Back to Kompasiana
Artikel

Moneter

Gawat… 11 Daerah, Dana APBD Hanya untuk PNS

OPINI | 16 December 2012 | 18:10 Dibaca: 756   Komentar: 0   0

GAWAT… Masyarakat dapat apa lagi, kalau dana APBD  hanya diperuntukan untuk menggaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sementara, untuk pembangunan sudah tidak ada lagi bahkan hanya sekitar 30 persen, selebihnya dana tersebut digunakan untuk membayar gaji PNS.

Benar-benar memperihatinkan, keuangan daerah tersebut hanya untuk memberi makan para PNS yang ada. Hal inilah yang terjadi di 11 Kabupaten/Kota yang ada di 302 daerah seluruh Indonesia, dimana dari hasil laporan Kementrian Keuangan, terdapat 11 Kabupaten/Kota menggunakan anggarannya lebih dari 70 persen untuk menggaji pegawai. Sementara daerah lainnya, sudah banyak yang menggunakan 50 persen untuk gaji pegawai.

11 daerah yang 70 persen lebih untuk gaji pegawai yakni,

1. Kota Langsa, NAD, 77 persen APBD
2. Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, 74 persen APBD
3. Kota Ambon, Maluku, 73 persen APBD
4. Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, 73 persen APBD
5. Kabupaten Bantul, DIY, 72 persen APBD
6. Kabupaten Bireun, NAD, 72 persen APBD
7. Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 72 persen APBD
8. Kabupaten Aceh Barat, NAD, 71 persen APBD
9. Kota Gorontalo, Gorontalo, 70,3 persen APBD
10. Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 70,1 persen APBD
11. Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, 70,003 persen APBD

Sungguh memperihatinkan, kondisi 11 Kabupaten/Kota yang ada di derah ini, dimana anggaran yang ada hanya digunakan untuk menggaji pegawai saja. Kapan lagi pemerintah atau pimpinan daerah berpikir untuk membangun untuk rakyat. Sementara dana yang ada, sudah tidak adalagi.

Ini harus menjadi catatan bagi Pemerintah, jika semua daerah yang ada di Indonesia melakukan hal seperti ini. Maka jangan harap pembangunan dan perekonomian untuk rakyat bisa terlaksana didaerah tersebut.

Kondisi ini mencerminkan gagalnya kepala daerah dalam mengatur tata kelola keuangan dan pegawai yang ada, sebab jika ini dibiarkan berlarut-larut. Bisa jadi semua anggaran APBD nantinya diperuntukan untuk pegawai bukan untuk masyarakat dan ini menjadi ancaman serius bagi pemerintah. Salam (****)

Tags: freez

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Kerumitan Membentuk Kabinet …

Mas Isharyanto | | 25 October 2014 | 14:51

Kompasiana Nangkring Special di Balikpapan …

Bambang Herlandi | | 25 October 2014 | 13:44

Ikuti Kompasiana-Bank Indonesia Blog …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 10:39

Gayatri Wailisa, Anggota BIN? Perlukah …

Arnold Adoe | | 25 October 2014 | 16:01

Inilah Daftar Narasumber yang Siap Beraksi …

Kompasiana | | 20 October 2014 | 15:40


TRENDING ARTICLES

BMI Hongkong Tertipu 60 Juta Oleh “Bule …

Fey Down | 4 jam lalu

Hatta Rajasa Tahu Siapa Bandit Migas …

Eddy Mesakh | 5 jam lalu

Presiden Jokowi, Ibu Negara, dan …

Sintong Silaban | 6 jam lalu

Kerumitan Membentuk Kabinet …

Mas Isharyanto | 7 jam lalu

Jokowi Bentuk Kabinet Senin dan Pembicaraan …

Ninoy N Karundeng | 13 jam lalu


HIGHLIGHT

Car Free Day Bukan Solusi …

Nitami Adistya Putr... | 8 jam lalu

ATM Susu …

Gaganawati | 8 jam lalu

Perjamuan Akhir di Bali …

Tjiptadinata Effend... | 9 jam lalu

Serunya di Balik Layar Pemotretan Presiden …

Gatra Maulana | 10 jam lalu

Gayatri Dwi Wailissa, Anggota BIN yang Gugur …

Opa Jappy | 10 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: