Back to Kompasiana
Artikel

Bisnis

Rizky Luxianto

Mencoba menjadi pengajar yang baik, praktisi yang cakap, dan pebisnis yang handal, amin...

Dilema Kedelai, Tahu Tempe, dan Pemerintah

HL | 29 July 2012 | 06:35 Dibaca: 1151   Komentar: 12   1

13435317311683815558

Siapkan Stok Untuk Pasca Mogok- Nardi (23) perajin tempe di Cicadas, Bandung, Jawa Barat, yang tetap berproduksi untuk menyiapkan stok setelah masa para pedagang dan perajin tahu dan tempe mogok, Rabu (25/7/2012). Perajin menyesalkan tidak adanya kontrol pemerintah yang membantu mengatasi melambungnya harga kedelai. Semenjak harga kedalai naik, mereka hanya bisa menyasati dengan memperkecil ukuran produk./Admin (KOMPAS/Rony Ariyanto Nugroho)

Tahu tempe tiba-tiba hilang dari pasar. Ada apa gerangan? Ternyata gabungan produsen tahu dan tempe memutuskan untuk mogok. Alasannya harga kedelai naik dari 5.500 hingga mencapai 8.000. Produsen tahu tempe tersebut menganggap pemerintah gagal menstabilkan harga. Mereka menuntut agar pemerintah menggalakkan swasembada kedelai agar harga bisa stabil. Intinya mereka tidak ingin harga naik menjadi setinggi itu. Jadi mereka mogok.

Lalu kenapa harga bisa naik menjadi setinggi itu? Berdasarkan informasi yang beredar, terjadi masalah panen kedelai di Amerika sebagai produsen utama kedelai, sehingga pasokan kedelai terbatas, dan harga pun melambung tinggi. Ada juga yang menyebutkan bahwa harga naik setinggi itu karena ada permainan oleh importir kedelai yang jumlahnya hanya 5 atau 6 importir, atau istilah akademisnya mereka membentuk kartel.

Menyikapi hal ini pemerintah, langsung bereaksi. Menanggapi isu kartel, peresiden SBY langsung menginstruksikan untuk diselidiki dan agar menghukum seberat-beratnya bila memang ada kartel. Selain itu pemerintah juga menghapuskan bea impor sebesar 5% agar harga bisa turun. Kebijakan penghapusan bea impor tersebut oleh beberapa kalangan termasuk gabungan produsen tahu tempe dinilai tidak efektif dan malah menguntungkan importir, mereka menitik beratkan pada swasembada kedelai. Bahkan ada juga yang menyarankan, daripada menghapuskan bea impor, sebaiknya memberikan subsidi untuk kedelai sebear 2.500 per kg, karena toh kenaikan harga ini hanya sementara.

Ada beberapa poin yang menurut saya menarik untuk dicermati dari sudut pandang ekonomi. Pertama, masalah penghapusan bea impor yang sebesar 5%. Bila dihitung, penghapusan ini akan menurunkan harga sekitar 400 rupiah (5% dari 8 ribu). Jika dibandingkan dengan harga awal yang berada pada angka 5.500. Jelas penurunan 400 rupiah dari 8 ribu menjadi 7.600 jelas tidak mencukupi. Harga memang turun, tapi tetap saja menurut pandangan produsen tahu tempe, pemerintah gagal, karena kedelai tetap saja naik dari 5.500 menjadi 7.600.

Kedua, masalah saran untuk subside 2.500 per kg kedelai. Saran ini terkesan buru-buru dan tanpa mempertimbangkan berbagai aspek. Apakah semua kedelai ini untuk orang miskin? Bahkan tahu dan tempe pun tidak hanya dikonsumsi orang miskin. Belum lagi kalau kita melihat penggunaan kedelai untuk hal-hal lain seperti kecap. Pun masalah mekanisme akan menjadi cukup sulit. Bagaimana memisahkan pihak yang benar-benar membutuhkan subsidi dan mana yang tidak. Pendek kata, saran ini merupakan saran yang lebih tidak efektif, meskipun terdengar indah.

Ketiga, masalah adanya dugaan kartel. Sebenarnya untuk pasar komoditas seperti kedelai, ada tidaknya kartel tidak terlalu sulit untuk, dibuktikan, terutama yang dapat menimbulkan kenaikan harga dari 5.500 ke 8.000. Untuk melihat ada tidaknya kartel, untuk pasar komoditas bisa dilihat saja harga internasionalnya. Karena yang namanya komoditas, harga internasional bisa didapat dengan mudah. Dari harga itu tinggal dibandingkan saja dengan harga yang ada di pasaran domestik. Berapa persen perbedaan antara harga internasional dan harga domestik, itulah margin dalam saluran distribusi kedelai, lalu persen tersebut dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ketika harga kedelai stabil. Dari situ dapat disimpulkan apakah terdapat peran kartel pada kenaikan harga saat ini.

Sebagai informasi, dipasar dunia harga kedelai memang naik dari $420 per metrik ton pada desember 2011 menjadi $658 pada saat tulisan ini dibuat (29 Juli 2012) atau dengan kata lain naik 56.67% bandingkan dengan kenaikan harga domestik yang naik dari 5.500 ke 8.000 atau naik 45.45%.

Keempat, masalah rendahnya pasokan yang menyebabkan harga naik. Dari hasil pencarian di beberapa website, ternyata memang ada masalah cuaca di Amerika Serikat sebagai penghasil kedelai utama, dan juga ada keterlambatan panen di Brasil, sebagai penghasil kedelai nomor 2. Hal ini menimbulkan pasokan kedelai turun dan sesuai hukum ekonomi harga pun naik. Hal ini diperparah lagi dengan ekspektasi petani kedelai tersebut ketika melihat harga naik, mereka enggan melepaskan barang yang mereka punya karena berharap harga terus naik. Jadilah harga kedelai semakin naik. Namun karena kenaikan ini disebabkan sedikitnya pasokan, diperkirakan beberapa bulan kedepan ketika panen datang dan pasokan melimpah, harga kedelai akan kembali turun. Hal ini bisa dilihat dari harga di pasar future untuk pengiriman agustus sudah turun menjadi $618 (bandingkan dengan harga sekarang $658).

Kelima, masalah swasembada kedelai. Jelas solusi ini tidak memecahkan masalah dalam jangka pendek. Bagaimana pemerintah dapat melakukan swasembada dalam waktu sekejap? Selain itu dalam jangka panjang masih perlu dikaji lagi, apakah memang perlu untuk melakukan swasembada kedelai. Kenapa masih harus dikaji lagi? Karena tidak selamanya swasembada itu memberikan keuntungan. Karena ketika Indonesia tidak cocok untuk memproduksi kedelai dan dipaksa untuk memproduksi, maka yang terjadi adalah tidak produktif dan tidak efisien. Maka bisa jadi harga kedelai malah menjadi lebih mahal. Lihat saja pada tahun 2010 Amerika memproduksi 90 juta metrik ton sementara Indonesia hanya 900 ribu atau hanya seper 100 dari Amerika. Sedangkan dilihat dari produktivitasnya, Indonesia mampu menghasilkan 1 ton per hektar untuk kacang-kacangan, sementara Amerika bisa mencapai 2 ton per hektar, dua kali lipatnya. Tapi tentu perlu dilihat lagi lebih detil dari segi biaya antara swasembada dengan impor karena untuk informasi ini tidak penulis dapatkan. Tapi dari indikasi tingkat produktifitas saja, terlihat bahwa memang untuk kacang-kacangan harus diakui kita bukanlah penghasilnya.

Lalu bagaimana solusi untuk mengatasi masalah perkedelaian tersebut? Dalam jangka pendek yang dapat disarankan adalah memberi pengertian kepada produsen tahu tempe bahwa memang harga dunia untuk kedelai sedang naik. Penghapusan bea impor sementara untuk menurunkan harga, meskipun kurang efektif, namun dapat membantu untuk memberi pemahaman kepada produsen itikad baik pemerintah bahwa pemerintah juga berusaha untuk membantu produsen.

Langkah lain adalah pemerintah harus turut memberikan informasi kepada masyarakat bahwa memang ada kenaikan harga kedelai yang sangat tinggi. Hal ini berfungsi agar masyarakat memahami, sehingga ketika harga tahu tempe naik, permintaan akan tahu tempe sendiri tidak ikut turun. Karena itulah yang ditakutkan produsen, ketika harga kedelai naik, maka mau tidak mau mereka menaikan harga tahu tempe, dan mereka takut dengan harga yang naik drastis, permintaan tahu tempe juga turun drastis. Namun diharapkan ketika pemerintah ikut mensosialisasikan kenaikan harga kedelai ini, masyarakat lebih paham dan menerima kenaikan harga tahu tempe.

Lalu bagaimana dengan masyarakat miskin yang diperkirakan menjadi tidak mampu membeli tahu tempe tersebut? Langkah yang diperlukan adalah bukan memberi subsidi secara menyeluruh per kg kedelai, karena banyak juga kedelai yang sebenarnya tidak dikonsumsi masyarakat miskin. Jika diperkirakan dampkanya cukup luas bagi masyarakat miskin, maka subsidi bisa diberikan langsung, misalnya melalui mekanisme BLT yang saat ini sudah ada.

Sementara untuk jangka panjang, kenaikan harga yang drastis dan seolah-olah tidak terkontrol ini, mengindikasikan kinerja Bulog belum optimal. Karena terkesan harga domestik benar-benar seratus persen mengikuti harga internasional. Seharusnya kalaupun ada kenaikan pada harga internasional, jika kinerja Bulog cukup bagus maka dia bisa menahan harga domestik sehingga kalaupun berfluktuasi, nilai fluktuasinya lebih rendah dari harga internasional. Hal ini dilakukan tentu saja dengan cara mencadangkan persediaan kedelai untuk beberapa bulan, tapi memang jika kenaikan harga ini terjadi sangat lama hingga melampaui jumlah yang dicadangkan, maka mau tidak mau, pada akhirnya harga domestik akan mengikuti harga internasional. Maka untuk lebih detilnya penulis tidak mampu menganalisis karena tidak adanya data mengenai harga harian domestik dan cadangan harian Bulog.

Jadi untuk ke depannya, jangan hanya swasembada yang dikedepankan tapi harus dihitung juga perbandingannya antara swasembada dengan impor. Selain itu kinerja Bulog harus terus menerus diperbaiki agar mampu meredam meskipun tidak bisa menghilangkan sepenuhnya fluktuasi harga. Dan terakhir, masyarakat harus terus diberi pengertian dan pemahaman bahwa memang ada kalanya harga bisa menjadi naik sangat tinggi. Memang tidak semua masyarakat akan mengerti, namun membiasakan memberi pengertian dan pengetahuan kepada masyarakat tentu lebih baik daripada memanjakan mereka dengan subsidi, yang penting kinerja pemerintah harus dipastikan sudah sesuai standar. Jangan sampai terjadi seperti saat ini, produsen mogok, dan tentu saja mereka pun tidak mendapatkan uang. Masyarakat pun kebingungan karena tidak ada tahu tempe yang mereka butuhkan. Pemerintah pun jadi stress karenanya.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Taman Balekambang, Bukti Cinta Orangtua …

Agoeng Widodo | | 30 September 2014 | 15:39

Gedung DPR Dijual …

Hendra Budiman | | 30 September 2014 | 11:55

Bahkan Macan Asia pun Butuh Demokrasi …

Yudhi Hertanto | | 30 September 2014 | 12:16

Langkah Kecil, Meninggalkan Jejak yang …

Ngesti Setyo Moerni | | 30 September 2014 | 15:07

Kamukah Pemenang Sun Life Syariah Blog …

Kompasiana | | 29 September 2014 | 09:44


TRENDING ARTICLES

Kumpulan Berbagai Reaksi Masyarakat …

Elvis Presley | 7 jam lalu

UU Pilkada, Ahok dan Paham Minoritas …

Edi Tempos | 10 jam lalu

People Power Menolak Penghapusan Pilihan …

Daniel Setiawan | 10 jam lalu

Hobi Berbahaya Anak Muda di Saudi …

Umm Mariam | 11 jam lalu

Inilah Cara SBY Membatalkan UU Pilkada …

Rullysyah | 12 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: