Back to Kompasiana
Artikel

Moneter

Iswahyudi Sondi

Never give up for the best sake of my country

Mengejar Status WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

OPINI | 19 April 2011 | 06:38 Dibaca: 3149   Komentar: 4   0

Opini audit BPK berupa “Wajar Tanpa Pengecualian ¬†atas Laporan Keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah menjadi obsesi seluruh pimpinan kementerian/lembaga di pemerintah pusat maupun kepala daerah di pemerintah daerah. Bahkan untuk mencapai opini tersebut, beberapa kepala daerah bahkan rela mengeluarkan uang suap kepada tim BPK agar daerah mereka mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah salah satu dari opini audit atas laporan keuangan. Opini audit lainnya adalah Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) dan Tidak Wajar (Adverse). Untuk lebih memahami masing-masing opini audit dapat dibaca dalam tulisam memahami laporan keuangan pemerintah pusat.

Tampaknya Opini Wajar Tanpa Pengecualian dipandang oleh auditee (pemerintah) hanya berdasarkan kata-kata nya saja. Dianggap jika dicantumkan opini Tanpa Pengecualian berarti laporan keuangan (dimana salah satu unsur nya adalah realisasi anggaran) adalah benar sehingga tidak diberikan pengecualian. Secara singkatnya tidak ada proses pengguntingan anggaran yang terjadi selama tahun berjalan.

Sehingga tidak mengherankan beberapa daerah tertangkap tangan oleh KPK melakukan suap kepada tim BPK yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan di tempat mereka. Diharapkan dengan suap yang diberikan, opini audit atas laporan keuangannya menjadi Wajar Tanpa Pengecualian.

Hasil Laporan Pemeriksaan BPK

Dalam ikhtisak hasil pemeriksaan BPK semester I - 2010 yang disampaikan pada Maret 2011, BPK mencatat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2009, dari total 348 LKPD hanya 14 LKPD yang memperoleh WTP. Opini Tidak memberikan pendapat sebanyak 45 LKPD dan Tidak wajar sebanyak 30 LKPD. Sisanya berupa Wajar Dengan Pengecualian.

Untuk pemerintah pusat, untuk LK Kementrian/lembaga yang diaudit posisi tahun 2009, dari 78 auditee yang diperiksa, 44 diantaranya memperoleh opini WTP. Sedangkan pemerintah sendiri di tahun 2009 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian setelah sebelumnya selalu mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer).

Salah Kaprah Opini WTP

Opini audit merupakan bentuk dari pernyataan tertulis auditor atas laporan keuangan yang diperiksa oleh mereka. Opini audit bertujuan untuk : meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan sudah dibuat dan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan bebas dari salah saji yang bersifat material

Yang dimaksud dengan disusun berdasarkan standar yang berlaku adalah laporan tersebut disusun sesuai kaidah akuntani umum bukan disusun berdasarkan keinginan sendiri atau seenaknya. Jika ada suatu pembelian laptop sebesar Rp 30 juta dan jika sesuai standar akuntansi pembelian tersebut harus dicatat sebagai belanja pembelian laptop, maka sepanjang laporan keuangan pemerintah mencantumkan dalam bagian belanja pembelian laptop, opini audit wajar tanpa pengecualian bisa diberikan. Opini ini tidak melihat apakah nilai pembelanjaan tersebut wajar atau tidak.

Material yang dimaksudkan diatas adalah informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Sehingga jika laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang bersifat material, berarti tidak ada informasi keuangan yang tidak disampaikan sehingga jika para pengambil keputusan mendasarkan keputusannya atas laporan keuangan tersebut, maka keputusan yang diambil adalah benar.

Dalam pembahasan material diatas, terdapat titik penting yang menentukan berapa batas material yang dapat diterima oleh semua pihak. Nilai Rp 10 juta bisa berarti material bisa berarti tidak material tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Bagi perusahaan dengan aset dan penjualan yang melebihi Rp 1 triliun, nilai tersebut mungkin tidak material namun bagi perusahaan dengan aset dan penjualan berkisar puluhan juta, nilai tersebut sangat material. Batas materialitas inilah merupakan professional judgement dari auditor.

Dengan kata lain, informasi yang termasuk dalam laporan keuangan yang mendapatkan opini WTP masih mungkin mengandung kesalahan namun kesalahan tersebut tidak mengakibatkan pengambilan keputusan yang berbeda. Opini WTP bukan berarti laporan tersebut tidak ada korupsi atau tidak ada mark up belanja atas laporan keuangan tersebut.

Bahkan ada salah kaprah yang sangat mengganggu yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, Agus Martowardojo. Dikutip dari situs www.infobanknews.com tanggal 21 januari 2011 (http://www.infobanknews.com/2011/01/menkeu-laporan-neraca-pemerintah-sandang-predikat-wtp/ , Bapak Menteri mengatakan bahwa untuk neraca pemerintah pusat, opini auditnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Tampaknya bapak menteri lupa bahwa opini audit adalah opini atas keseluruhan laporan keuangan. Bukan sepenggal-penggal. Yang dimaksud dalam laporan keuangan adalah neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Neraca dipengaruhi oleh laporan realisasi anggaran. Neraca dan realisasi anggaran juga mempengaruhi laporan arus kas. Sehingga tidak pernah ada dalam sejarah opini audit, neraca memperoleh opini WTP sedangkan laporan lainnya mendapatkan opini lain.

Seharusnya yang dikejar pemerintah bukan hanya opini Wajar Tanpa Pengecualian tetapi yang lebih penting adalah efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk mensejahterakan masyarakat. Jangan sampai anggaran lebih banyak dipakai untuk belanja aparatur dibandingkan belanja publik.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Inilah 5 Butir Penting Putusan MK atas …

Rullysyah | | 21 August 2014 | 17:49

MK Nilai Alat Bukti dari Kotak Suara …

Politik14 | | 21 August 2014 | 15:12

Sharing Profesi Berbagi Inspirasi ke Siswa …

Wardah Fajri | | 21 August 2014 | 20:12

Meriahnya Kirab Seni Pembukaan @FKY26 …

Arif L Hakim | | 21 August 2014 | 11:20

Haruskah Semua Pihak Menerima Putusan MK? …

Kompasiana | | 21 August 2014 | 10:31


TRENDING ARTICLES

Dear Pak Prabowo, Would You be Our Hero? …

Dewi Meisari Haryan... | 9 jam lalu

Kereta Kuda Arjuna Tak Gentar Melawan Water …

Jonatan Sara | 10 jam lalu

Dahlan Iskan, “Minggir Dulu Mas, Ada …

Ina Purmini | 11 jam lalu

Intip-intip Pesaing Timnas U-19: Uzbekistan …

Achmad Suwefi | 13 jam lalu

Saya yang Memburu Dahlan Iskan! …

Poempida Hidayatull... | 16 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: