Back to Kompasiana
Artikel

Manajemen

Febrian Arham

alumni DIII STAN' 04, (harusnya) DIV STAN' 08

Telaah Standar Pelayanan Minimal oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota

REP | 03 April 2013 | 02:22 Dibaca: 3161   Komentar: 0   0

A. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 telah ditegaskan secara terperinci urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang meliputi 16 urusan wajib yaitu :

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan ;

b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang ;

c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;

d. Penyediaan sarana dan prasarana umum ;

e. Penanganan bidang kesehatan ;

f. Penyelenggaraan pendidikan ;

g. Penanggulangan masalah sosial ;

h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan ;

i. Fasilitasi pengambangan koperasi, usaha kecil dan menengah ;

j. Pengendalian lingkungan hidup ;

k. Pelayanan pertanahan ;

l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil ;

m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan ;

n. Pelayanan administrasi penanaman modal ;

o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya ; dan

p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen menyusun SPM yang meliputi urusan wajib tersebut melalui konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Dan pada umumnya, kegiatan ini telah dilaksanakan dan diputuskan dalam Peraturan Menteri yang terkait dengan urusan wajib daerah.

Sebagian urusan wajib dalam bidang pemerintahan Dalam Negeri oleh Pemerintah daerah terangkum dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2008 sebegaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 69 Tahun 2012.

Selain itu terdapat juga Peraturan Menteri Kesehatan nomor 741/MENKES/VII/2008 Dan Peraturan Menteri Pendidikan nomor 14 tahun 2010 yang terkait dengan Penanganan bidang kesehatan dan penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Urusan Wajib Pemerintah Daerah terdiri dari 26 Bidang.

Ke 26 Bidang tersebut adalah :

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. lingkungan hidup;

d. pekerjaan umum;

e. penataan ruang;

f. perencanaan pembangunan;

g. perumahan;

h. kepemudaan dan olahraga;

i. penanaman modal;

j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;

k. kependudukan dan catatan sipil;

l. ketenagakerjaan;

m. ketahanan pangan

n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

p. perhubungan;

q. komunikasi dan informatika;

r. pertanahan;

s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasikeuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,dan persandian;

u. pemberdayaan masyarakat dan desa;

v. sosial;

w. kebudayaan;

x. statistik;

y. kearsipan; dan

z. perpustakaan.

Jika diinventarisasi, dari 26 Bidang tersebut, hanya 15 bidang yang sudah memiliki SPM yaitu Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, BKKBN, Pangan, Perumahan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan, Urusan Dalam Negeri, Budaya, Komunikasi dan informasi, penanaman modal, perhubungan, urusan sosial, dan tenaga kerja. (Sumber:http://danz-laws.blogspot.com/2012/03/tentang-standar-pelayanan-minimal-spm.html)

Dengan pensinkronan Sederhana, Urusan Wajib yang telah sesuai kaidah yang berlaku mengenai SPM dan diinventarisasi dengan Peraturan Menteri adalah sebagai berikut :

1

Perencanaan dan pengendalian pembangunan

Belum ada

2

Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang

SPM Bidang PU

3

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

1

SPM Bidang Urusan Dalam Negeri

4

Penyediaan sarana dan prasarana umum

2

SPM Bidang PU

5

Penanganan bidang kesehatan

3

SPM Bidang Kesehatan

6

Penyelenggaraan pendidikan

4, 5

SPM Bidang Pendidikan dan SPM Bidang Budaya

7

Penanggulangan masalah social

6

SPM Bidang Sosial

8

Pelayanan bidang ketenagakerjaan

7

SPM Bidang Ketenagakerjaan

9

Fasilitasi pengambangan koperasi, usaha kecil dan menengah

Belum ada

10

Pengendalian lingkungan hidup

8

SPM Bidang Lingkungan Hidup

11

Pelayanan pertanahan

Belum ada

12

Pelayanan kependudukan dan catatan sipil

SPM Bidang Urusan Dalam Negeri

13

Pelayanan administrasi umum pemerintahan

SPM Bidang Urusan Dalam Negeri

14

Pelayanan administrasi penanaman modal

9

SPM Bidang Penanaman Modal

15

Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya

10

SPM Bidang Perhubungan

16

Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

11,12,13,14,15

SPM Bidang BKKBN, SPM Bidang Pangan, SPM Bidang Perumahan Rakyat dan SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan

Dari bagan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat Urusan Wajib yang belum memiliki acuan SPM untuk dipedomani.

Meski begitu, jika ditelaah penyebab terjadinya hal tersebut adalah karena, misalnya untuk Urusan Fasilitasi pengambangan koperasi, usaha kecil dan menengah, belum adanya revisi untuk Peraturan Menteri yang dimaksud, setelah sebelumnya telah diundangkan.

Peraturan mengenai SPM bidang Koperasi dan UKM telah terbit sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM Nomor 20 KEP/MENEG/XI tahun 2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal, namun tidak mengacu pada kaidah yang berlaku sekarang.

Lain dengan yang dilakukan instansi lain misalnya Kementerian Kesehatan yang merevisi KMK Nomer Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 741/MENKES/VII/2008 yang telah mempedomani PP 65 Tahun 2005 sebagai dasar hukumnya.

Hal ini mengganggu pelaksanaan kegiatan dari sisi pengawasan karena ketiadaan pedoman teknis berjalannya pemerintahan daerah yang efektif.

Lebih lanjut lagi dari bagan di atas jika ditelaah, satu Peraturan Menteri mengenai SPM dapat mencakup lebih dari satu Urusan Wajib pemerintah Daerah.

Dengan 26 Bidang dalam PP 38 tahun 2009 yang secara kuantitas adalah lebih besar daripada 16 urusan Wajib seperti yang didefinisikan oleh UU 32 Tahun 2004 dan PP 65 Tahun 2005, margin antara Peraturan Menteri mengenai SPM pun akan lebih besar.

Tapi kembali lagi, jika ditelaah satu Peraturan Menteri mengenai SPM dapat mencakup lebih dari satu bidang seperti yang dimaksud pada peraturan tersbut.

Penyamaan bahasa dengan pemahaman standar atas konsep yang sama perlu bersinergi disini.

Salah satu fungsi utama Kementerian Dalam Negeri adalah menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan dalam negeri dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan dalam negeri.

Dari Fungsi tersebut,berkompilasi dengan Perannya dalam UU nomor 32 Tahun 2004 serta PP nomor 65 tahun 2005, Dapat disarankan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk berinisiatif mengisi kekosongan yang tersisa dalam pembuatan Peraturan Menteri mengenai SPM Bidang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2008 sebegaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 69 Tahun 2012 mengenai SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri hanya mencakup 1 Bidang pada PP 38 Tahun 2008 dan 3 Urusan pada UU no. 32 2004 yaitu, Bidang kependudukan dan catatan sipil,Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Urusan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan dan Urusan Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya. Dengan Tugas Pokok dan Fungsinya seharusnya Kementerian Dalam Negeri dapat juga menggariskan SPM di Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, Bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasikeuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,dan persandian serta Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

B. Pengawasan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten Kota

Pengawasan adalah proses kegiatan yang bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagai contoh di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2009 mengenai Organisasi dan Tata kerja Inspektorat pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Inspektorat melaksanakan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pengelolaan BUMD.

Dalam pencapaian tolok ukur yang telah ditetapkan untuk dipedomani, seharusnya Kepatuhan SKPD untuk mematuhi Peraturan Menteri SPM Bidang-Bidang dalam kegiatan Pengawasan juga dijadikan salah satu bahan acuan.

Dan Perlu dipahami bahwa SPM berbeda dengan Standar Teknis.,karena Standar Teknis merupakan faktor pendukung pencapaian SPM.

Dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 mengenai SPM yang dimaksudkan untuk :

1. terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasardari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu.

2. menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapatmenjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan daerah.

3. menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/ataubantuan lain yang lebih adil dan transparan.

4. menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja. SPM dapat dijadikan dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Daerah terhadap masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dapat mengukur sejauhmana Pemerintahan Daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik.

5. memperjelas tugas pokok Pemerintahan Daerah dan mendorong terwujudnya checks and balances yang efektif.

6. mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.,

secara normatif kegiatan pengawasan di lingkungan Inspektorat juga berpedoman pada kumpulan Peraturan-Peraturan Menteri di Bidang-Bidang mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sesuai PP nomor 65 Tahun 2005, SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Pada kenyataannya kegiatan pengawasan di Inspektorat selama ini ebih berpedoman kepada Standar Teknis yang ditetapkan diluar tolok ukur yang diterapkan secara sederhana, konkrit dan mudah diukur pada SPM.

Pengawasan dilakukan dengan membandingkan Standar Teknis yang seharusnya terjadi yang relatif lebih terkait dengan alur kerja serta individu-individu yang terkait dan lebih sulit diukur dengan apa yang terjadi di lapangan. SPM yang merupakan alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, merupakan satuan lebih strategis yang lebih luas dalam cakupan kerja sistem di satu instansi penyelenggara pemerintahan daerah.

Disarankan demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota juga menjadikan Peraturan-Peraturan Menteri di Bidang-Bidang mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai bahan pengujian kepatuhan instansi dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pengklasifikasian Temuan, Rekomendasi/Saran dan Tindak Lanjut sebagai alat bantu output dari Kegiatan pengawasan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta disarankan untuk memperhitungkan unsur Kepatuhan maupun Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara umum dari tolok ukur yang diterapkan dalam SPM, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan yang terkait mengenai Kerugian, Potensi Kerugian serta kekurangan penerimaan yang wajib disetor dalam rangka penganggaran SKPD seperti yang dimaksud dalam PP 65 Tahun 2005 dalam maksud penyusunan dan penerapan SPM diatas.

C. Masyarakat dan SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Standar yang sederhana. Mungkin yang paling sederhana yang dapat diukur oleh masyarakat, dengan pemikiran dan latar belakang yang terdapat disana, diluar teknis-administratif pemerintahan.

Sementara itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyebabkan masyarakat berhak tahu atas pengaturan oleh pemerintah yang terkait dengan dirinya sendiri.

Kecuali dirahasiakan dan diatur lain dalam perundangan dengan misalnya Undang-undang mengenai kerahasiaan Negara, seluruh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat, wajib untuk dapat diakses untuk diketahui oleh Rakyat.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah peraturan di bawah peraturan perundangan yang dapat diakses masayrakat secara terbuka.

Peraturan Menteri seperti yang diamanatkan oleh PP ini adalah suatu pengetahuan umum yang merupakan menjadi hak kepemilikan masyarakat untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas urusan wajibnya dalam desentralisasi pelayanan penyelenggaraan pemerintah.

Lebih jauh lagi, dengan semangat kesederhanaan yang dapat dimengerti oleh masyarakat awam, Peraturan Menteri tentang Standar Pelayanan Minimal, dalam hal substansi yang dikandungnya, yaitu laporan dari Pemerintah Daerah kepada Menteri yang bersangkutan dan hasil Monitoring dari Kementerian terhadap Pelaksanaan SPM oleh Pemerintah Daerah, merupakan dasar dari masyarakat untuk memperoleh pelayanan mendasar dari pemerintahan di daerahnya.

Sebagai subyek tempat mengadunya masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, naluri Inspektorat adalah untuk menguji berjalannnya standar yang dipersyaratkan Menteri dalam Peraturan Menteri tentang SPM pada penyelenggaraan kegiatan unit-unit kerja pemerintah daerah.

Masyarakat secara tidak langsung menuntut kinerja pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah daerah dengan tolok ukur SPM melalui Inspektorat Daerah.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Reportase Festival Reyog Nasional XXI Hari …

Nanang Diyanto | | 21 October 2014 | 17:45

Rodhi, Pelukis Tunadaksa Ibu Negara, Titisan …

Maulana Ahmad Nuren... | | 21 October 2014 | 17:36

[BALIKPAPAN] Daftar Online Nangkring bersama …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 11:00

Kok, Jokowi Lari di Panggung? …

Gatot Swandito | | 21 October 2014 | 10:26

Apakah Kamu Pelari? Ceritakan di Sini! …

Kompasiana | | 25 September 2014 | 11:05


TRENDING ARTICLES

Siapa Sengkuni? Amien Rais, Anda Atau Siapa? …

Erwin Alwazir | 9 jam lalu

Anang Hermansyah Hadiri Pesta Rakyat, Ahmad …

Sahroha Lumbanraja | 9 jam lalu

Jokowi Membuatku Menangis …

Fidiawati | 10 jam lalu

Makna Potongan Tumpeng Presiden Jokowi bagi …

Kanis Wk | 11 jam lalu

Sttt… Bos Kompasiana Beraksi di …

Dodi Mawardi | 12 jam lalu


HIGHLIGHT

Bersih Dusun Playen I dan II dari Kirab …

Tulus Jokosarwono | 7 jam lalu

“Ketika Rintik Hujan Itu Turun di …

Asep Rizal | 8 jam lalu

Inilah Pemenang Blog Reportase Test Ride …

Kompasiana | 8 jam lalu

Taman Lalu Lintas Bandung yang Sepi …

Dewilailypurnamasar... | 8 jam lalu

Teawalk: Olahraga Sederhana yang Menyehatkan …

Dewilailypurnamasar... | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: