Back to Kompasiana
Artikel

Agrobisnis

Jaja Jamaludin

praktisi Pendidikan, pegiat budidaya ikan air tawar, pegiat energy alternative hijau, pemerhati pendidikan, peminat sosial selengkapnya

Menyoal 6 Triliun Subsidi Pakan Ikan 2013: Membangun Kemandirian Pakan Ikan Nasional Berbasis Pokdakan

OPINI | 23 September 2012 | 05:40 Dibaca: 533   Komentar: 5   1

Oleh Jaja Jamaludin
Pegiat Budidaya Lele Sangkuriang dan Koordinator Parung Catfish Institute, Bogor

Sebagaimana diberitakan diberbagai media massa, guna mendorong produk perikanan air tawar di dalamnegeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2013 mengalokasikan
anggaran Rp 6 triliun untuk program subsidi pakan ikan. Subsidi tersebut akan diberikan kepada para pembudidaya ikan air tawar, khususnya yang membudidayakan lele, ikan mas, nila, bandeng, dan ikan patin. Kami memberikan subsidi pakan ikan air tawar yang memiliki ekonomi rendah, seperti lele, ikan mas, nila, bandeng, dan ikan patin, kata Dirjen Perikanan Budidaya, KKP Slamet Subyakto, di sela acara panen perdana budidaya lele, di Pondok Pesantren Al-Mawaddah, Ciganjur, Jakarta, Kamis (16/8/2012).
Pada kesempatan yang sama, Dirjen perikanan Budidaya, juga mengatakan pemberian subsidi tersebut karena pakan ikan merupakan komponen terbesar pada biaya budidaya ikan air tawar. Menurut Slamet Subyakto, komponen pakan memberikan kontribusi sekitar 80 persen dari total biaya budidaya air
tawar.
Sampai disini, kabar ini cukup menggembirakan bahwa Negara dalam hal Ini diwakili oleh kementrian Kelautan dan perikanan telah seacara nyata hadir membantu petani pembudiya. Di lihat dari jumlah bantuan juga cukup signifikan, hanya untuk budidaya lele, nila, mas, bandeng dan patin, Negara merogoh 6 Triliun pertahun dari sumber APBN 2013. Pertanyaannya apakah subsidi ini akan menuntaskan problem dasar dan utama dari “ironi pakan ikan budidaya”? Jawabannya tentu tidak.
Dirjen perikanan budidaya jgua mengharapkan dengan pemberian subsidi tersebut, keuntungan yang didapat para pembudidaya ikan air tawar tersebut bisa meningkat, katanya. Diakui Slamet Subyakto, saat ini pihaknya sedang mengusulkan anggaran tersebut untuk kemudian dibahas di DPR. Apabila usulan tersebut disetujui DPR, maka program tersebut bisa dijalankan tahun depan. Program ini sekaligus untuk mendorong produksi ikan air tawar. Sebab dengan insentif subsidi pakan tersebut, kami berharap warga bisa lebih antusias melakukan budidaya ikan air tawar, katanya. Direktur Produksi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Budidaya KKP, Abduh NurHidayat menambahkan, pakan ikan tersebut akan disubsidi Rp2.500 untuk setiapsatu kilogram (kg). Diketahui, saat ini harga pakan ikan yang diproduksi pabrikan besar mencapaiRp8.000 per kg. Apabila usulan anggaran untuk subsidi tersebut disetujui DPR,maka nantinya para pembudidaya ikan air tawar membeli pakan ikan hanya
Rp6.500 per kg, katanya

Ironi Pakan Ikan Budidaya
Indonesia, yagn konon adalah Negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia,ternayta unutk sekadar urusan bahan baku pakan ikan yaitu tepung ikan dan bahan baku utama lainya saja harus mengimpornya dalam jumlah yang signifikan. Hampir diapsatikan dia tas 80 persen perusahan produsen pakan ikan nasional telah dikuasai asing. Ini artinya, jika Negara benar akan mengambil wayout dari problem ironi pakan ikan nasional dalam bentuk skema subsidi pakan ikan dipastikan akan menjadi mubazir bahkan bisa di sebut muspro.
Dalam tata niaga bahan baku dan pakan ikan, maka skema subsidi pakan ikan di atas jelas-jelas secara tidak langusng hanya mensubstitusi uang petani yang mengalir ke konglomerasi asing. Skema subsidi pakan jelas-jelas tidak memiliki dampak strategis apapun. Bagi pembudidaya hanya akan merasakan bantuan sesaat yg meringankan meskipun belum tentu jgua untung besar walaupun telah disubisdi. Selain itu, skelam subsidi seperti konsep KKP ini, sangat tidak memiliki konsep integralistik dalam kaitannya pemberdayaan hasil pertanian sebagai bahan baku pakan ikan. Misal, sejatinya bersamaan dengan pemberdayaan pembudiya ikan yang membutuhkan pasokan bahan baku bungkil kedelai, maka pemerintah harus mengoptimalkan dan menyegerakan tercapaikan swasembada kedelai sebagai komponen utama bahan baku industry tahu tempe. Pada saat yang sama maka kelimpahan bungkil kedelai juga akan swasembada juga yang dibutuhkan oleh pembudidaya ikan air tawar sebagai bahan baku pakan ikan.
Kemandirian pakan nasional
Mungkin, solusi yang amat signifikan dan jangka panjang adalah Negara atau pemerintah mendirikan BUMN pakan ikan 2 pabrik di Sumatra, 3 pabrik di jawa relative menyelesaikan problem ironi pakan ikan. Selain itu Negara juga mendirikan pusat-pusat produksi pakan ikan skala kecil berbasis pokdakan (kelompok). Solusi ini, jika dilakukand alam 5 tahun APBN saja (asumsi 6 T x 5 tahun) bisa dibayangkan berapa jumlah pusat-pusat produksi pakan ikan berbasis pokdakan ini. Jika satu sentra produksi pakan di tingkat pokdakan membutuhkan 100 juta saja maka dalam 3 tahun akan ada 3.000 sentra produk pakan berbasis pokdakan yang berpotensi menghasilkan 30 juta ton perbulan pakan ikan. Belum lagi pakan ikan yang di produksi oleh 5 BUMN nasional pakan ikan. Konsep ini sangat menyimpan solusi integralistik yagn bukan saja menyelesaikan harga pakan ikan menjadi sekitar 4.000 per kg, tetapi juga menumbuhkan produksi swasembada di sector pertanian yagn terkait. Ini artinya skema bantuan pemerintah dalam mewujudkan kemandirin apakan ikan nasional berbasis pokdakan akan akan bersifat multifbenefit.
Alhasil, langkah strategis yang integralistik ini akan berdampak amat luar biasa terhadap program produski perikanan nasional. Selain itu, Terlebih bagi mengmbangkan kesejeharaan pelaku pembudidaya perikan airi twar secara naisonal . Tidak ada cara lain untuk mengembalikan kejayaan perikanan budi daya nasional jika dan hanya jika Negara menyelesaikan dan meruntuhkan hegemoni kapitalisme dan liberalisme dalam pakan ikan airi tawar, dengan cara mengembalikan kedaulatan pakan ikan (budidaya) kapada Negara dan rakyat/petani.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Saat Warga Kupang Anti-McDonald …

Yusran Darmawan | | 29 August 2014 | 06:43

Pak Jokowi, Saya Setuju Cabut Subsidi BBM …

Amy Lubizz | | 28 August 2014 | 23:37

Jatah Kursi Parlemen untuk Jurnalis Senior …

Hendrik Riyanto | | 29 August 2014 | 04:36

Jangan Mengira “Lucy” sebagai Film …

Andre Jayaprana | | 28 August 2014 | 22:59

Blog Competition Smartfren: Andromax yang …

Kompasiana | | 18 August 2014 | 20:22


TRENDING ARTICLES

Cara Unik Jokowi Cabut Subsidi BBM, …

Rizal Amri | 2 jam lalu

Gaduhnya Boarding Kereta Api …

Akhmad Sujadi | 4 jam lalu

Jokowi “Membela” Rakyat Kecil …

Melvin Hade | 5 jam lalu

Ketua Gerindra, M Taufik Pasang Photo …

Frans Az | 10 jam lalu

Mafia Migas dibalik Isyu BBM …

Hendra Budiman | 11 jam lalu


HIGHLIGHT

Tempat Jajan Enak, OISHII …

Marisa Prasetya | 8 jam lalu

Rahasia Sukses Tionghoa Siantar! …

Saut Donatus | 8 jam lalu

Menumbuhkan Minat Baca, Cara Saya …

Masluh Jamil | 8 jam lalu

Perpustakaan “Ter” di Dunia …

Perpustakaan Kement... | 8 jam lalu

“Badan Penghubung Provinsi Riau di …

Achmaddin Addin | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: