pemerintah mengembangkan juga 34 komoditas unggulan nasional baik pangan ataupun non pangan.

Bank Pelaksana KKP-E meliputi 22 bank yaitu Sembilan bank umum : Bank BRI, Mandiri, BNI, Bukopin, CIMB Niaga, Agroniaga, BCA, BII, dan Artha Graha serta 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yaitu : BPD Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Papua , Riau dan Nusa Tenggara Barat. Dengan alokasi biaya yang dipersiapkan pemerintah sebesar 8,806 trilyun yang meliputi untuk sub sektor tanaman pangan : Rp. 2,730 trilyun, hortikultura: Rp. 725,330 milyar, perkebunan (tebu) Rp. 2,993 trilyun, peternakan : Rp. 2,046 trilyun dan pengadaan pangan: Rp. 310,830 milyar.

Namun sangat disayangkan program ini belum tersosialisasi dengan baik, sehingga banyak dari petani-petani di daerah yang belum mengetahui adanya program ini. Hal ini tentunya menjadi PR bagi pemerintah melalui menteri pertanian, keuangan dan juga dunia perbankan mitra pemerintah untuk dapat mensosialisasikan program KKP-E secara lebih intensif lagi. Suatu program yang baik, tanpa ada sosialisasi dan implementasinya, hanya akan membuat program itu menjadi tidak bermanfaat.

Sosisialisi program ini dapat dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, baik itu tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan ataupun kelurahan. Disamping itu juga melalui iklan di media cetak ataupun elektronik. Sehingga skim ini dapat menjangkau seluruh petani dan peternak di daerah serta tepat sasaran. Dengan demikian tujuan program ketahanan pangan dan energi yaitu untuk terpenuhinya pangan bagi rumah tangga tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik, jumlah, mutu, aman, merata dan terjangkau serta upaya mengurangi ketergantungan energi berbahan baku fosil dan mengembangkan energi lain yang berbasis sumber energi nabati dapat terwujud.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Hikayat Baru Klinting di Rawa Pening …

Dhanang Dhave | | 24 April 2014 | 14:57

Uniknya Gorila Bule di Pusat Primata …

Dzulfikar | | 24 April 2014 | 14:49

Kota: Kelola Gedung Parkir atau Hunian …

Ratih Purnamasari | | 24 April 2014 | 13:59

Arloji Sang Jenderal dan Si Putri …

Subagyo | | 24 April 2014 | 09:52

Mengenal Infrastruktur PU Lewat Perpustakaan …

Kompasiana | | 21 April 2014 | 15:12


TRENDING ARTICLES

Di Mana Sebenarnya MH370? Waspada Link …

Michael Sendow | 12 jam lalu

Bila Separuh Gaji Karyawan Memang untuk …

Agung Soni | 14 jam lalu

Demam Masha and Bear, Lagi-lagi Film Animasi …

Heru Andika | 18 jam lalu

Senayan, Panggung Baru Para Artis… …

Iswanto Junior | 20 jam lalu

Nasib Capres ARB (Ical Bakrie) dan Prabowo …

Mania Telo | 21 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: