Back to Kompasiana
Artikel

Bisnis

Taufiq Prasetyo

mahasiswa magister ilmu ekonomi universitas airlangga

Kebijakan Impor Gadget: Harapan Masuknya Investasi IT ke Indonesia

OPINI | 28 January 2013 | 13:56 Dibaca: 462   Komentar: 0   0

Sudah tak bisa dipungkiri jika alat komunikasi saat ini merupakan kebutuhan primer. Sepertinya, manusia tak bisa hidup tanpa alat komunikasi. Hanya saja, hingga saat ini negara kita tak bisa memproduksi alat komunikasi, bahkan tak satu pun investor asing yang mau investasi di sektor industri alat telekomunikasi. Sebagai contoh, RIM, sebagai produsen handheld Blackberry lebih memilih Malaysia sebagai tempat memproduksi alat komunikasi asli Canada tersebut. Untuk itulah mengapa perlu kebijakan impor alat komunikasi dan komputer genggam ini.

Perkembangan teknologi ini secara tidak langsung menunjang pertumbuhan perekonomian negara kita. Bayangkan, betapa banyak transaksi yang berhasil dikembangkan karena telekomunikasi dan inilah yang dinamakan efisiensi di dalam bisnis. Semua transaksi bisnis yang dulu hanya milik perusahaan besar, kini hanya dalam genggaman masing-masing individu. Akselerasi pertumbuhan ekonomi pun makin mudah akibat terdorong makin majunya infrastruktur yang menunjang.

Alat komunikasi (handheld) kini tak hanya sekedar panggilan atau pesan singkat, tapi sudah mengarah ke penggunaan data, yang dalam hal ini menggunakan koneksi internet. Penjualan handheld secara retail terus mengalami pertumbuhan. Peningkatan konsumsi dari penjualan alat telekomunikasi dan komputer genggam ini mempunyai sisi buruk, salah satunya adalah larinya devisa kita keluar negeri, mengingat industri telematika Indonesia masih mengandalkan impor.

Maka beberapa ahli ekonomi mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini melebihi angka 6,4% banyak ditopang dari sisi konsumsi. Akibatnya, neraca perdagangan kita defisit karena impor kita masih tinggi dibandingkan dengan ekspor kita. Untuk itulah perlu beberapa kebijakan untuk menahan laju impor. Rhenald Kasali, seorang pengamat ekonomi pun berpendapat bahwa inilah lelucon yang disebut “Economy Vaccum Cleaner”, mengapa disebut demikian? Karena perekonomian kita sebagian besar menyedot komoditi asing alias impor.

Adalah Smart phone (telepon pintar) dan komputer tablet saat ini menjadi tren masyarakat Indonesia. Diawali dengan kedatangan telepon selular (ponsel) pintar dengan sistem operasi symbian pada tahun 2000-an, kini ponsel pintar ini sudah merajai pangsa pasar telepon genggam di dunia. Mulai dari ponsel pintar dengan sistem operasi milik blackberry, IOS, windows hingga sistem operasi yang booming saat ini, Android. Bukan hanya telepon genggam saja yang memakai sistem ini, namun juga komputer tablet. Hampir semua handheld diatas tersebut merupakan komoditi impor jadi, dan dinilai tidak memberikan value added (nilai tambah).

NILAI IMPOR HANDHELD (DALAM UNIT)

No.

Jenis Handheld

2009

2010

2011

2012

1

Telepon Selular

24.951.830

43.049.08

45.176.903

52.350.970

2

Komputer Genggam

397

12.930

97.700

639.590

3

Komputer Tablet

324

8.845

115.934

137.410

JUMLAH

24.952.551

43.070.813

45.390.537

53.127.970

Sumber: KSO Sucofindo – Surveyor Indonesia

NILAI IMPOR HANDHELD (DALAM USD)

No.

Jenis Handheld

2009

2010

2011

2012

1

Telepon Selular

1.619.719.150

2.062.509.895

1.922.196.056

1.965.872.491

2

Komputer Genggam

242.465

3.758.111

28.419.086

52.849.884

3

Komputer Tablet

205.253

5.259.352

71.402.183

80.693.168

JUMLAH

1.620.166.868

2.071.527.358

2.022.017.325

2.099.415.543

Sumber: KSO Sucofindo – Surveyor Indonesia

Melihat keadaan tersebut, pemerintah melalaui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan memberikan kebijakan yang tepat untuk mengerem laju impor handheld ini melalui Peraturan Menteri Perindustrian No : 108/M-IND/PER/11/2012 tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet dan Peraturan Menteri Perdagangan No: 82/M-IND/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet.

Disinilah Importir telepon seluler, komputer genggam (handheld) dan komputer tablet yang diimpor oleh Importir Terdaftar hanya dapat diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada distributor dan tidak kepada retailer atau konsumen langsung.

Untuk dapat melakukan impor telepon seluler, komputer genggam (handheld) dan komputer tablet, perusahaan harus mendapat penetapan Importir Terdaftar (IT) Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet dan Persetujuan Impor (PI) Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet dari Menteri Perdagangan. Selain itu, untuk mendapatkan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet, IT harus terlebih dahulu mendapatkan Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Impor dari Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT), Kementerian Perindustrian dan Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Bukan hanya menahan laju impor, tapi konsumen akan lebih diuntungkan dari segi kualitas handheld yang mereka beli. Banjirnya produk handheld dari China memang membuat konsumen banyak pilihan dalam membeli handheld. Sebagai contoh, handheld telepon genggam yang berbasis Android yang awal beredarnya sempat berharga Rp. 3 jutaan, kini hanya bisa didapatkan dengan harga dibawah Rp 1 juta saja. Namun, apakah konsumen dijamin akan kualitas dan standarnya? Melalui kebijakan ini maka perlindungan konsumen, dan hak konsumen untuk  mendapatkan produk telepon seluler yang aman dipakai dan memiliki standar mutu yang tinggi.

Dalam jangka panjang, aturan-aturan diatas akan menarik minta investasi untuk pendirian produksi handheld di dalam negeri. Sehingga lelucon “Economy Vaccum Cleaner” tidak akan terjadi lagi. Kita mungkin bisa berharap handheld merek global seperti Apple, Blackberry, atau Samsung mau berinvestasi di dalam negeri, sehingga kita bisa menikmati handheld berkelas dengan harga yang lebih murah. Bisa saja, kita memimpikan akan ada pabrikan handheld lokal yang sekelas dengan merek global akibat adanya transfer teknologi yang didapatkan.

Waspadai “Predatory Pricing”

Mungkin kebijakan diatas akan sedikit membuat persaingan operator selular semakin ketat. Saat membanjirnya handheld / gadget telekomunkasi lebih banyak orang yang mengganti atau menambah gadget dibandingkan dengan kartu SIM Card-nya. Namun ketika jumlah gadget tersebut dibatasi, kemungkinan konsumen pemakai operator telekomunikasi akan mencari tarif yang lebih murah.

Artinya, pembatasan masuknya handheld dari luar negeri akan membuat harga handheld sedikit mengalami kenaikan. Pemakai handheld biasanya akan membeli gadget yang terbaru dan tercanggih dan lebih memfokuskan mencari tarif operator yang lebih murah. Atas perkiraan inilah kemungkinan operator akan melakukan praktek “predatory pricing“.

Menurut Samuel Simanjutak (2013), pada tahap awal strategi predatory pricing, pelaku usaha biasanya akan menjual dengan cara harga yang rendah atau bahkan  jual rugi atas produknya untuk kurun waktu tertentu, dan diharapkan hal ini dapat membuat pesaingnya keluar dari pasar dan calon pesaing potensial yang ingin masuk ke dalam pasar menjadi tertahan. Kemudian setelah itu baru sang pelaku usaha menaikan harga produknya untuk mendapatkan keuntungan atas kerugian yang di derita.

Lebih lanjut, Samuel juga menjelaskan, masyarakat ataupun konsumen pun mulai pintar, banyak dari para konsumen yang  memanfaatkan perang harga tersebut untuk mendapatkan harga termurah dengan sering berganti operator atau memiliki beberapa jasa pelayanaan dari beberapa operator.

Oleh karena itu pasar telepon seluler di Indonesia diperkirakan memiliki tingkat perputaran pelanggan bulanan tertinggi di dunia. Pelanggan telepon seluler di Indonesia begitu mudah untuk berganti nomor telepon ke operator lain. Persaingan antar operator telekomunikasi di Indonesia berakibat terhadap kartu perdana, dimana kartu perdana kini hanya menjadi Calling Card yang hanya digunakan ketika pulsa masih ada dan bila tidak ada pulsanya, kartu akan dibuang kemudian beralih keoperator lain. Angka perputaran pelanggan telepon seluler di Indonesia diperkirakan mencapai 8,6 persen dalam sebulan.

Ada uang, ada barang. Ada tarif murah, ada pula kelemahan yang dimiliki operator. Jika persaingan harga terjadi, tak ayal konsumen banyak mengumpat dengan kata-kata “pending” atau “disconnect“. Apalagi, saat ini, konsumen tak hanya memerlukan pulsa untuk menelpon saja, tetapi juga berselancar di dunia maya.

Kita nanti saja peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengatasi hal ini. Jangan sampai konsumen jadi price taker (pengikut harga), banyak pilihan namun mendapatkan kualitas yang murahan, hingga pada akhirnya membuat harga barang dan jasa yang ditanggung konsumen harus ideal. Jika kesemuanya diatur dengan benar, maka akan muncul inovasi-inovasi baru yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi khususnya ekonomi kreatif kita.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Bukti Nyata Power Sosial Media; Jonan, Ahok, …

Prayitno Ramelan | | 23 November 2014 | 10:59

Curhat Kang Emil pada Ko Ahok di …

Posma Siahaan | | 23 November 2014 | 16:12

Menikmati Kompasianival 2014 Lewat Live …

Gaganawati | | 23 November 2014 | 06:26

Saliman, Buruh Biasa yang Cepat Tangkap …

Topik Irawan | | 23 November 2014 | 16:44

Maksimalkan Potensi Diri dan Gerak Lebih …

Kompasiana | | 21 November 2014 | 12:11


TRENDING ARTICLES

Menampar SBY dengan Kebijakan Jokowi …

Sowi Muhammad | 8 jam lalu

Dengan Interpelasi, Jokowi Tidak Bisa …

Ibnu Purna | 8 jam lalu

Rangkuman Liputan Acara Kompasianival Akbar …

Tjiptadinata Effend... | 8 jam lalu

Kenaikan Harga BBM, Pandangan di Kalangan …

Indartomatnur | 9 jam lalu

Pak Jokowi Rasa Surya Paloh …

Bedjo Slamet | 12 jam lalu


HIGHLIGHT

Kecardasan Tradisional …

Ihya Ulumuddin | 8 jam lalu

Sebaik-baiknya Tahun adalah Seluruhnya …

Ryan Andin | 9 jam lalu

Tak Sering Disorot Kamera Media, Kerja Nyata …

Topik Irawan | 9 jam lalu

Siasat Perangi KKN Otonomi Daerah …

Vincent Fabian Thom... | 9 jam lalu

Pancasila : Akhir Pencarian Jati Diri Kaum …

Vincent Fabian Thom... | 9 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: