Back to Kompasiana
Artikel

Agrobisnis

Petaniku, Kebanggaanku (Dari Hijau untuk Merah Putih)

OPINI | 19 April 2013 | 15:47 Dibaca: 145   Komentar: 0   0

Dari Hijau untuk Merah Putih. Suatu tema yang sangat indah diusung pada saat ini. dan disini saya akan mencoba melihat tema ini dari sisi ekonomi. Ketika membaca tema ini, saya langsung berfikir terkait potensi luar biasa yang dimili oleh bangsa kita yang sangat luar biasa ini. bangsa yang terbentang luas dari sabang sampai merauke. Apabila kita melihat peta, maka sebagian besar wilayahnya berwana hijau, yang menandakan sumber daya alam berupa pertanian yang sangat besar yang bisa menjadi andalan bangsa ini. Sedangkan merah putih adalah bendera dari Bangsa tercinta ini, Indonesia.

Maka saya disini akan lebih focus memnadang pengaruh pertanian dalam negeri terhadap perekenomian nasional.

Jika kita cari definisi dari pertanian, maka bisa disimpulkan bahwa Petani merupakan seseorang yang bergerak di bidang bisnis pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman(seperti padi, bunga, buah dan lain lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Pada umumnya petani di Indonesia merupakan kelompok masyarakat mayoritas yang tertindas. Tertindas di sini dalam arti yang sangat luas. Petani-petani kita adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan ataupun akses apapun untuk memberdayakan dirinya meskipun petani bisa melakukannya. Ketiadaan kekuatan untuk memberdayakan ini jelas terlihat dari berbagai kebijakan yang belum memihak kepada petani ditambah lagi dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang banyak penyimpangannya.

Banyak macam bentuk-bentuk ketertindasan petani. Pertama, petani tidak memiliki daya tawar sedikitpun terhadap hasil pertaniannya. Setiap kali ada hasil panen, petani mengalami kerugian karena harga langsung anjlok. Seakan-akan mekanisme pasar betul-betul menghukum para petani. Hukum pasar yang berbunyi ”ketika jumlah barang meningkat maka harga akan turun” benar-benar merupakan contoh nyata betapa kejamnya kita, manusia yang tidak ”mengatasi” hukum itu. Tidak ada kebijakan untuk hal ini. Sekalipun ada semua adalah dalam nuansa eksploitasi kelemahan petani.

Kedua, petani tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber produksi dan pasar secara bebas dan berkeadilan. Demikian halnya dengan pupuk. Pupuk, selain mahal juga sulit didapati. Banyak pupuk diproduksi tetapi tidak sampai ke tangan petani yang membutuhkannya. Justru pupuk subsidi masuk ke perusahaan pertanian raksasa yang juga telah meluluhlantakkan petani kecil.

Melihat kelemahan mendasar di atas, maka lahirlah upaya-upaya ”pemberdayaan” yang sebenarnya bermakna eksploitasi kelemahan petani untuk kepentingan golongan tertentu. Bagi pemerintah, kelemahan petani menjadi lahan untuk menumbuhkan program pemberdayaan petani melalui berbagai paket proyek. Di sini pemerintah tentu saja mengatasnamakan petani untuk mengupayakan perbaikan nasib petani mulai dari bimbingan teknis pertanian (padahal petani sudah pandai), introduksi sistem pertanian modern, penyediaan bibit unggul dan sebagainya. Celakanya, oknum jahat bergerak dengan nalar eksploitatif sehingga penyelewengan tak terhindarkan. Akhirnya petani bukan yang mendapat keuntungan, melainkan ketertindasan. Ketertindasan inilah juga yang menyebabkan petani menjadi miskin. Selain itu juga ada beberapa faktor yang membuat petani menjadi miskin.

Sebagai negara yang mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat melimpah seharusnya Indonesia menjadi salah satu negara yang kaya karena sumber daya alam yang ada dapat di manfaatkan dan menghasilkan suatu komoditi alam yang sebenarnya lebih baik dari negara-negara yang biasanya kita ekspor. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara. Namun apa faktanya Indonesia masih banyak melakukan impor. Berbagai bahan makanan pokok pun lebih sering impor dari pada kita mengekspor. Hal ini dapat di kaitkan dengan sebarapa besar kita menghargai peranan petani dan menghargai hasil-hasil pertanian para petani lokal. Tidak hanya itu kita juga harus menelaah tentang seberapa besar pemerintah dalam membangun pertanian di Indonesia dan seberapa besar pemerintah di dalam membantu sarana maupun prasarana para petani lokal terutama petani kecil.

Tak bisa dipungkiri lagi pertanian sedikit banyak telah membantu perekonomian di Indonesia. Banyak bukti yang memperkuat pernyataan diatas salah satunya adalah kita telah mencapai swasembada beras. Hal ini tidak luput dari poeran besar petani. Namun, terkadang kita menganggap remeh petani padahal apabila kita telaah lebih dalam lagi tanpa petani apa yang bisa kita lakukan. Tanpa adanya petani bisa saja kita merugikan perekonomian negara karena tanpa petani mungkin kita hanya dapat mengimpor semua bahan makanan pokok dan itu menandakan bahwa semakin banyak pengeluaran negara.

Melihat struktur pembentuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2008, variabel investasi akan memegang peranan signifikan dibandingkan variabel-variabel lainnya. Terlihat bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% terutama akan didukung oleh meningkatnya pertumbuhan investasi yang diperkirakan tumbuh sebesar 15 persen (lihat gambar).

Dewasa ini, terdapat 3 mazhab pilihan strategi industrilisasi yang berkembang di masyarakat Indonesia. Ketiga mazhab yang berkembang ini perlu diuji kemampuannya (paling sedikit pada tingkat teoritis) dalam memecahkan isu-isu pembangunan ekonomi nasional. Ketiga pilihan strategi itu adalah: strategi industrilisasi berspektrum luas, strategi industrilisasi dengan industry berteknologi tinggi, dan strategi industrilisasi pertanian dalam bentuk pembangunan agribisnis.

Pertanian dalam bentuk agribisnis juga sangat baik untuk membantu krisis ekonomi. Kenyataan juga menunjukkan bahwa selain industri migas, sektor agribisnis adalah penyumbang ekspor netto yang penting selama hampir 30 tahun Indonesia membangun. Pada masa krisis ekonomi saat ini, sektor ekonomi yang masih mampu bertahan adalah sektor agribisnis. Pengalaman ini seharusnya menyadarkan kita semua (termasuk pemerintah), bahwa kita harus meninggalkan strategi industrilisasi berspektrum luas dan canggih serta kembali ke strategi industrilisasi berbasis agribisnis.

Dengan memberi prioritas pada percepatan pembangunan sektor agribisnis, akan mampu memberikan solusi bagi pemulihan ekonomi nasional. Meningkatnya produksi produk-produk agribisnis akan meningkatkan ekspor tanpa harus mengimpor bahan baku.   Meningkatnya ekspor berarti meningkatkan penawaran volute asing (dollar) sehingga akan memperkuat (apresiasi) rupiah secara gradual. Selain produk agribisnis untuk ekspor, produk agribisnis bahan pangan juga meningkat, sehingga ketersediaan bahan pangan di dalam negeri juga meningkat. Mengingat harga-harga bahan pangan masih merupakan komponen terpenting dalam menentukan laju inflasi domestik, maka dengan peningkatan produksi pangan tersebut akan dapat menurunkan laju inflasi yang sudah sangat tinggi saat ini. Kemudian karena teknologi produksi agribisnis pada umumnya bersifat padat karya dengan kisaran kualitas tenaga kerja yang sangat luas, maka peningkatan produksi agribisnis dalam negri akan diikuti dengan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat menurunkan pengangguran yang sangat tinggi saat ini. Turunnya inflasi dan pengangguran serta stabilitas kurs rupiah yang reasonable, merupakan kondisi pulihnya perekonomian nasional. Ini juga telah menunjukkan bahwa petani sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena dalam sektor agribisnis yang dapat memulihkan perekonomian nasional petani juga sangat penting, mereka menanam tanaman yang sangat dibutuhkan dalam agribisnis tersebut.

Selain agribisnis masih banyak di dalam bidang pertanian yang berperan dalam perekonomian antara lain ketahanan pangan. Tujuan pembangunan ketahanan pangan disini adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional, daerah hingga rumah tangga. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata diseluruh wilayah sepanjang waktu, dengan memanfaatkan  sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Mengingat pangan juga merupakan komoditas ekonomi, maka pembangunanya dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatkan daya saing, yang dibentuk dari keunggulan spesifik lokasi, keunggulan kualitas serta efisiensi dengan penerapan teknologi inovatif. Selanjutnya, karena produksi pangan nasional sebagian besar dilaksanakan petani dengan skala usaha kecil oleh masyarakat miskin di pedesaan, maka pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Peran Bulog, yang sedianya mengadang spekulan dengan menampung stok gabah petani, tidak berjalan dengan baik. Peran lain, yaitu menjadi penyangga ketika harga beras melonjak, pun tidak efektif. Artinya, sudah sulit dibedakan antara fungsi Bulog dan ulah spekulan.
Kedaulatan pangan (food sovereignty) harus menjadi komitmen negara untuk segera diwujudkan. Dengan demikian, Indonesia bisa mandiri. Jika konsep dan kebijakan kedaulatan pangan sudah tuntas, keberadaan Bulog dan kontroversi beras dapat dibenahi secara komprehensif. Sayang, kondisi internal elite Indonesia sulit menyiratkan sebuah kecerahan dalam mewujudkan kedaulatan pangan, apalagi ada tekanan neoliberalisme dengan mekanisme perdagangan bebas. Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Direktur Bulog asyik dengan pemahaman masing-masing tentang kedaulatan pangan.
“Oleh karena itu, penting ada kemauan politik dari para pemimpin Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan pangan. WTO harus mencabut agenda pertanian karena telah meliberalisasikan pertanian. Impor beras Indonesia adalah satu dari sekian dampak liberalisasi pertanian itu. Impor telah mengkhianati keberadaan petani kita,” ujar Henry Saragih, Koordinator Umum La Via Campesina di Bamako, Mali, Kamis (22/2). La Via Campesina adalah organisasi perjuangan petani internasional dengan jaringan tersebar di 40  negara.
Impor beras adalah strategi jangka pendek yang tentunya “terpaksa” dilakukan karena kondisi Indonesia sudah kritis akibat bencana alam dan berbagai faktor darurat lain. Untuk itu, Indonesia harus bersama negara berkembang lain, seperti G-33, mengubah kebijakan pertanian. Orientasi ekspor (usaha agribisnis skala besar) diubah dengan kebijakan yang berbasis pertanian keluarga.

Indonesia terjebak dalam kebijakan pangan yang monokultur, yang merupakan bagian dari upaya penyeragaman kebudayaan sejak Orde Baru. Indonesia menjadi sangat bergantung pada satu jenis tanaman pangan, yaitu padi yang menghasilkan beras sebagai bahan pokok pangan. Ribuan suku bangsa di Indonesia dapat menghasilkan sumber makanan yang beraneka ragam. Kearifan pangan lokal, seperti sagu, umbi-umbian, dan jagung mempunyai sumber energi karbohidrat yang berkualitas. Jika alam di wilayah tersebut tidak cocok untuk budidaya padi, yang terjadi adalah kelaparan seperti di Sikka (NTT) dan daerah lain di Indonesia. Selain itu, perlindungan kepada petani perlu ditingkatkan dengan kepastian harga dan memperkuat lembaga negara yang menjalankan perlindungan tersebut. Jaringan perdagangan milik petani dalam pasar lokal perlu dilibatkan. Yang paling penting adalah kedaulatan pangan akan tercapai jika Indonesia segera melaksanakan pembaruan agraria. Hal seperti itu untuk menjamin akses terhadap tanah bagi petani, buruh tani, dan kaum miskin lain.

Kehidupan para petani sekarang sedang berada diujung tanduk. Banyak dari mereka yang masih hidup kekurangan. Jadi, wajar saja jika akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Belum lagi harga-harga kebutuhan pokok yang dari waktu ke waktu terus meningkat, ditambah lagi biaya pendidikan dan kesehatan juga terus melambung. Ini juga merupakan ancaman bagi para petani. Selain itu harga pupuk, bibit dan perlengkapan pertanian lainnya  turut melambung tinggi sehingga lebih dapat menyusahkan petani. Hal ini masih ditambah dengan harga panen mereka yang terkadang menurun dan ditawar oleh tengkulak sehingga menambah penderitaan petani.

Seharusnya pemerintah berperan aktif terutama dalam memajukan kesejahteraan petani. Walaupun tidak secara langsung setidaknya pemerintah dapat membantu petani dengan cara sebagai fasilitator di dalam membangun pertanian. Secara tidak langsung pemerintah seyogyanya berperan sebagai “pengayom” yang mampu mendistribusikan manfaat sumber daya alam secara adil dan merata sesuai dengan salah satu tujuan luhur kita mendirikan Negara Indonesia yang tergambar di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Namun, kenyataannya dengan adanya beberapa kebijakan pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah malah mencekik petani. Misalnya saja; harga pupuk dan bibit yang melambung sedangkan harga jual hasil panen mereka cenderung lebih murah.

Peran pemerintah juga tak bisa dipungkiri lagi mempengaruhi peranan petani dalam memaksimalkan hasil panennya. Tak bisa dipungkiri lagi pertanian sedikit banyak telah membantu perekonomian di Indonesia. Banyak bukti yang memperkuat pernyataan diatas salah satunya adalah kita telah mencapai swasembada beras. Hal ini tidak luput dari poeran besar petani. Namun, terkadang kita menganggap remeh petani padahal apabila kita telaah lebih dalam lagi tanpa petani apa yang bisa kita lakukan. Tanpa adanya petani bisa saja kita merugukan perekonomian negara karena tanpa petani mungkin kita hanya dapat mengimpor semua bahan makanan pokok dan itu menandakan bahwa semakin banyak pengeluaran negara

Hernawan Tri Wibowo

Teknik Mesin/2010/kelompok 13

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Melukis Malam di Bawah Lansekap Cakrawala …

Dhanang Dhave | | 21 October 2014 | 13:50

Kisah Setahun Jadi Kompasianer of the Year …

Yusran Darmawan | | 21 October 2014 | 11:59

[ONLINE VOTING] Ayo, Dukung Kompasianer …

Kompasiana | | 16 October 2014 | 14:46

Merencanakan Anggaran untuk Pesta Pernikahan …

Cahyadi Takariawan | | 21 October 2014 | 10:02

Ayo, Tunjukkan Aksimu untuk Indonesia! …

Kompasiana | | 09 September 2014 | 16:24


TRENDING ARTICLES

Sttt… Bos Kompasiana Beraksi di …

Dodi Mawardi | 5 jam lalu

Film Lucy Sebaiknya Dilarang! …

Ahmad Imam Satriya | 8 jam lalu

20 Oktober yang Lucu, Unik dan Haru …

Alan Budiman | 9 jam lalu

Tangisan Salim Said & Jokowi’s …

Iwan Permadi | 11 jam lalu

Off to Jogja! …

Kilian Reil | 13 jam lalu


HIGHLIGHT

Saat Angin Kencang, Ini Teknik Menyetir …

Sultan As-sidiq | 7 jam lalu

Golkar Jeli Memilih Komisi di DPR …

Hendra Budiman | 8 jam lalu

Rekor MURI Jokowi …

Agus Oloan | 8 jam lalu

Cerpenku: Perempuan Berkerudung Jingga …

Dewi Sumardi | 8 jam lalu

Kecurangan Pihak Bank dan Airline Dalam …

Octavia Eka | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: