Back to Kompasiana
Artikel

Moneter

Gawat… 11 Daerah, Dana APBD Hanya untuk PNS

OPINI | 16 December 2012 | 18:10 Dibaca: 754   Komentar: 0   0

GAWAT… Masyarakat dapat apa lagi, kalau dana APBD  hanya diperuntukan untuk menggaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sementara, untuk pembangunan sudah tidak ada lagi bahkan hanya sekitar 30 persen, selebihnya dana tersebut digunakan untuk membayar gaji PNS.

Benar-benar memperihatinkan, keuangan daerah tersebut hanya untuk memberi makan para PNS yang ada. Hal inilah yang terjadi di 11 Kabupaten/Kota yang ada di 302 daerah seluruh Indonesia, dimana dari hasil laporan Kementrian Keuangan, terdapat 11 Kabupaten/Kota menggunakan anggarannya lebih dari 70 persen untuk menggaji pegawai. Sementara daerah lainnya, sudah banyak yang menggunakan 50 persen untuk gaji pegawai.

11 daerah yang 70 persen lebih untuk gaji pegawai yakni,

1. Kota Langsa, NAD, 77 persen APBD
2. Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, 74 persen APBD
3. Kota Ambon, Maluku, 73 persen APBD
4. Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, 73 persen APBD
5. Kabupaten Bantul, DIY, 72 persen APBD
6. Kabupaten Bireun, NAD, 72 persen APBD
7. Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 72 persen APBD
8. Kabupaten Aceh Barat, NAD, 71 persen APBD
9. Kota Gorontalo, Gorontalo, 70,3 persen APBD
10. Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 70,1 persen APBD
11. Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, 70,003 persen APBD

Sungguh memperihatinkan, kondisi 11 Kabupaten/Kota yang ada di derah ini, dimana anggaran yang ada hanya digunakan untuk menggaji pegawai saja. Kapan lagi pemerintah atau pimpinan daerah berpikir untuk membangun untuk rakyat. Sementara dana yang ada, sudah tidak adalagi.

Ini harus menjadi catatan bagi Pemerintah, jika semua daerah yang ada di Indonesia melakukan hal seperti ini. Maka jangan harap pembangunan dan perekonomian untuk rakyat bisa terlaksana didaerah tersebut.

Kondisi ini mencerminkan gagalnya kepala daerah dalam mengatur tata kelola keuangan dan pegawai yang ada, sebab jika ini dibiarkan berlarut-larut. Bisa jadi semua anggaran APBD nantinya diperuntukan untuk pegawai bukan untuk masyarakat dan ini menjadi ancaman serius bagi pemerintah. Salam (****)

Tags: freez

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Memotret Manusia Api …

Nanang Diyanto | | 19 September 2014 | 17:32

Ketika Institusi Pendidikan Jadi Ladang …

Muhammad | | 19 September 2014 | 17:46

Masa sih Pak Jokowi Rapat Kementrian Rp 18 T …

Ilyani Sudardjat | | 19 September 2014 | 12:41

Imbangi Valencia B, Indra Sjafrie Malah …

Djarwopapua | | 19 September 2014 | 14:17

Dicari: “Host” untuk …

Kompasiana | | 12 September 2014 | 16:01


TRENDING ARTICLES

Mencoba Rasa Makanan yang Berbeda, Coba Ini …

Ryu Kiseki | 6 jam lalu

Fatin, Akankah Go Internasional? …

Orang Mars | 6 jam lalu

Timnas U23 sebagai Ajang Taruhan… …

Muhidin Pakguru | 9 jam lalu

Wajar, Walau Menang Atas Malaysia, Peringkat …

Achmad Suwefi | 11 jam lalu

Memilih: “Kursi yang Enak atau Paling …

Tjiptadinata Effend... | 12 jam lalu


HIGHLIGHT

“Calon Ibu Pejabat Galau di Negeri …

Rietsy | 8 jam lalu

Centang Prenong …

Rifki Hardian | 8 jam lalu

Duka Lara …

Rifki Hardian | 8 jam lalu

Awal Manis Piala AFF 2014: Timnas Gasak …

Achmad Suwefi | 9 jam lalu

Taman Rekreasi Atau Kuburan? …

Rifqi Nur Fauzi | 9 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: