Back to Kompasiana
Artikel

Moneter

Gawat… 11 Daerah, Dana APBD Hanya untuk PNS

OPINI | 16 December 2012 | 18:10 Dibaca: 754   Komentar: 0   0

GAWAT… Masyarakat dapat apa lagi, kalau dana APBD  hanya diperuntukan untuk menggaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sementara, untuk pembangunan sudah tidak ada lagi bahkan hanya sekitar 30 persen, selebihnya dana tersebut digunakan untuk membayar gaji PNS.

Benar-benar memperihatinkan, keuangan daerah tersebut hanya untuk memberi makan para PNS yang ada. Hal inilah yang terjadi di 11 Kabupaten/Kota yang ada di 302 daerah seluruh Indonesia, dimana dari hasil laporan Kementrian Keuangan, terdapat 11 Kabupaten/Kota menggunakan anggarannya lebih dari 70 persen untuk menggaji pegawai. Sementara daerah lainnya, sudah banyak yang menggunakan 50 persen untuk gaji pegawai.

11 daerah yang 70 persen lebih untuk gaji pegawai yakni,

1. Kota Langsa, NAD, 77 persen APBD
2. Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, 74 persen APBD
3. Kota Ambon, Maluku, 73 persen APBD
4. Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, 73 persen APBD
5. Kabupaten Bantul, DIY, 72 persen APBD
6. Kabupaten Bireun, NAD, 72 persen APBD
7. Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 72 persen APBD
8. Kabupaten Aceh Barat, NAD, 71 persen APBD
9. Kota Gorontalo, Gorontalo, 70,3 persen APBD
10. Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 70,1 persen APBD
11. Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, 70,003 persen APBD

Sungguh memperihatinkan, kondisi 11 Kabupaten/Kota yang ada di derah ini, dimana anggaran yang ada hanya digunakan untuk menggaji pegawai saja. Kapan lagi pemerintah atau pimpinan daerah berpikir untuk membangun untuk rakyat. Sementara dana yang ada, sudah tidak adalagi.

Ini harus menjadi catatan bagi Pemerintah, jika semua daerah yang ada di Indonesia melakukan hal seperti ini. Maka jangan harap pembangunan dan perekonomian untuk rakyat bisa terlaksana didaerah tersebut.

Kondisi ini mencerminkan gagalnya kepala daerah dalam mengatur tata kelola keuangan dan pegawai yang ada, sebab jika ini dibiarkan berlarut-larut. Bisa jadi semua anggaran APBD nantinya diperuntukan untuk pegawai bukan untuk masyarakat dan ini menjadi ancaman serius bagi pemerintah. Salam (****)

Tags: freez

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Ozi Destayuza, Lahirkan Atlit Taekwondo Bawa …

Muhammad Samin | | 30 September 2014 | 21:47

Bercengkrama Bersama Museum NTB …

Ahyar Rosyidi Ros | | 30 September 2014 | 21:35

Berani Klaim Gadjah Mada, Harus Hargai Kali …

Viddy Daery | | 30 September 2014 | 20:57

(Macau) Mengapa Anda Harus Berlibur ke …

Tria Cahya Puspita | | 30 September 2014 | 20:06

Ayo, Tunjukan Aksimu untuk Indonesia! …

Kompasiana | | 09 September 2014 | 16:24


TRENDING ARTICLES

Tifatul Sembiring di Balik Hilangnya …

Daniel H.t. | 6 jam lalu

Skenario Menjatuhkan Jokowi, Rekayasa Merah …

Imam Kodri | 8 jam lalu

SBY Hentikan Koalisi Merah Putih …

Zen Muttaqin | 8 jam lalu

Dari Semua Calon Menteri, Cuma Rizal Ramli …

Abdul Muis Syam | 8 jam lalu

Layakkah Menteri Agama RI Menetapkan Iedul …

Ibnu Dawam Aziz | 12 jam lalu


HIGHLIGHT

Rayhaneh Jabbari Membunuh Intelejen Coba …

Febrialdi | 7 jam lalu

Penumpang KA Minim Empati …

Agung Han | 7 jam lalu

Enam Belas Tahun yang Lalu …

Muhakam -laugi | 8 jam lalu

Ada Cinta di Minggu Ke-13 …

Rian Johanes | 8 jam lalu

Ayo Muliakan Petani Indonesia …

Robert Parlaungan S... | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: