Back to Kompasiana
Artikel

Bisnis

Direksi PT KAI Melanggar UU NO 23/2007

REP | 17 May 2013 | 11:05 Dibaca: 439   Komentar: 0   1

Keinginan keras Direksi PT KAI di bawah kepemimpinan Ignatius Jonan menarik KRL Ekonomi dari jalur operasional terhitung mulai 1 Juni 2013, jelas-jelas melanggar UU Perkeretaapian No. 23/2007 khususnya Pasal 3 yang berbunyi sbb:
“Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.”

Makna pasal tersebut, adalah Perkeretaapian diselenggarakan untuk memperlancar perpindahan orang dan atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar. Ini mengandung pengertian sangat mendalam, bahwa masyarakat pengguna jasa kereta api termasuk KRL baik Commuter Line maupun KRL Ekonomi harus mendapatkan pelayanan yang sama seperti bunyi pasal tersebut.

Apalagi dalam pasal tersebut, jelas-jelas Perkeretaapian harus dikelola tertib, teratur, efisien serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan nasional. Ini artinya, manajemen PT KAI tidak bisa seenaknya menghapuskan KRL Ekonomi, yang merupakan pengejawantahan PEMERATAAN demi PERTUMBUHAN dan STABILITAS dalam pembangunan nasional.

Nah, apabila KRL Ekonomi dihapuskan, maka dipastikan keresahan di masyarakat golongan ekonomi lemah atau masyarakat miskin, yang akan mengganggu STABILITAS dan sekaligus menghilangkan aspek PEMERATAAN di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Karena itu, Direksi PT KAI lebih baik mempelajari dulu UU tersebut secara mendalam dan meresap di Hati Sanubari para Direksi PT KAI. Jangan sampai ada kesan PT KAI sekarang bersikap BORJUIS KAPITALIS YANG HANYA UNTUK KEPENTINGAN SEGELINTIR ORANG BERDUIT SAJA.

Demikian untuk jadi pertimbangan Kementerian Perhubungan mengevaluasi kembali keberadaan PT KAI dan anak perusahaannya PT KCJ, apakah sudah sejalan dengan UU No. 23/2007 tersebut?

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Catat, Bawaslu Tidak Pernah Merekomendasikan …

Revaputra Sugito | | 23 July 2014 | 08:29

Kado Hari Anak; Berburu Mainan Tradisional …

Arif L Hakim | | 23 July 2014 | 08:50

Punya Pengalaman Kredit Mobil? Bagikan di …

Kompasiana | | 12 June 2014 | 14:56

Apakah Rumah Tangga Anda dalam Ancaman? …

Agustinus Sipayung | | 23 July 2014 | 01:10

Mudik? Optimalkan Smartphone Anda! …

Sahroha Lumbanraja | | 23 July 2014 | 02:49


TRENDING ARTICLES

Seberapa Penting Anu Ahmad Dhani buat anda? …

Robert O. Aruan | 1 jam lalu

Membaca Efek Keputusan Prabowo …

Zulfikar Akbar | 5 jam lalu

Prabowo Lebih Mampu Atasi Kemacetan Jakarta …

Mercy | 14 jam lalu

Kalah Karena Dicurangi? Belajarlah pada …

Ipul Gassing | 15 jam lalu

Prabowo Subianto Tolak Pilpres 2014, Berarti …

Danny Ph Siagian | 16 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: