Back to Kompasiana
Artikel

Manajemen

Achmad Miftahur Rozak

If there really is, the trick is you, yourself.

LED, Salah Satu Elemen Manajemen Perkotaan

OPINI | 10 January 2012 | 17:10 Dibaca: 238   Komentar: 5   0

Local Economy Development (LED) atau yang dikenal dengan istilah Indonesia Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), merupakan salah satu prinsip manajemen kota dengan mengembangkan ekonomi di suatu wilayah berdasarkan potensi dan kemampuan lokal. Kemampuan lokal yang dimaksud meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Institusi Lokal. Seluruh elemen di atas bisa dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di perkotaan, terlebih lagi jika pemerintah juga ikut memfasilitasinya.

Local Ecomony Development (LED) yang biasa disebut dengan PEL berupaya melakukan upaya pemanfaatan sumberdaya lokal yang ada yaitu sumberdaya fisik, manusia, dan kelembagaannya. Dengan demikian PEL berintikan pembangunan yang didasarkan pada kemampuan lokal yang semakin berkembang atau endogeneous development. Dalam istilah lainnya, pembangunan ekonomi lokal merupakan pemanfaatan faktor-fakrot internal-lokal guna pemngembangan ekonomi lokal (locally based development).

Suatu wilayah agar dapat berkembang lebih baik dengan berlandaskan upaya PEL membutuhkan suatu kebijakan yang mendorong inovasi dalam struktur industri yang terintegrasi. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan bagi pengembangan ekonomi lokal tersebut adalah :

a. Memperbaiki keberadaan sumberdaya ekonomi lokal melaui investasi baik modal fisik maupun manusia

b. Memperbaiki fleksibilitas ekonomi lokal

c. Mendorong pengembangan atau masuknya perusahaan layanan bisnis khusus, terspesisalisasi

d. Terbangunnya kapasitas pendidikan dan penelitian wilayah

e. Terbangunnya hubungan antar bisnis-bisnis lokal dengan lembaga litbang, serta jalinan hubungan antara masyarakat lokla dengan lembaga-lembaga pemdidikan dan litbang

f. Tertariknya perusahaan dari luar wilayah yang memungkinkan usaha yang ada tetap berhasil dari layanan bisnis yang tersedia sebelumnya

g. Memasarkan kemampuan dan keunggulan wilayah kepada dunia usaha di luar wilayah

h. Keahlian individu dan wirausaha terpasarkan hingga tercapainya kualitas hidup di wilayah

PEMBELAJARAN PROGRAM PEMBANGUNAN BERBASIS PEL

Program dan kegiatan pembangunan berbasis pengembangan ekonomi lokal di Indonesia pada tingkat nasional dapat diidentifikasi adalh KAPET, PARUL, dan KPEL. Pengembangan KAPET cenderung bertujuan untuk menarik investasi dari luar, namun secara realitas daerah mendapatkan prioritas dana alokasi dari pusat yang cukup bear dengan peran pengusaha dan birokrasi pemerintah masih tetap dominan . PARUL (Peverty Allocation Rural Urban Linkage) dan KPEL (Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pasar yang mengkaitkan hubungan perkotaan perdesaan, meningkatkan pendapatan daerah dan penciptaan lapangan kerja, pengembangan kegiatan yang terkait dengan komoditas unggulan. Pada kenyataannya keterkaitan hubungan yang terbangun bervariatif dari hubungan yang harmonis, inisiatif, kompromis dan konflik. Kemitaraan swasta untuk memobilisasi sumberdaya dan langkah-langkah kegiatan namun siapa yang dimaksud publik dan siapa swasta menjadi kabur antara perencana kapitalis dengan perencana sosialis, perencana yang analisis dengan yang aktivis. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan pola pembangunan berbasis PARUL dengna fokus wilayah pesisir. Kerjasama antar swasta dengan pemerintah di bidang perikanan dan keluatan. Pemerintah pusat mendanai program PEMP, daerah relatif pasif menunggu dan menerima, sehingga sustainabilitas program ditentukan oleh kemauan, kemampuan, dan keaktifan pemerintah daerah dan pelaku lokal dalam mengembangkannya.

Kawasan Sentra Produksi merupakan salah satu program PEL yang bertujuan mengembangkan produksi berrbasis kelompok komoditas unggulan tertentu pada suatu wilayah melalui kerjasama antar pemerintah dan swasta. Ketergantungan perencanaan daerah dari pemerintah pusat , memunculkan pertanyaan sustainabilitasnya, disamping orientasi para pelaku hanya sebata pencapaian pemenuhan tujuan produksi dalam jangka pendek semata.

Ada beberapa kegiatan PEL berbasis inisiatfi lokal baik kegiaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah (propinsi-kabupaten-kota). Kegiatan PEL ini relatif terfokus pada investasi publik bagi daerah-daerah sentra produksi komoditas unggulan. Pada kegiatan PEL berbasis inisiatif lokal, pemerintah propinsi memberikan dukungan bagi pemerintah daerah dan pelibatan swasta dalam dewan penasehat untuk pengembangan setiap komoditas. Programnya berorientasi pada supply side dan produksi, sementara sisi pemasaran terabaikan, partisipasi swasta-masyarakat kurang melibatkan hampir semua dinas pemerintah terkait.

Sejumlah komponen dibutuhkan bagi proses PEL agar dapat nyata berdampak pada indikator sosial dan ekonomi. Namun demikian ada beberapa faktor yang menyulitkan kerangka kerja operasional PEL, yaitu sistem perbankan, proses pengambilan keputusa, organisasi pelayanan, serta monioring dan evaluasi hasil. Sistem perbankan mencakup prosedur dan aturan teknis perbankan secara nasional dan mekanisme kebutuhan lokal, serta akses terhadap kresit. Proses pengambilan keptusan yaitu pemerintah pusat, administrasi lokal, masyarakat, struktur penerapannya; proses interaktif yang transparan antar tingkat yang berbeda; proses pemantauan dalam perbaikan dan pembaharuan dari keputusan. Organisasi pelayanan, yang mencakup layanan komperehensif; bantuan bisnis, dukunga kresit dan keuangan, pengembangan proyek, informasi, teritorial pemasaran; koherensi penyedia layanan dengan tujuan dan strategi yang tanpa sumberdaya sangat terbatas. Monitoring dan evaluasi hasil, yang mencakup adanya kesenjangan indikator pengukuran; terjadinya ketidakpastian dalam proses perencanaan, karena ukuran hasil dan dampak terhadap teritorial dan populasi tergantung pada tahapan dan perbaikan-perbaikan; terlalu banyaknya strategi untuk mempromosikan pengembangan manusia; dan beberapa ukuran pemantauan dan evaluasi yang sangat bervariatif.

Penerapan pengembangan ekonomi lokal juga dihadapkan pada kendala keahlian. Proses pengembangan ekonomi lokal berimplikasi pada keahlian yang berbeda-beda dan terspesialisasika. Ada dua efek negatif dari kesenjangan profesional yaitu kendala keefektifan dampak PEL pada teritorial resiko kepemimpinan yang satu lebih ahli dibanding lainnya akan menyebabkan proses pengambilan keputusan yang eksklusif. Kesenjangan keahlian berimplikasi dalam proses pengembangan ekonomi lokal. Bagi administrasi publik nasional membutuhkan tenaga ahli keuangan, tenaga ahli pemantauan, tenaga ahli perencanaan, dan agen promosi, pembantu bidang hukum, tanaga ahli UKM. Bagi administrasi pulik lokal membutuhkan tenaga ahli perencanaan, dan tenaga ahli pemantauan, manajer agen PEL, tenaga ahli sektoral, tenaga ahli jender. Bagi agen pengembangan ekonomi lokal membutuhkan manajer, animator ekonomi, tenaga ahli keuangan proyek, tenaga ahli UKM, tenaga ahli administrasi bisnis, tenaga ahli pemasaran, tenaga ahli jender. Bagi sektor privat membutuhkan wirausahawan, manajer bisnis, penyediaan layanan bisnis, tenaga ahli sektoral, pelatih, pendifusi teknologi, operator UKM, operator jender. Bagi universitas dan pusat pendidikan membutuhkan pelatih pada tingkat yang berbeda-beda dan peneliti-peneliti yang handal pada bidang ilmu dan teknologi masing-masing sesuai dengan kebutuhan pengembangan ekonomi lokal.

KESIMPULAN

Pendekatan pengembangan ekonomi lokal (PEL) merupakan alternatif pembangunan bagi negara berkembang seperti halnya Indonesia. Penerapan PEL memiliki kekuatan disamping kelemahan serta kendala-kendalanya. Kekuatan dan kelemahan PEL dan lima kendala mendasar dalam penerapan PEL, yaitu kendala politik, kendala strategi, kendala keahlian, kendala finansial, dan kendala operasional perlu diperhatikan sebagai masukan penting ketika pendekatan PEL akan dijadikan sebagai suatu acuan perumusan strategi, penyusunan program, kegiatan dan anggaran, maupun mekanisme pengendalian dari berbagai kegiatan dan proyek, baik pada tingkat lapangan, lokalitas maupun regional. Kendala-kendala tersebut merupakan faktor yang wajib diperhatikan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian suatu kegiatan PEL baik secara spasial maupun non spasial, sekaligus hal ini sebagai proses pembelajaran yang sangat berarti bagi rancang bangun penerapan PEL.

Dengan memperhatikan kendala dan upaya penerapan pengembangan ekonomi lokal, beberapa catatan pentinf kelemahan maupun kelebihan yang terjadi dalam praktek pengembangan ekonomi lokal dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, terdapat konsep pembangunan terhadap kegiatan PEL yang lebih mengacu pada konsep kebijakan sektoral, ketidaksinkronan dan integrasi antar rencana dan dan kebijakan sektoral yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan program dan keberlanjutan pembangunan, lemahnya koordinasi antar lembaga (departemen) dan ketidakpaduan program pembagnunan, perencanaan dan kebijakan yang didominasi oleh sektor dominan (pertanian-industri). Perencanaan dan kebijakan pembangunan lebih berorientasi pada peningkatan produktivitas dan suplai. Selanjutnya keberpihakan pemerintah relatif kurang terhadap pengembangan kegiatan ekonomi perdesaan yang cenderung menggunakan pendekatan pasar semata. Pengembangan produksi, pemasaran, dan kemitraan cenderung berdasarkan pilahan pasar dan komoditas unggulan yang memungkinkan profitabilitas tinggi. Keadaan ini memicu kerentanan keberlanjutan suatu kegiatan ekonomi lokal karena lemahnya rencana dan kebijakan pembangunan ekonomi lokal yang relatif kurang memperhatikan faktor keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah dalam merumuskan rencana kebijakan temasuk terutama pasar ekspor/ pasar global.

Pemerintah disini merupakan pihak yang berperan dalam skema ini yaitu sebagai pihak pemberi bantuan modal, atau paling tidak sebagai fasilitator yang dapat menjembatani kepentingan masyarakat dan swasta. Salah satu caranya dengan mengemas kegiatan lokal tersebut dengan Branding kemudian ditawarkan kepada pihak swasta. Dengan begitu masyarakat akan terbantu sehingga kegiatan mereka bisa berkembang dan terjadi peningkatan ekonomi. Pemerintah secara tidak langsung juga telah mengupayakan penambahan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan di kota. Untuk pihak swasta, dengan berkembangnya kegiatan masyarakat otomatis output, omset dan profit yang diperoleh akan tampak lebih menjanjikan. Sehingga pada akhirnya LED ini dapat dijadikan sebagai salah satu mekanisme dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat yang hidup di perkotaan.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Hikayat Baru Klinting di Rawa Pening …

Dhanang Dhave | | 24 April 2014 | 14:57

Uniknya Gorila Bule di Pusat Primata …

Dzulfikar | | 24 April 2014 | 14:49

Kota: Kelola Gedung Parkir atau Hunian …

Ratih Purnamasari | | 24 April 2014 | 13:59

Arloji Sang Jenderal dan Si Putri …

Subagyo | | 24 April 2014 | 09:52

Mengenal Infrastruktur PU Lewat Perpustakaan …

Kompasiana | | 21 April 2014 | 15:12


TRENDING ARTICLES

Di Mana Sebenarnya MH370? Waspada Link …

Michael Sendow | 10 jam lalu

Bila Separuh Gaji Karyawan Memang untuk …

Agung Soni | 12 jam lalu

Demam Masha and Bear, Lagi-lagi Film Animasi …

Heru Andika | 16 jam lalu

Senayan, Panggung Baru Para Artis… …

Iswanto Junior | 18 jam lalu

Nasib Capres ARB (Ical Bakrie) dan Prabowo …

Mania Telo | 19 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: