Back to Kompasiana
Artikel

Bisnis

Direksi PT KAI Melanggar UU NO 23/2007

REP | 17 May 2013 | 11:05 Dibaca: 441   Komentar: 0   1

Keinginan keras Direksi PT KAI di bawah kepemimpinan Ignatius Jonan menarik KRL Ekonomi dari jalur operasional terhitung mulai 1 Juni 2013, jelas-jelas melanggar UU Perkeretaapian No. 23/2007 khususnya Pasal 3 yang berbunyi sbb:
“Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.”

Makna pasal tersebut, adalah Perkeretaapian diselenggarakan untuk memperlancar perpindahan orang dan atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar. Ini mengandung pengertian sangat mendalam, bahwa masyarakat pengguna jasa kereta api termasuk KRL baik Commuter Line maupun KRL Ekonomi harus mendapatkan pelayanan yang sama seperti bunyi pasal tersebut.

Apalagi dalam pasal tersebut, jelas-jelas Perkeretaapian harus dikelola tertib, teratur, efisien serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan nasional. Ini artinya, manajemen PT KAI tidak bisa seenaknya menghapuskan KRL Ekonomi, yang merupakan pengejawantahan PEMERATAAN demi PERTUMBUHAN dan STABILITAS dalam pembangunan nasional.

Nah, apabila KRL Ekonomi dihapuskan, maka dipastikan keresahan di masyarakat golongan ekonomi lemah atau masyarakat miskin, yang akan mengganggu STABILITAS dan sekaligus menghilangkan aspek PEMERATAAN di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Karena itu, Direksi PT KAI lebih baik mempelajari dulu UU tersebut secara mendalam dan meresap di Hati Sanubari para Direksi PT KAI. Jangan sampai ada kesan PT KAI sekarang bersikap BORJUIS KAPITALIS YANG HANYA UNTUK KEPENTINGAN SEGELINTIR ORANG BERDUIT SAJA.

Demikian untuk jadi pertimbangan Kementerian Perhubungan mengevaluasi kembali keberadaan PT KAI dan anak perusahaannya PT KCJ, apakah sudah sejalan dengan UU No. 23/2007 tersebut?

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Bijaksana di saat Langka BBM …

Nanang Diyanto | | 28 August 2014 | 02:05

Balikpapan Menggeser Jogja, Benarkah Jogja …

Ratih Purnamasari | | 28 August 2014 | 07:18

Dari Pertemuan 4 Mata, SBY Menularkan Sikap …

Thamrin Dahlan | | 28 August 2014 | 07:58

Kayu Manis Bisa Buat Obat Parkinson? …

Lidia Putri | | 28 August 2014 | 01:03

Blog Competition Smartfren: Andromax yang …

Kompasiana | | 18 August 2014 | 20:22


TRENDING ARTICLES

Rieke Diah Pitaloka Tetap Tolak Kenaikan …

Solehuddin Dori | 4 jam lalu

Ahok Nggak Boleh Gitu, Gerindra Juga Jangan …

Revaputra Sugito | 4 jam lalu

Mahalnya Biaya Rapat Lembaga Negara! …

Yaslis Ilyas | 4 jam lalu

Sebab SBY dan Jokowi Tak Bicarakan BBM di …

Pebriano Bagindo | 7 jam lalu

Jangan Hanya Jokowi Saja yang Diawasi, …

Rullysyah | 9 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: