Back to Kompasiana
Artikel

Bisnis

Fajarbaru

menulis untuk melawan proses amnesia sejarah

Apakah Kami Harus Menerima Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Kami?

REP | 09 January 2012 | 16:25 Dibaca: 199   Komentar: 2   0

Judul di atas merupakan pertanyaan seorang tokoh Masyarakat  dari Desa Ulak Pauk, Kecamatan  Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu terkait rencana isu investasi pekebunan kelapa sawit di wilayah mereka. Pertanyaan tokoh ini mewakili kebingungan masyarakat Desa Ulak Pauk atas berbagai hal terkait investasi suatu perusahaan di wilayah mereka.

Menurut informasi yang mereka dengar, PEMDA Kapuas Hulu telah mengeluarkan izin kepada sebuah perusahaan untuk menanam sawit di wilayah mereka. Akan tetapi, nama perusahaan dan siapa investornya tidak mereka ketahui. Yang menjadi pertanyaan besar mereka selanjutnya adalah apakah pemerintah daerah mempunyai kewenangan tidak terbatas untuk memberikan izin kepada ivestor untuk berinvestasi di lahan masyarakat tanpa terlebih dahulu mendengarkan aspirasi masyarakatnya melalui sosialisasi terbuka sebelum izin dikeluarkan? Di manakah letak kebebasan memilih masyarakat desa atas kebijakkan pembangunan di wilayah mereka sendiri?

Semua pertanyaan ini melahirkan pertanyaan: apakah kami harus menerima perkebunan kelapa sawit di desa kami? Tragedi konflik vertikal dan horizontal di berbagai tempat terkait kasus lahan membuat masyarakat Desa Ulak Pauk mengkritisi rencana PEMDA Kapuas Hulu memasukan investor perkebunan kelapa sawit di daerah mereka. Prosedur perizinan yang tidak transparan sejak awal disadari akan menghasilkan konflik di antara masyarakat sendiri, masyarakat dengan perusaan, dan masyarakat dengan pemerintah daerah setempat. Jika hal ini terjadi maka sebenarnya tujuan investasi untuk kesejahateraan siapa? Apakah kesejahteraan masyarakat hanya diukur dari tersedianya lapangan kerja dan terbukanya akses jalan ke wilayah mereka? Bagaimana dengan kesejahteraan batiniah: di mana mereka merasa aman, nyaman, dan damai dalam kehidupan mereka? Jika kehadiran perkebunan kelapa sawit malah menghancurkan rasa aman, damai, dan tentram di hati masyarakat adat, apakah masyarakat desa harus diam dan menerima saja apa yang diputuskan secara sepihak oleh pemerintah? Apakah masyarakat harus dijadikan objek pembangunan secara terus-menerus? Kapan masyarakat desa bisa dijadikan sebagai subjek pembangunan?

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Gedung Flora di Malang …

Abdul Malik | | 02 August 2014 | 08:36

Yuk Kenali Serba-serbi Njagong …

Giri Lumakto | | 01 August 2014 | 23:14

Akankah 3-5-2 Menggeser Tren 4-2-3-1? …

Muhamad Rifki Maula... | | 01 August 2014 | 23:30

Di Balik Akasia …

Langit Senja | | 01 August 2014 | 08:37

Ikuti Lomba Resensi Buku Tanoto Foundation! …

Kompasiana | | 11 July 2014 | 16:12


TRENDING ARTICLES

Koalisi Merah Putih Tetaplah Merah Putih, …

Hanny Setiawan | 13 jam lalu

Jokowi Belum Dilantik, PKB Sudah Nagih Jatah …

Ikhlash Hasan | 14 jam lalu

Libur Lebaran, Bertemu Bule dan Supir Isteri …

Hendry Sianturi | 18 jam lalu

Membuat Tanda Salib di Pusara Ir. Soekarno …

Kosmas Lawa Bagho | 19 jam lalu

Info Hoax Umar Abuh Masih Disebarkan …

Gatot Swandito | 21 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: