Back to Kompasiana
Artikel

Bisnis

Direksi PT KAI Melanggar UU NO 23/2007

REP | 17 May 2013 | 11:05 Dibaca: 441   Komentar: 0   1

Keinginan keras Direksi PT KAI di bawah kepemimpinan Ignatius Jonan menarik KRL Ekonomi dari jalur operasional terhitung mulai 1 Juni 2013, jelas-jelas melanggar UU Perkeretaapian No. 23/2007 khususnya Pasal 3 yang berbunyi sbb:
“Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.”

Makna pasal tersebut, adalah Perkeretaapian diselenggarakan untuk memperlancar perpindahan orang dan atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar. Ini mengandung pengertian sangat mendalam, bahwa masyarakat pengguna jasa kereta api termasuk KRL baik Commuter Line maupun KRL Ekonomi harus mendapatkan pelayanan yang sama seperti bunyi pasal tersebut.

Apalagi dalam pasal tersebut, jelas-jelas Perkeretaapian harus dikelola tertib, teratur, efisien serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan nasional. Ini artinya, manajemen PT KAI tidak bisa seenaknya menghapuskan KRL Ekonomi, yang merupakan pengejawantahan PEMERATAAN demi PERTUMBUHAN dan STABILITAS dalam pembangunan nasional.

Nah, apabila KRL Ekonomi dihapuskan, maka dipastikan keresahan di masyarakat golongan ekonomi lemah atau masyarakat miskin, yang akan mengganggu STABILITAS dan sekaligus menghilangkan aspek PEMERATAAN di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Karena itu, Direksi PT KAI lebih baik mempelajari dulu UU tersebut secara mendalam dan meresap di Hati Sanubari para Direksi PT KAI. Jangan sampai ada kesan PT KAI sekarang bersikap BORJUIS KAPITALIS YANG HANYA UNTUK KEPENTINGAN SEGELINTIR ORANG BERDUIT SAJA.

Demikian untuk jadi pertimbangan Kementerian Perhubungan mengevaluasi kembali keberadaan PT KAI dan anak perusahaannya PT KCJ, apakah sudah sejalan dengan UU No. 23/2007 tersebut?

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Belajar Tertib Anak-anak Jepang di Taman …

Weedy Koshino | | 01 September 2014 | 14:02

Karet Loom Bands Picu Kanker …

Isti | | 01 September 2014 | 20:48

Manajemen Pergerakan dan Arah Perjuangan …

Jamesallan Rarung | | 01 September 2014 | 22:12

Florence …

Rahab Ganendra | | 01 September 2014 | 19:09

9 Kompasianer Bicara Pramuka …

Kompasiana | | 01 September 2014 | 13:48


TRENDING ARTICLES

Ratu Atut [Hanya] Divonis 4 Tahun Penjara! …

Mike Reyssent | 12 jam lalu

Ratu Atut Divonis Empat Tahun Namun Terselip …

Pebriano Bagindo | 12 jam lalu

Katanya Supercarnya 5, Setelah yang Bodong …

Ifani | 12 jam lalu

Benarkah Soimah Walk Out di IMB Akibat …

Teguh Hariawan | 13 jam lalu

Kisah Nyata “Orang Vietnam Jadi …

Tjiptadinata Effend... | 14 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: