Back to Kompasiana
Artikel

Bisnis

Abdul Ghopur

Nasionalis-Majemuk (suka bergaul dengan banyak orang dr kalangan apapun kecuali Koruptor & Penindas Rakyat Kecil..)

Benarkah Indonesia Krisis Energi?

OPINI | 11 January 2013 | 14:29 Dibaca: 650   Komentar: 0   0

Oleh: Abdul Ghopur

Indonesia merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alam (energi) yang melimpah dan beraneka ragam jenisnya, baik yang terkandung di dalam laut maupun perut bumi Indonesia. Namun sayang, kekayaan alam tersebut tidak dikelola dengan bijak, berkeadilan dan terpadu. Tak pelak kekayaan alam ini pun malah menjadi kutukan sumber daya alam (Resources Curse) dan tidak bisa dinikmati secara murah/gratis oleh rakyatnya yang sebagian besar miskin. Hal ini disebabkan kebijakan energi nasional dikelola tanpa arah, antara satu sektor kebijakan dengan sektor lainnya seolah tidak terkait satu sama lain. Begitu juga belum adanya payung hukum (undang-undang induk energi) yang bisa mengatur kebijakan pengelolaan energi nasional secara komprehensif.

Munculnya kelangkaan serta tiadanya jaminan ketersediaan pasokan minyak dan gas (Migas) di negeri sendiri, merupakan kenyataan paradoks dari sebuah negeri yang kaya sumber energi. Hal ini antara lain disebabkan tingginya ketimpangan antara produksi dan konsumsi energi nasional. Berdasarkan laporan Kementrian ESDM tahun 2009, rata-rata produksi minyak bumi dan kondensat sebesar 963.269 barel per hari (bph). Sedangkan laporan BP Migas, produksi minyak secara nasional pada tahun 2010 hanya naik pada kisaran 965.000 bph. Artinya terdapat angka kenaikan hanya 1.731 bph. Sementara kebutuhan konsumsi energi nasional sekitar 1.400.000 bph. Artinya terdapat selisih cukup tajam antara tingkat produksi yang ideal dengan kebutuhan. Selain itu, pesatnya pembangunan di bidang teknologi, industri, dan informasi memicu peningkatan kebutuhan masyarakat akan energi.

Ketimpangan antara tingkat produksi dan konsumsi energi tersebut mengakibatkan krisis energi skala nasional. Salah satunya adalah Krisis Listrik. Kenaikan Tarif Dasar Listrik beberapa saat lalu yang tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan publik, secara tidak langsung menyebabkan merosotnya pertumbuhan perekonomian nasional secara makro (di bawah 6% yang ditarget Pemerintah). PLN selaku operator listrik selalu beralasan bahwa, padamnya listrik diakibatkan tersendatnya pasokan bahan bakar ke pembangkit listrik PLN. Terhambat karena gangguan cuaca, karena stok bahan bakar habis, konsumsi listrik pelanggan begitu tinggi hingga melampau kapasitas cadangan PLN, dan lain-lain.

Atas alasan ketimpangan tingkat produksi dan konsumsi energi tersebut, pemerintah melakukan pembenaran mengimpor bahan/sumber energi dari luar negeri. Padahal, sekali lagi, Indonesia negeri yang kaya akan SDA? Kebijakan impor ini diambil pemerintah berdasarkan pada BAB II, pasal 3, poin (b) “Terjaminnya ketersediaan energi dalam negeri, baik dari sumber di dalam negeri maupun di luar negeri” UU No. 30 Th. 2007 tentang Energi. Padahal, dengan adanya peluang impor bahan baku energi, maka aka ada disparitas harga energi (Migas). Jika ada disparitas harga energi maka akan selalu ada peluang penyelewengan (spekulan Migas).

Kebijakan impor sumber energi (BBM) oleh pemerintah sesungguhnya mengindikasikan UU No. 30 Th. 2007 tidak mengarah pada pemanfaatan energi nasional secara maksimal. UU tersebut juga mengindikasikan tidak bisa mengakomodir segala persoalan energi nasional kini dan akan datang.

Pada sisi lain, kurangnya pemahaman masyarakat tentang kondisi energi saat ini, sehingga tidak adanya kesadaran untuk memulai budaya berhemat dan mulai menggunakan alternatif energi lainnya. Di sisi lain, program efisiensi energi yang dicanangkan pemerintah (SBY) baru sekedar wacana (lip service) tanpa implementasi nyata.

Hiruk pikuk kondisi energi nasional di atas minyiratkan banyak pertanyaan mendasar yang mesti di jawab pemerintah. Pertama, benarkan Indonesia krisis energi? Jika benar, krisis energi salah siapa? Kedua, apakah pemerintah punya strategi terpadu pengelolaan energi nasional? Ketiga, dan paling penting, sejauh mana komitmen pemerintah terhadap pengembangan dan pengelolaan energi alternatif dan terbarukan?

Jika jawabannya adalah kenaikan harga Migas dan Listrik sebagai langkah terpadu pengelolaan energi nasional, berarti pemerintah tidak serius dalam menangani ”krisis energi.”

Atas semua persoalan di atas, mendesak untuk dilakukannya advokasi kebijakan energi nasional secara terbuka. Urutan dari kebijakan energi nasional terbuka tersebut adalah sebagai berikut; pertama, keterbukaan dalam pengelolaan energi nasional (termasuk kontrak karya, eksplorasi, eksploitasi, distribusi & pemanfaatannya). Kedua, adanya pemetaan penyebaran, pemanfaatan, kebutuhan dan target efisiensi energi di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, akses masyarakat terhadap energi. Keempat, kepastian penyediaan energi bagi masyarakat tidak mampu. Kelima, harga energi yang terbagi dalam pengelompokan. Keenam, riset komersialisasi dan pemanfaatan teknologi energi. Ketujuh, riset komersialisasi dan pemanfaatan teknologi sumber–sumber energi terbarukan. Kedelapan, merumuskan blue-print Pengelolaan Energi Nasional (PEN) sebagai wujud Ketahanan Energi Nasional (KEN) yang berdampak nyata pada perekonomian nasional guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, sesuai dengan visi-misi Dewan Energi Nasional (DEN).

Akhir kata, sumbangsih pemikiran ini diharapkan dapat merubah paradigma berpikir pemerintah dalam menangani ”krisis energi” nasional. Sebab, ada kecenderungan langkah yang diambil pemerintah berdasar pada pertimbangan nilai komersialisasinya. Bukan penanganan utuh dari inti masalah ”krisis energi.” Jadi secara jelas pemerintah tidak serius dalam mengatasi krisis energi nasional. Dugaan ini muncul berdasar pada paparan diatas; Harga Listrik & Migas dinaikan, Industri ditekan serta Gedung pemerintah diminta hemat, namun pertumbuhan otomotif, elektronik dan pembenahan manajemen transportasi massal serta tata kota dibiarkan begitu saja. Hulu dan hilir strategi efisiensi energi nasional bukan dua kutub yang tidak saling berhubungan, seharusnya dua kutub yang saling melengkapi.

Jika salah satu berseberangan efeknya adalah benturan yang mengakibatkan kegagalan program. Apakah ini, hal yang disengaja oleh pemerintah? sekali lagi pemerintah sebaiknya memikirkan ulang langkah–langkah penanganan krisis energi saat ini yang tidak menyentuh akar masalah sebenarnya. Karut-marutnya pengelolaan energi nasional sesungguhnya mengindikasikan lemahnya Ketahanan Energi Nasional.[]

Penulis adalah Intelektual Muda NU,

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Bangsa (LKSB) & Central Study 164

(Pemikir masalah-masalah kebangsaan dan politik kebijakan pengelolaan SDA Indonesia)

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Pelajaran Akan Filosofi Hidup dari Pendakian …

Erik Febrian | | 18 April 2014 | 10:18

Memahami Penolakan Mahasiswa ITB atas …

Zulfikar Akbar | | 18 April 2014 | 06:43

Curhat Dinda dan Jihad Perempuan …

Faatima Seven | | 17 April 2014 | 23:11

Sandal Kelom, Sandal Buatan Indonesia …

Acik Mdy | | 18 April 2014 | 00:40

Inilah Pemenang Kompasiana - ISIC 2014 Blog …

Kompasiana | | 17 April 2014 | 15:52


TRENDING ARTICLES

Semen Padang Mengindikasikan Kemunduran ISL …

Binball Senior | 5 jam lalu

Senjakala Operator CDMA? …

Topik Irawan | 6 jam lalu

Tips Dari Bule Untuk Dapat Pacar Bule …

Cdt888 | 7 jam lalu

Seorang Ibu Memaafkan Pembunuh Putranya! …

Tjiptadinata Effend... | 9 jam lalu

Manuver Amien Rais Menjegal Jokowi? …

Pecel Tempe | 14 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: