Back to Kompasiana
Artikel

Moneter

Gawat… 11 Daerah, Dana APBD Hanya untuk PNS

OPINI | 16 December 2012 | 18:10 Dibaca: 756   Komentar: 0   0

GAWAT… Masyarakat dapat apa lagi, kalau dana APBD  hanya diperuntukan untuk menggaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sementara, untuk pembangunan sudah tidak ada lagi bahkan hanya sekitar 30 persen, selebihnya dana tersebut digunakan untuk membayar gaji PNS.

Benar-benar memperihatinkan, keuangan daerah tersebut hanya untuk memberi makan para PNS yang ada. Hal inilah yang terjadi di 11 Kabupaten/Kota yang ada di 302 daerah seluruh Indonesia, dimana dari hasil laporan Kementrian Keuangan, terdapat 11 Kabupaten/Kota menggunakan anggarannya lebih dari 70 persen untuk menggaji pegawai. Sementara daerah lainnya, sudah banyak yang menggunakan 50 persen untuk gaji pegawai.

11 daerah yang 70 persen lebih untuk gaji pegawai yakni,

1. Kota Langsa, NAD, 77 persen APBD
2. Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, 74 persen APBD
3. Kota Ambon, Maluku, 73 persen APBD
4. Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, 73 persen APBD
5. Kabupaten Bantul, DIY, 72 persen APBD
6. Kabupaten Bireun, NAD, 72 persen APBD
7. Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 72 persen APBD
8. Kabupaten Aceh Barat, NAD, 71 persen APBD
9. Kota Gorontalo, Gorontalo, 70,3 persen APBD
10. Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 70,1 persen APBD
11. Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, 70,003 persen APBD

Sungguh memperihatinkan, kondisi 11 Kabupaten/Kota yang ada di derah ini, dimana anggaran yang ada hanya digunakan untuk menggaji pegawai saja. Kapan lagi pemerintah atau pimpinan daerah berpikir untuk membangun untuk rakyat. Sementara dana yang ada, sudah tidak adalagi.

Ini harus menjadi catatan bagi Pemerintah, jika semua daerah yang ada di Indonesia melakukan hal seperti ini. Maka jangan harap pembangunan dan perekonomian untuk rakyat bisa terlaksana didaerah tersebut.

Kondisi ini mencerminkan gagalnya kepala daerah dalam mengatur tata kelola keuangan dan pegawai yang ada, sebab jika ini dibiarkan berlarut-larut. Bisa jadi semua anggaran APBD nantinya diperuntukan untuk pegawai bukan untuk masyarakat dan ini menjadi ancaman serius bagi pemerintah. Salam (****)

Tags: freez

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Santri dan Pemuda Gereja Produksi Film …

Purnawan Kristanto | | 22 October 2014 | 23:35

Kontroversi Pertama Presiden Jokowi dan …

Zulfikar Akbar | | 23 October 2014 | 02:00

[PALU] Kompasiana Nangkring Bareng BKKBN di …

Kompasiana | | 01 October 2014 | 15:12

Lilin Kompasiana …

Rahab Ganendra | | 22 October 2014 | 20:31

Ikuti Kompasiana-Bank Indonesia Blog …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 10:39


TRENDING ARTICLES

Singkirkan Imin, Jokowi Pinjam Tangan KPK? …

Mohamadfi Khusaeni | 5 jam lalu

Pembunuhan Bule oleh Istrinya di Bali …

Ifani | 5 jam lalu

Ketua Tim Transisi Mendapat Rapor Merah dari …

Jefri Hidayat | 5 jam lalu

Jokowi, Dengarkan Nasehat Fahri Hamzah! …

Adi Supriadi | 11 jam lalu

Ketika Ruhut Meng-Kick Kwik …

Ali Mustahib Elyas | 16 jam lalu


HIGHLIGHT

Kinerja Buruk PLN Suluttenggo …

Hendi Tungkagi | 7 jam lalu

Jokowi-JK Berantas Koruptor Sekaligus …

Opa Jappy | 7 jam lalu

Luar Biasa, Indonesia Juara Matematika …

Dean Ridone | 7 jam lalu

The Beatles Konser di BI …

Teberatu | 7 jam lalu

Gandeng KPK, Politik Nabok Nyilih Tangan ala …

Abd. Ghofar Al Amin | 7 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: