Back to Kompasiana
Artikel

Manajemen

Fitria Dewi Nur Ratmiatin

Berusaha menjadi diriQ sendiri......Semoga bisa jd yg terBaik,,,

Alasan dan Landasan MBS serta Konsep Pengembangan Manajemen Masa Depan

OPINI | 17 March 2011 | 01:10 Dibaca: 1984   Komentar: 2   0

  1. Alasan MBS

Alasan perlu diterapkannya MBS dalam http://aderusliana.blogspot.com/2009/03/karakteristik-manajemen-berbasis.html antara lain adalah untuk:

1. Menerapkan UU Sisdiknas Pasal 51 ayat 1 secara murni dan konsekuen;

2. Memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian otonomi, fleksibilitas, dan partisipasi;

3. Meningkatkan mutu sekolah melalui kemandirian dan inisiatif sekolah;

4. Mempercepat transformasi proses belajar mengajar secara optimal;

5. Meningkatkan motivasi kepala sekolah agar lebih bertanggung jawab terhadap mutu peserta didik;

6. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada stakeholders sehingga selalu berusaha seoptimal mungkin melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan;

7. Memberikan tanggung jawab baru bagi pelaku MBS;

8. Meningkatkan kepedulian stakeholder dalam penyelenggaraan pendidikan;

9. Meningkatkan usaha desentralisasi manajemen pendidikan;

10. Memberdayakan sumberdaya manusia lokal serta sarana dan prasarana sekolah yang ada sesuai kebutuhan peserta didik;

11. Memacu inisiatif dan kreativitas dalam meningkatkan mutu sekolah;

12. Memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah, sekolah akan lebih lincah dalam mengadakan dan memanfaatkan sumberdaya sekolah secara optimal untuk meningkatkan mutu sekolah;

13. Mengetahui SWOT (Strength, Weaknesess, Opportunities, Threats) bagi dirinya sehingga sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya;

14. Mengambil keputusan yang cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena sekolahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya;

15. Menggunakan sumberdaya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat;

16. Melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat;

17. Melakukan persaingan sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan stakeholder; dan

18. Merespons aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat.

Dr. E. Mulyasa, M.Pd dalam bukunya Manajemen Berbasis Sekolah menyatakan alasan MBS sebagai berikut:

1. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya.

2. Sekolah lebih mengetahui kebutuhannya.

3. Keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Alasan MBS menurut Bank Dunia adalah:

1. Ekonomis: King dan Ozler

“Manajemen lokal dirasakan lebih efektif karena semakin ke tingkat lokal suatu keputusan diambil, semakin besar kedekatan pengelola sekolah dengan pelanggan”.

2. Politis

MBS sebagai bentuk reformasi. Desentralisasi yang mendorong adanya partisipasi demokrasi dan kestabilan politik.

3. Profesional

Tenaga kerja sekolah harus berpengalaman dan memiliki keahlian untuk membuat keputusan pendidikan yang paling sesuai untuk sekolah terutama untuk para siswa.

4. Efisiensi Administrasi

Pengalokasian sumber daya dilakukan oleh sekolah itu sendiri.

5. Finansial

MBS dapat dijadikan alat untuk meningkatkan sumber pendanaan lokal.

6. Prestasi Belajar

Peningkatan prestasi belajar siswa terjadi apabila orang tua siswa dan para guru diberi otoritas dari sekolah, maka iklim belajar untuk mendukung pencapaian prestasi siswa.

7. Akuntabilitas Sekolah

Akan terjadi apabila ada keterlibatan aktor-aktor sekolah dalam pengambilan keputusan dan pelaporannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan adanya MBS adalah untuk meningkatkan mutu, memandirikan, dan memberdayakan sekolah melalui kemandirian, pemberian otonomi, partisipasi, dan inisiatif sekolah sehingga proses belajar mengajar berlangsung optimal dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan dan agar sekolah lebih mengetahui kekuatan serta kelemahannya, oleh karena itu melibatkan warga sekolah dan masyarakat dalam mengambil segala keputusan.

  1. Landasan MBS

Dr. E. Mulyasa, M.Pd dalam bukunya Manajemen Berbasis Sekolah menyatakan hal-hal yang menjadi landasan MBS sebagai berikut:

1. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pemerintah mengupayakan keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi. Hal ini diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan, baik secara makro, meso maupun mikro.

Aspek makro erat kaitannya dengan desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, aspek meso berkaitan dengan kebijakan daerah provinsi sampai tingkat kabupaten sedangkan aspek mikro melibatkan sekolah yaitu seluruh sektor dan lembaga pendidikan yang paling bawah serta terdepan dalam pelaksanaannya.

2. Undang-undang Pasal 51 UU no 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yang mengatur secara murni dan konsekuen.

Landasan MBS dalam buku Depdiknas 2007 :

  1. UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 51 ayat 1 ” pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/ madrasah.”
  2. UU no 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional tahun 2000-2004 pada bab VII tentang bagian program pembangunan bidang pendidikan khususnya sasaran terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis pada sekolah dan masyarakat.
  3. Keputusan Mendiknas nomor 044 tahun 2002 tentang pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah.
  4. Kepmendiknas nomor 087 tahun 2004 tentang standar akreditasi sekolah, khususnya tentang manajemen berbasis sekolah.
  5. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, khususnya standar pengelolaan sekolah yaitu manajemen berbasis sekolah.

Landasan MBS Menurut Drs. Nurkolis, MM dalam bukunya yang berjudul Manajemen Berbasis Sekolah:

1. Landasan filosofis

Landasan filosofis MBS adalah cara hidup masyarakat. Maksudnya jika ingin reformasi pendidikan itu sukses maka reformasi tersebut harus berakar pada cara dan kebiasaan hidup warganya. Seandainya reformasi itu peduli terhadap cara dan kebiasaan warganya maka reformasi tersebut akan mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat.

2. Landasan Yuridis

UU no 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004 untuk sektor pendidikan disebutkan akan perlunya pelaksanaan manajemen otonomi pendidikan.

Landasan MBS Menurut Modul UT:

  1. Landasan yang Bersifat Filosofis

a. Nilai - nilai kebersamaan yang bersumber dari nilai sosial budaya yang terdapat di lingkungan keluarga dan masyarakat serta pada pendidikan agama

b. Kesepakatan atas pranata sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain maka segala bentuk perubahan harus melibatkan masyarakat setempat agar semuanya lancar sesuai harapan.

  1. Landasan yang Berdasarkan Hukum atau Peraturan Perundangan

a. UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas

b. UU Sisdiknas No 2 tahun 1989 Pasal 25 ayat 1 butir 1 bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

  1. Kepmendiknas No 044/U/2002
  2. PP No 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa landasan MBS adalah sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Melibatkan semua pihak secara optimal yaitu keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.

2. Landasan Yuridis atau Undang- Undang

a. UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 51 ayat 1 “pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/ madrasah”

b. UU no 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional tahun 2000-2004 pada bab VII tentang bagian program pembangunan bidang pendidikan khususnya sasaran terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis pada sekolah dan masyarakat

c. Keputusan Mendiknas nomor 044 tahun 2002 tentang pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah.

d. Kepmendiknas nomor 087 tahun 2004 tentang standar akreditasi sekolah, khususnya tentang manajemen berbasis sekolah.

e. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, khususnya standar pengelolaan sekolah yaitu manajemen berbasis sekolah.

f. UU Sisdiknas No 2 tahun 1989 Pasal 25 ayat 1 butir 1 bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

  1. Konsep Pengembangan Manajemen Masa Depan

Menurut Drs. B. Suryosubroto dalam bukunya Manajemen Pendidikan di Sekolah

Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan yang dapat mengakomodasi keinginan masyarakat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Menurut Umaedi (200:73), konsep yang menawarkan kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah dengan tanggung jawabnya masing-masing ini, berkembang didasarkan kepada suatu keinginan pemberian kemandirian kepada sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya yang ada.

Tim teknis Nappenas dan Bank Dunia (1999:3) menyatakan bahwa pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar di samping menunjukkan sikap tanggappemerintah terhadap tuntutan masyarakat juga dapat dikatakan bahwa MBS merupakan implementasi dari pemberian otonomi kepada sekolah untuk memberdayakan diri dalam kerangka upaya peningkatan mutu pendidikan.

Konsep pengelolaan MBS menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah di dalam mengolah potensi sumber daya pendidikan melalui kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat di dalam pengambilan keputusan untuk memenuhi tujuan peningkatan mutu sekolah. Pengelolaan mutu semacam ini dapat juga disebut The Colaborative School Management (Caldwell & Spink dalam Beare et.al., 1992: 133-134).

Dengan memperhatikan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya MBS merupakan suatu strategi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang menekankan pada pengerahan dan pendayagunaan sumber internal sekolah dan lingkungannya secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bermutu.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Hari Pusaka Dunia, Menghargai Warisan …

Puri Areta | | 19 April 2014 | 13:14

Pengakuan Mantan Murid JIS: Beberapa Guru …

Ilyani Sudardjat | | 19 April 2014 | 20:37

Kompas adalah Penunjuk Arah, Bukan Komando …

Dita Widodo | | 19 April 2014 | 21:41

Sepotong Senja di Masjid Suleeyman yang …

Rumahkayu | | 19 April 2014 | 10:05

Kompasianer Mengawal Pemilu 2014 …

Kompasiana | | 09 April 2014 | 04:17


Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: