Back to Kompasiana
Artikel

Moneter

Evaluasi Pendapatan Daerah Kasus: Propinsi Bengkulu (2008)

OPINI | 12 May 2012 | 20:44 Dibaca: 735   Komentar: 0   0

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu dari Provinsi yang terletak di bagian Barat Pulau Sumatera yang secara geografis terletak di antara 2°16´ - 3°31’ LS dan 101°1´ - 103°41’ BT. Di bagian Barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan membentuk pantai dengan panjang 525 km, Di bagian Timur kondisi wilayah Provinsi Bengkulu berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur.

Sebagai salah satu provinsi yang berada di wilayah Pulau Sumatra, peran Provinsi Bengkulu dan provinsi lainnya memainkan peran yang vital dan strategis dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi antarwilayah. Pengaruh ini dapat berakibat positif maupun negatif bagi pendapatan provinsi tersebut. Ketika suatu wilayah dapat saling berinteraksi, maka perluasan pasar dan peningkatan produksi dapat meningkatkan pendapatan daerah tersebut dan kemudian melalui pendapatan ini kemudian akan dipergunakan kembali untuk menghidupkan dan lebih menggairahkan aktivitas ekonomi. Peran pendapatan yang begitu sentral ini sangat berpengaruh terhadap peran suatu daerah dalam merangsang aktivitas ekonomi.

Sebagai salah satu wilayah dalam suatu negara, pembagian peran dan wewenang mutlak amat diperlukan. Seperti kita ketahui, ketika melihat peran negara, maka kita akan mengacu kepada fungsi stabilisasi, distribusi dan alokasi. Akan tetapi seiring berkembangnya jaman, salah satu peran negara-fungsi alokasi, diserahkan kepada daerah-mengingat fungsi ini memiliki prasyarat penting yaitu : informasi mengenai kebutuhan masyarakat hanya dapat diketahui (biaya yang paling efisien) oleh daerah yang memiliki jarak terdekat dengan masyarakat. Untuk itu, Indonesia menempuh reformasi daerah dengan nama otonomi daerah.

Semangat reformasi ini menimbulkan perubahan mendasar bagi wewenang pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam menarik pajak (sebagai salah satu sumber pendapatan). Selain itu, semangat otonomi ini juga tidak serta merta dapat melepaskan kewajiban pemerintah pusat-ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, untuk membantu pemerintah provinsi dan kabupate/kota dalam menjalankan roda pemerintahan dan ekonominya.

Dalam tabel di bawah ini kita akan dapat melihat besarnya peran pusat dalam menopang pendapatan suatu daerah.

NAD

SUMUT

SUMBAR

RIAU

JAMBI

SUMSEL

BENGKULU

LAMPUNG

Pendapatan Asli Daerah

795.710

1.897.497

562.293

1.089.592

406.308

964.676

245.640

707.994

Dana Transfer dari Pemerintah Pusat

Dana Bagi Hasil (DBH)

1.659.183

308.995

86.501

2.175.129

220.570

954.109

40.118

197.725

Dana Alokasi Umum (DAU)

727.911

631.676

198.375

468.804

482.470

570.534

557.327

545.776

Dana Alokasi Khusus (DAK)

35.403

-

24.567

-

24.454

-

25.396

22.728

Pendapatan Lainnya

3.597.143

22.874

11.949

-

16.000

8.210

10.000

6.330

Total Pendapatan

5.849.056

2.119.560

754.693

3.463.096

729.828

1.508.095

557.984

797.317

Tabel 1.1 (Sumber : www.djpk.depkeu.go.id diolah)

Dana Transfer dari pemerintah pusat, memperlihatkan bantuan tunai yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah (provinsi, kabupaten/kota) dalam menjalankan aktivitas daerah. Besaran dana yang diberikan kepada tiap-tiap daerah bervariasi- Seperti yang terlihat dalam tabel 1.1, besaran dana yang diberikan dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berbeda-beda setiap daerah. Untuk Dana Bagi Hasil (DBH), Provinsi Bengkulu menerima dana terkecil dari ke-7 provinsi lainnya, hal ini dapat dimengerti mengingat sektor-sektor vital dan strategis seperti yang dimiliki Prov. Aceh dan Riau tidak terdapat di Prov. Bengkulu. Selain itu, seperti yang terlihat dalam tabel 1.1, juga memperlihatkan ada beberapa Provinsi (SUMUT, RIAU dan SUMSEL) yang tidak menerima dana Alokasi Kusus (DAK) seperti provinsi lainnya. Hal ini terjadi karena ke-3 provinsi tersebut memiliki anggaran yang memadai untuk membangun, menambah dan memperbaiki kebutuhan dasar masyarakat.

1336812187504530311

Grafik 1.1 (Sumber : www.djpk.depkeu.go.id diolah)

Untuk total Pendapatan Asli Daerah (PAD), Provinsi Bengkulu belum memperlihatkan angka yang menggembirakan. Dari ke-8 provinsi yang (saya) bandingkan, Provinsi Bengkulu merupakan yang terkecil dalam total PAD yang dapat dikumpulkan dalam tahun 2008. Angka ini juga mengecewakan karena ternyata porsi dana perimbangan dengan PAD berbanding terbalik. Provinsi Sumatra Utara (SUMUT) merupakan Provinsi terbaik (dalam kasus ini). Besaran PAD yang dapat diperoleh Prov. Sumut dapat memperlihatkan bahwa kinerja para pegawai pajaknya bekerja optimal atau dapat dikatakan dengan hal lain yaitu kinerja ekonomi yang baik dan besar sehingga objek pajak yang dapat dipungut semakin besar. Selain Prov Sumut, Prov Lampung juga memperlihatkan kinerja yang lebih baik dibanding Prov Bengkulu.

Untuk Tax Ratio-yaitu total pajak daerah dibagi produk domestik regional bruto, lagi-lagi Prov Bengkulu tidak memperlihatkan hasil yang memuaskan. Meskipun rata-rata ke-8 darah (kecuali Riau) kurang memperlihatkan angka yang memuaskan, Prov Bengkulu belum memperlihatkan kinerja yang optimal dalam memungut pajak yang besarannya masih sangat bisa untuk dioptimalkan. Untuk kasus ini, Prov Riau patut diberikan apresiasi karena cukup berhasil dalam mengoptimalkan pendapatan pajak mereka.

1. Tax Ratio (daerah) = Total Pajak Daerah / PDRB

No

Propinsi

Pajak

PDRB

Hasil

Peringkat

1

Nanggroe Aceh Darussalam

476.975

73547550,72

6,485

3

2

Sumatera Utara

1.767.211

213931696,8

8,260

6

3

Sumatera Barat

465.472

70954515,42

6,560

4

4

Riau

849.151

276400129.95

3,072

1

5

Jambi

351.439

41056483,56

8,559

7

6

Sumatera Selatan

832.676

133664987

6,229

2

7

Bengkulu

140.990

14915886,85

9,452

8

8

Lampung

590.010

73719258,6

8,003

5

Tabel 1.2 (Sumber : www.djpk.depkeu.go.id diolah)

Kontribusi pajak-rasio pendapatan pajak terhadap total pendapatan, Prov Bengkulu cukup berhasil. Hal ini berbanding terbalik dengan Prov Riau, dalam kasus ini berada satu tingkat di bawah Provinsi Bengkulu. Untuk kasus ini Prov Sumatra Utara berhasil mengungguli ke-7 Provinsi lainnya. Akan tetapi perlu diingat bahwa peringkat tax ratio yang diperoleh Prov. Sumut (ke-6) memperlihatkan kepada kita bahwa masih belum optimalnya pegawai pajak dalam memungut objek pajak yang ada di Prov Sumut.

2. Kontribusi Pajak (Rasio Pendapatan Pajak terhadap Total Pendapatan)

No

Propinsi

Pajak

Total Pendapatan

Hasil

Peringkat

1

Nanggroe Aceh Darussalam

476.975

5.849.056

8,154734713

8

2

Sumatera Utara

1.767.211

2.119.560

83,37631395

1

3

Sumatera Barat

465.472

754.693

61,67699979

3

4

Riau

849.151

3.463.096

24,51999598

7

5

Jambi

351.439

729.828

48,15367456

5

6

Sumatera Selatan

832.676

1.508.095

55,21376306

4

7

Bengkulu

140.990

557.984

25,26774961

6

8

Lampung

590.010

797.317

73,99942557

2

Tabel 1.3 (Sumber : www.djpk.depkeu.go.id diolah)

Hal yang sama juga tercermin dalam kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Prov Bengkulu masih tetap berada dalam posisi ke-6, begitu pula dengan ke-7 provinsi lainnya. Hal apa yang dapat diambil dari kenyataan ini? Bahwa sebenarnya hampir di setiap daerah, masih belum optimalnya daerah-daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan lain selain pajak. Selain itu hal ini juga dapat dikatakan bahwa masih banyak daerah-daerah masih menggunakan cara-cara konvensional dalam memperolah pendapatan. Paradigma seperti ini perlu diubah agar kedepannya pemerintah daerah (pemda) dapat berinovasi dalam menghasilkan sumber pendapatan-pendapatan potensial yang lain.

3. Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah

No

Propinsi

PAD

Total Pendapatan

Hasil

Peringkat

1

Nanggroe Aceh Darussalam

795.710

5.849.056

13,6040756

8

2

Sumatera Utara

1.897.497

2.119.560

89,52315575

1

3

Sumatera Barat

562.293

754.693

74,50618993

3

4

Riau

1.089.592

3.463.096

31,4629453

7

5

Jambi

406.308

729.828

55,67174732

5

6

Sumatera Selatan

964.676

1.508.095

63,96652731

4

7

Bengkulu

245.640

557.984

44,02276768

6

8

Lampung

707.994

797.317

88,79705312

2

Tabel 1.4 (Sumber : www.djpk.depkeu.go.id diolah)

4. Rasio PAD terhadap PDRB

No

Propinsi

PAD

PDRB

Hasil

Peringkat

1

Nanggroe Aceh Darussalam

795.710

73547550,72

1,081898707

2

2

Sumatera Utara

1.897.497

213931696,8

0,886963937

5

3

Sumatera Barat

562.293

70954515,42

0,79246965

6

4

Riau

1.089.592

276400130

0,394208208

8

5

Jambi

406.308

41056483,56

0,989631758

4

6

Sumatera Selatan

964.676

133664987

0,721711812

7

7

Bengkulu

245.640

14915886,85

1,646834697

1

8

Lampung

707.994

73719258,6

0,960392187

3

Tabel 1.5 (Sumber : www.djpk.depkeu.go.id diolah)

Yang menggembirakan datang dari rasio pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bengkulu terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), dimana Prov Bengkulu memperoleh hasil yang terbaik dari ke-8 Provinsi yang dibandingkan. Termasuk dalam hal PAD perkapita, Prov. Bengkulu menunjukkan kinerja yang cukup baik dimana dapat mengungguli empat provinsi lainnya seperti Prov. Sumsel, Jambi, Sumbar, dan Lampung.

5. PAD Perkapita

No

Propinsi

PAD

Jumlah Penduduk

Hasil

Peringkat

1

Nanggroe Aceh Darussalam

795.710.000.000

4.494.410

177.044,3729

2

2

Sumatera Utara

1.897.497.000.000

12.982.204

146.161,3914

3

3

Sumatera Barat

562.293.000.000

4.846.909

116.010,6369

7

4

Riau

1.089.592.000.000

5.538.367

196.735,2471

1

5

Jambi

406.308.000.000

3.092.265

131.394,9484

6

6

Sumatera Selatan

964.676.000.000

7.450.394

129.479,8637

5

7

Bengkulu

245.640.000.000

1.715.518

143.187,0724

4

8

Lampung

707.994.000.000

7.608.405

93.054,19467

8

KESIMPULAN

Dari hasil analisis sederhana diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Prov. Bengkulu dalam hal pendapatan daerah masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Untuk itu kedepannya hal ini perlu ditingkatkan dengan mendata objek wajib pajak agar penerimaan pajak dapat dioptimalkan. Selain itu, Prov Bengkulu perlu mencari cara alternatif lain bahwa pendapatan tidak hanya dapat diperoleh dari pajak, akan tetapi dapat diperoleh dalam bentuk yang lain. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan inovasi dan perencanaan yang matang dan baik, serta kerjasama antar sektor dan masyarakat sehingga pendapatan Prov. Bengkulu dapat meningkat dan kemudian dapat dipergunakan untuk memperluas aktivitas ekonomi.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Gayatri, Sang “Doktor Cilik” Itu Telah …

Randy Ghalib | | 24 October 2014 | 12:25

Ide Fadli Zon Bangun Perpustakaan & …

Hazmi Srondol | | 24 October 2014 | 08:54

Ayo, Tunjukkan Aksimu untuk Indonesia! …

Kompasiana | | 09 September 2014 | 16:24

Tindak Pidana di Indonesia Masih Tinggi, Ini …

Joko Ade Nursiyono | | 24 October 2014 | 08:14

Bagi Cerita dan Foto Perjalanan Indahnya …

Kompasiana | | 22 October 2014 | 17:59


TRENDING ARTICLES

Jokowi Tunda Tentukan Kabinet: Pamer …

Ninoy N Karundeng | 7 jam lalu

Jokowi Marahin Wartawan …

Ifani | 8 jam lalu

Pelacur Berisi, Berintuisi di Dalam Selimut …

Seneng | 11 jam lalu

Jokowi Ngetest DPR …

Herry B Sancoko | 12 jam lalu

Jika Tak Lulus CPNS, Kahiyang Akan Jaga …

Erwin Alwazir | 13 jam lalu


HIGHLIGHT

Masyarakat Kelautan dan Perikanan Kian …

Jejaka Bahari | 8 jam lalu

Bung Karno,,President, Seniman & …

Nasionalisme Soekar... | 8 jam lalu

Ketika Si Tuan Besar Berkuasa: Sejarah …

Joko P | 8 jam lalu

Trik Bikin Buku Untuk Anda Yang Malas …

Suka Ngeblog | 8 jam lalu

Judi dan Olok-olong di Prime Time? …

Imam Safingi Mansur... | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: