Back to Kompasiana
Artikel

Bisnis

Anom Surya Putra

Konsultan. Penulis buku "Teori Hukum dan Kebijakan Publik" (2014;NulisBuku.Com), konsentrasi pada analisis hukum dan kebijakan selengkapnya

Media Komunitas dan Eksplorasi Migas

REP | 14 May 2013 | 13:32 Dibaca: 140   Komentar: 2   0

Proses survei seismik di beberapa titik wilayah perdesaan merupakan tahap implementasi kebijakan yang kompleks dan dikerangkai oleh proses bargaining among both state and society actors. Dalam bentangan studi ekonomi politik, societal elit (NGO) cenderung terbuka atas informasi publik tentang resiko survei seismik. Kapasitas NGO lokal terletak pada manajemen advokasi kebijakan melalui pengelolaan informasi media menjadi isu kebijakan publik. Misalnya, eksplorasi migas dapat memicu konflik horisontal dan warga lokasi eksplorasi migas yang akan tetap miskin sehingga kebijakan pemerintah tersebut setidaknya memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat.

Ditengah situasi kompleks atas resiko survei bagi masyarakat, media publik menempati posisi penting. Media publik menjadi instrumen bagi societal actors untuk membentuk koalisi advokasi kebijakan yang diasumsikan dapat menandingi intervensi kebijakan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Sebagai contoh adalah jaringan ICHDRE dan Lakpesdam NU Jombang yang mempunyai ciri sebagai alumni/komunitas santri yang punya kepekaan sosial dan keahlian advokasi di tengah-tengah kawasan “Blok Gunting” Jombang.

Lakpesdam NU Jombang merupakan salah satu komponen JRK-Dem (Jaringan Radio Komunitas untuk Demokrasi). Lakpesdam NU Jombang berkapasitas memadai dalam jaringan radio komunitas (community radio dialogue for peace) dan pernah bermitra dengan British Embassy dalam rangka membangun jaringan local leaders. Selain itu, Lakpesdam NU aktif mendorong warga nahdliyin untuk menyelenggarakan Bahtsul Masa’il (forum diskusi hukum NU) dalam  menjawab masalah-masalah sosial.  Sepanjang tahun 2008-2011, Lakpesdam NU Jombang aktif melakukan advokasi kebijakan melalui program securing sustainable livelihoods for the urban and rural poor community. Daya kritis intelektual nadhliyin dapat dipastikan terarah untuk menilai bahwa eksplorasi migas lebih berdampak buruk (mudlarat) bagi masyarakat.

Sayagnya, situasi kekuatan sipil demokratik dalam penyiaran komunitas semacam itu belum cukup terserap dalam strategi komunikasi di kalangan stakeholder perusahaan. Titik-lemah strategi komunikasi perusahaan dalam mengatasi penolakan survei seismik di wilayah perdesaan adalah langkah sosialisasi yang berjalan monolitik. Isu sosialisasi hanya bermuatan jaminan ganti rugi dan belum memadai dalam memberikan informasi tentang risiko survei.

Gambaran informatif tentang risiko survei sungguh bernilaiguna agar isu survei seismik tidak menimbulkan persepsi yang out of proportion. Bagi perusahaan, persepsi psikologis ini perlu diatasi melalui skema policy marketing yang memberikan gambaran visual-interaktif berupa simulasi atas tingkat keamanan survei seismik dengan melibatkan elit formal dan informal masyarakat perdesaan setempat.

Strategi ‘permission asking’ dari komponen perusahaan sekedar ditujukan pada kalangan pemimpin formal seperti Kepala Desa dan sebagian aparat pemerintah daerah, sehingga hal ini cenderung tidak berpengaruh banyak untuk mencapai keberhasilan survei seismik –yang sejak awal memang bermula dari keputusan aktor-aktor kebijakan di tingkat pusat (Jakarta). Tak pelak, strategi ‘permission asking’ akan teroposisi oleh strategi koalisi kebijakan (advocacy coalitions) yang berada diluar sistem (out of system). Melalui penghampiran ekonomi-politik neo-klasik, strategi tersebut memperoleh kritik dari kekuatan shadow agent di pesantren yang memegang kunci keputusan politik, elit informal perdesaan yang berjejaring dengan elit politik kabupaten (DPRD atau Pemerintah Daerah), dan elit masyarakat (social actors) yang berkultur abangan atau santri.

Identitas kultural seperti ini tidak dapat sekedar diatasi dengan sosialisasi atas kebijakan pemerintah dengan suatu isu tunggal, karena hal ini akan berakibat pada mengumpulnya kekuatan kelompok kepentingan untuk melakukan penolakan. Isu tunggal yang dimaksud adalah implementasi survei seismik yang membawa kepentingan cadangan mineral tertentu dan tidak dihubungkan dengan kepentingan lain seperti isu teknokratik (Kawasan Agropolitan), isu psiko-sosial (ketakutan masyarakat perdesaan atas bencana Lapindo-Sidoarjo), isu ketidakterlibatan DPRD dalam pengambilan keputusan eksplorasi migas dan survei seismik, maupun isu sustainable rural livelihood (petani yang terancam tidak punya lahan produktif) dan lain sebagainya.

Sosialisasi yang berjalan monolog dan bermuatan isu monolitik nampak semakin “tidak aman dan terkendala [bukan terkendali]“. Apalagi jika janji dari pihak investor/eksplorator untuk memberikan ganti rugi selama proses survei seismik dijustifikasi keputusan pemerintah tanpa adanya legitimasi DPRD. Oleh karena itu, implementasi survei seismik cenderung dipersepsikan oleh sebagian elit politik (DPRD) sebagai policy style yang koersif dan antisipatif. Dalam hal pemenuhan ganti rugi misalnya, survei seismik potensial untuk tidak berjalan mulus tanpa adanya dukungan konsensus dari DPRD dan masyarakat.

Sebagai gambaran, seorang teman jajaran pimpinan DPRD Bojonegoro mengujar kepada penulis, eksplorasi yang dilakukan Exxon hanya bertumpu pada justifikasi kepala daerah dan kurang “menghormati” (nguwongke) DPRD Bojonegoro. Pelibatan terhadap sumberdaya manusia yang sudah lama terlatih di NGO lokal sejak akhir 1990an amatlah kurang –tercatat adanya jaringan komunitas yang potensial seperti Anshor, KNPI, Gerbang Desa, Hijau Indonesia, Institute Pijar, KP-LIMA, dan FKUB.

Akhir kata, strategi sosialisasi sudah out of date bila digunakan dalam mendukung implementasi kebijakan eksplorasi migas dan derivasi kebijakan lainnya di lapangan. Sosialisasi hampir-hampir berjalan monolog dan isu kebijakan yang terdapat didalamnya juga bersifat monolitik. Media komunitas seperti radio komunitas di beberapa titik eksplorasi migas amat penting untuk dipertimbangkan kalangan perusahaan agar tidak terjebak dalam praktek rent-seeking di kalangan elit, sekaligus terhindar dari perlawanan atas dasar prinsip yang ratusan tahun tertanam di sanubari: sadhumuk bathuk, sanyari bumi.***


Past and Current Programs”, dalam Website Lakpesdam NU Jombang tentang keragaman programnya, http://www.lakpesdamjombang.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=36 diakses tanggal 4 April 2011.

Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Tak Membawa Kesejahteraan,” Senin 5 Juli 2010, http://dk-insufa.info/home/index.php?option=com_content&view=article&id=196:eksplorasi-minyak-dan-gas-bumi-tak-membawa-kesejahteraan&catid=1:terbaru&Itemid=107&lang=in diakses tanggal 4 April 2011.



Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Kurikulum 2013: Buku, Seminggu Dibagikan …

Khoeri Abdul Muid | | 20 August 2014 | 17:25

Kabar Gembira, Kini KPK Ada TVnya! …

Asri Alfa | | 20 August 2014 | 11:16

Keluarga Pasien BPJS: Kenapa Dokter Tulis …

Posma Siahaan | | 20 August 2014 | 12:48

Saonek Mondi Sebuah Sudut Taman Laut Raja …

Dhanang Dhave | | 20 August 2014 | 12:13

Kompasiana Nangkring bareng Sun Life: …

Kompasiana | | 18 August 2014 | 12:58


TRENDING ARTICLES

Inilah Nama-nama Anggota Paskibraka 2014 …

Veronika Nainggolan | 7 jam lalu

Nikita Willy Memukul KO Julia Perez …

Arief Firhanusa | 10 jam lalu

Kalau Tidak Bisa Legowo, Setidaknya Jangan …

Giri Lumakto | 11 jam lalu

Di Balik Beningnya Kolang-kaling …

Hastira | 11 jam lalu

Menebak Putusan Akhir MK di Judgment Day …

Jusman Dalle | 13 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: