Back to Kompasiana
Artikel

Moneter

Laba Pandapotan Hutauruk

Putera Asli dari Pematang Siantar, Sumatera Utara

Tanggapan: Apkasi Persoalkan Dana Transfer Daerah.

REP | 27 June 2012 | 20:25 Dibaca: 473   Komentar: 0   1

Kepada Yth.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah

Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi)

International Finace Bulding

d/h Barclay House 18th Floor

Jl. Jend Sudirman Kav 22-23, Jakarta 12920

Sejak dibentuknya Sub Direktorat Pelaksanaan Transfer I, Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan mulai tahun 2008 yang Tupoksinya melakukan transfer DAK, DAU, BOS, TPG, dan DID sebagai dana-dana kebutuhan daerah kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia, hampir 90% (sembilan puluh persen) telah menerima dengan mudah dan menggunakan dana-dana tersebut sesuai bidang kegiatannya secara cepat, dan tepat waktu. Trasfer dana-dana tersebut dilaksanakan melalui peraturan pelaksanaan berupa peraturan-peraturan menteri keuangan yang telah disempurnakan, baik dalam pelaksanaan alokasi dana maupun dalam pelaksanaan transfer, hal tersebut dimaksudkan agar penerimaan yang merupakan bagian atau hak daerah lebih proforsional dalam pelaksanaan transfer dana-dana tersebut untuk digunakan sesuai kebutuhan daerah dan sesuai kegiatan untuk bidang-bidang terkait dengan DAK, DAU, BOS, TPG, dan DID.

Dalam rangka pelaksanaan transfer dana DAK ke daerah kabupaten/kota dan provinsi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Anggaran Transfer ke Daerah bahwa penyaluran dana DAK dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

· Tahap I paling cepat pada bulan Februari, setelah Direktur Jendral Perimbangan Keuangan menerima Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran berjalan;

· Laporan Penyerapan Penggunaan DAK Tahun Anggaran sebelumnya;

· Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap III Tahun Anggaran sebelumnya; dan

· Surat Penyertaan Dana Pendamping yang disampaikan oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota).

Ø Tahap II paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, setelah Direktur Jenderal Perimbangan menerima laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I Tahun Anggaran berjalan yang disampaikan oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) penerima DAK;

Ø Tahap III paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima realisasi penyerapan DAK Tahap II Tahun Anggaran berjalan oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) penerima DAK;

Ø Penyeluran DAK dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

· penyaluran tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi DAK;

· penyaluran tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi DAK;

· penyaluran tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi DAK.

Ø Penyaluran dana-dana tersebut di atas dilaksanakan secara bertahap tidak dapat dilaksanakan sekaligus dan tidak melampaui tahun anggaran berjalan.

Ø Laporan realisasi penyerapan DAK tahap I dan tahap II disampaikan oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) penerima DAK kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari penerimaan DAK sampai dengan tahap sebelumnya.

Ø Laporan realisasi penyerapan DAK tahap I atau Tahap II diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.

Ø Laporan realisasi penyerapan DAK dilengkapi dengan rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK beserta softcopy data rekapitulasi SP2D dalam format excel.

Ø Setelah tahun anggaran berakhir, daerah penerima DAK wajib menyampaikan laporan sebagai berikut:

· Laporan realisasi penyerapan DAK tahap III;

· Laporan penyerapan penggunaan dana DAK.

Ø Laporan realisasi penyerapan DAK tahap III merupakan laporan realisasi atas penyerapan tahap III yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Ø Laporan penyerapan penggunaan dana DAK merupakan kumulatif penyerapan DAK yang telah dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Ø Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD perubahan tahun anggaran berjalan apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DAK lebih kecil dari pagu bidang DAK dimaksud.

Ø Optimalisasi penggunaan DAK dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang DAK yang sama sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan;

Ø Dalam hal terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama tahun berikutnya sesuai petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya dan/atau anggaran berjalan.

Ø Sisa DAK tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping (DAK);

Ø Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setelah kegiatan yang didanai dari sisa DAK selesai.

Ø Selanjutnya penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing 1/12 (satu per dua belas) dari besaran alokasi masing-masing daerah. Penyaluran dilaksanakan pada awal hari kerja bulan Januari dan 1 (satu) hari kerja sebelum awal hari kerja bulan berikutnya untuk bulan Februari sampai dengan Desember.

Ø Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2012 untuk penyaluran BOS Tahun Anggaran 2012 dilakukan melalui mekanisme penyaluran BOS, yaitu dengan pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, selanjutnya diteruskan secara langsung ke satuan pendidikan dasar dalam bentuk hibah. Penyaluran BOS tersebut di atas dilakukan secara triwulan, yaitu:

· Triwulan I dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Januari 2012;

· Triwulan II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April tahun 2012;

· Triwulan III dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2012; dan

· Triwulan IV dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober 2012.

Ø Penyaluran Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV masing-masing dilakukan sebesar ¼ (satu per empat) dari Alokasi BOS.

Ø Penyaluran Dana Cadangan BOS dilakukan secara triwulan, yaitu:

· Triwulan I dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan I berakhir;

· Triwulan II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan II berakhir;

· Triwulan III dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan III berakhir; dan

· Triwulan IV dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum triwulan IV berakhir.

Ø Pemerintah Provinsi wajib menyalurkan BOS kepada masing-masing sekolah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya BOS di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi setiap triwulan.

Ø Penyaluran Bos mengacu kepada rincian alokasi BOS masing-masing sekolah per kabupaten/kota.

Ø Gubernur Wajib mebuat dan menyampaikan:

· Laporan realisasai penyaluran BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan; dan

· Laporan Realisasi Penyerapan BOS kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.

Ø Laporan realisasi penyaluran disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab dan daftar surat pencairan dana yang diterbitkan untuk penyaluran.

Ø Laporan realisasi penyaluran disampaikan paling lambat :

· pada akhir bulan Maret 2012 untuk penyaluran Triwulan I;

· pada akhir bulan Juni 2012 untuk penyaluran Triwulan II;

· pada akhir bulan September 2012 untuk penyaluran Triwulan III;

· pada akhir bulan Desember 2012 untuk penyaluran Triwulan IV.

Ø Laporan realisasi penyerapan BOS antara lain memuat kondisi sebagai berikut:

· Kurang salur, jika terdapat selisih kurang antara jumlah rata-rata yang ditransfer dengan jumlah realisasi pembayaran BOS kepada masing-masing sekolah pada triwulan bersangkutan;

· Lebih salur, jika terdapat selesih lebih antara jumlah dana yang ditransfer dengan jumlah realisasi pembayaran BOS kepada masing-masing sekolah pada triwulan bersangkutan.

Ø Laporan realisasi penyerapan BOS dibuat per triwulan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan dalam petunjuk teknis penggunaan BOS Tahun Anggaran 2012.

Ø Dalam hal terdapat kurang/lebih salur Gubernur menyampaikan perhitungan kurang/lebih salur BOS kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dalam Laporan realisasi penyerapan BOS.

Ø Berdasarkan laporan penyerapan BOS Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jendral Pendidikan Dasar menyampaikan rekomendasi kurang/lebih salaur kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Ø Rekomendasi kurang/lebih salur BOS diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum triwulan berjalan berakhir.

Ø Rekomendasi kurang salur BOS menjadi dasar penyaluran Dana Cadangan BOS untuk kemudian disalurkan ke provinsi.

Ø Dalam hal terdapat lebih salur, maka :

· Lebih salur tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran alokasi BOS triwulan berikutnya;

· Untuk Triwulan IV lebih salur tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Triwulan I tahun anggaran berikutnya setelah memperhatikan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.

Ø Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012 bahwa:

· DTP Guru PNSD merupakan komponen anggaran transfer ke daerah dalam Anggaran Belanja Negara Tahun 2012;

· DTP Guru PNSD merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 dan/atau dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2012.

· DTP Guru PNSD disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 atas Beban Bagian Anggaran 999.05 (Sistem Akuntansi Transfer).

Ø Terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi juga diberikan alokasi DID sesuai dengan kriteria. Alokasi DID bertujuan untuk mendorong agar daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan mendorong agar daerah berupaya untuk selalu menetapkan APBD secara tepat waktu.

· Penyaluran DID dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah secara sekaligus;

· Penyaluran DID dilakukan setelah daerah penerima menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2012, Surat Pernyataan dan Rencana Penggunaan DID kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Dengan demikian sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Seluruh Idonesia (Apkasi Isran Noor) dalam pemberitaan di halaman 4 Surat Kabar Seputar Indonesia tanggal 11 Juni 2012 (terlampir) tidak lah benar dan tidak beralasan, bahwa pelaksanaan transfer dana DAK, DAU dan DID dan DPPID menyulitkan Daerah, karena semua pelaksanaan tranfer dana DAK, DAU, DID, Dana Penyesuaian, dan DPPID kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dilakukan oleh Subdit Pelaksanaan Transfer I Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan pelayanan prima, sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Kami sampaikan pula terkait dengan adanya kewajiban daerah menyediakan dana pendamping sebesar 10% (sepuluh persen) dari Alokasi DAK yang disalurkan ke Daerah yang ditetapkan dalam APBD atau dalam APBD-Perubahan adalah amanat dari Pasal 41 UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Perintah Pusat dan Daerah. Namun demikian saran dari Ketua Umum Apkasi untuk meniadakan dana pendamping DAK, karena PAD dan DBH kecil akan mengganggu performa keuangan daerah dapat ditampung dalam revisi UU No.33 Tahun 2004 yang sampai saat ini masih dalam tahap penyempurnaan.

Demikian tanggapan kami, semoga bermanfaat bagi Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Provinsi di seluruh Indonesia.

Kepala Seksi Pelaksanaan

Transfer IA, Subdit Pelaksanaan

Transfer, Dit. Dana Perimbangan

Ditjen Perimbangan Keuangan

Kementerian Keuangan,

Laba Pandapotan Hutauruk, S.E.

NIP. 196307091985091001

TembusanYth.:

Ketua Banggar DPR Melchias Markus Mekeng.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Selamat Jalan, Super Admin Kompasiana! …

Nurul | | 27 August 2014 | 11:44

Menyambut Baik Undang-undang Panas Bumi …

Ikhsan Harahap | | 27 August 2014 | 10:03

Jokowi: Rekonsiliasi Itu Apa? …

Armin Mustamin Topu... | | 27 August 2014 | 05:58

Mengapa Turis Tiongkok Tidak Suka ke …

Leo Kusima | | 27 August 2014 | 11:46

Kompasiana Nangkring bareng Sun Life: Kenapa …

Kompasiana | | 18 August 2014 | 12:58


TRENDING ARTICLES

Pak Jokowi, Buka Hubungan Diplomatik dengan …

Ninoy N Karundeng | 7 jam lalu

Persaingan Para Istri Bersuamikan WNA …

Usi Saba Kota | 7 jam lalu

“Tuhan, Mengapa Saya Kaya?” …

Enny Soepardjono | 8 jam lalu

DPRD Jakarta Belum Keluar Keringat, tapi …

Febrialdi | 8 jam lalu

“Kelompok Busuk Menolak Ahok” …

Pakfigo Saja | 9 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: