Back to Kompasiana
Artikel

Moneter

Sang Pencari

Mencari yang tersembunyi... Ciri wanci lali ginawa mati

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah

REP | 08 January 2013 | 10:10 Dibaca: 2857   Komentar: 0   1

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pajak
Nopember 2012

A. Pendahuluan

Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

  1. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah
  2. memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah),
  3. memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah,
  4. memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan
  5. menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Tabel 1: Perbandingan BPHTB pada Undang-undang BPHTB dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UU BPHTB

UU PDRD

Subjek

Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan

(Pasal 4)

Sama

(Pasal 86 Ayat 1)

Objek

Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

(Pasal 2 Ayat 1)

Sama

(Pasal 85 ayat 1)

Tarif

Sebesar 5%

(Pasal 5)

Paling Tinggi 5%

(Pasal 88 ayat 1)

NPOPTKP

Paling banyak Rp300 Juta untuk Waris dan Hibah Wasiat

(Pasal  7 ayat 1)

Paling rendah Rp300 Juta untuk Waris dan Hibah Wasiat

(Pasal 87 Ayat 5)

Paling banyak Rp60 Juta untuk Selain Waris dan Hibah Wasiat

(Pasal 7 Ayat 1)

Paling rendah Rp60 Juta untuk Selain Waris dan Hibah Wasiat

(Pasal 87 Ayat 4)

BPHTB Terutang

5%  x (NPOP - NPOPTKP)

(Pasal 8)

5% (Maksimal) x (NPOP-NPOPTKP)

(Pasal 89)

Keterangan:

DJP masih melaksanakan BPHTB untuk TA 2010, selanjutnya  mulai tahun 2011 BPHTB menjadi tanggung jawab Kab/Kota.  (Pasal 182 Ayat 2, UU nomor 28/2009)

Sumber:    Materi Presentasi “Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah,” Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011

Tabel 2: Perbandingan PBB pada Undang-undang PBB dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UU PBB

UU PDRD

Subjek

Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasa dan/atau memanfaatkan atas bangunan

(Pasal 4 Ayat 1)

Sama

(Pasal 78 ayat 1 & 2)

Objek

Bumi dan/atau bangunan

(Pasal 2)

Bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Pasal 77 Ayat 1)

Tarif

Sebesar 0,5%

(Pasal 5)

Paling Tinggi 0,3%

(pasal 80)

NJKP

20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40%) (Pasal 6) Tidak Dipergunakan

NJOPTKP

Setinggi-tingginya Rp12 Juta

(Pasal 3 Ayat 3)

Paling Rendah Rp10 Juta

(Pasal 77 Ayat 4)

PBB Terutang

Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP)

0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) atau

0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)  (Pasal 7)

Max: 0,3% x (NJOP-NJOPTKP)

(Pasal 81)

Keterangan:

DJP masih bertanggung jawab melaksanakan PBB P2 sampai 31 Desember  2013 sepanjang tidak dilaksanakan oleh Kab/Kota berdasarkan Perda. Namun mulai tahun 2014 pengelolaan PBB menjadi tanggung jawab Kab/Kota.

Sumber:    Materi Presentasi “Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah,” Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Matriks penambahan jenis Pajak Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3: Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/Kota pada UU No.34/2000 dengan UU No. 28/2009

UU 34/2000

UU 28/2009

1.  Pajak Hotel

2.  Pajak Restoran

3.  Pajak Hiburan

4.  Pajak Reklame

5.  Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

6.  Pajak Parkir

7.  Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C

1.    Pajak Hotel

2.    Pajak Restoran

3.    Pajak Hiburan

4.    Pajak Reklame

5.    Pajak Penerangan Jalan

6.    Pajak Parkir

7.    Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (perubahan nomenklatur)

8.    Pajak Air Tanah (pengalihan dari Prov)

9.    Pajak Sarang Burung Walet (baru)

10.  PBB Pedesaan & Perkotaan (baru)

11.  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan  Bangunan (baru)

Sumber:    Materi Presentasi “PengalihanPBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah,” Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengalihan pengelolaan BPHTB dilaksanakan mulai 1 Januari 2011 dan pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke seluruh pemerintahan kabupaten/kota dimulai paling lambat 1 Januari 2014. Kota Surabaya merupakan kota pertama yang menerima pengalihan pengelolaan PBB-P2. Dengan demikian Pemerintah Kota Surabaya menjadi pilot project bagi pelaksanaan pengalihan pengelolaan penerimaan dari sektor PBB-P2. Keberhasilan pemerintah Kota Surabaya dalam mengelola penerimaan dari sektor PBB-P2 dapat menjadi contoh dan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Kemudian, agar terciptanya kelancaran dalam pengelolaan PBB-P2, pemerintah kabupaten/kota harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Kebijakan NJOP agar memperhatikan konsistensi, kesinambungan dan keseimbangan antar wilayah
  2. Kebijakan tarif PBB, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat
  3. Menjaga kualitas pelayanan kepada WP, dan
  4. Akurasi data subjek dan objek pajak dalam SPPT tetap terjaga

Manfaat Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB

Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 dan BPHTB akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mempu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8 % dan BPHTB hanya mendapatkan 64%. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 dan BPHTB akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Salah satu contoh daerah yang mengalami kenaikan pendapatan asli daerah pasca pengalihan PBB-P2 dan BPHTB adalah kota Surabaya. Walikota Surabaya, Ir. Tri Rismaharini, MT. menyatakan bahwasanya pada tahun 2010, PAD kota Surabaya hanya Rp.1 Triliun. Di tahun 2011, PAD kota Surabaya akan menjadi Rp.2 Triliun. Beliau manambahkan bahwa penyebab kenaikan PAD tersebut berasal dari PBB dan BPHTB. (Media Keuangan Vol. V No. 40/Desember/2010, hal. 8).

Gambar 1: Perbandingan Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB Sebelum dan Setelah Pengalihan

Sumber:    Materi Presentasi “PengalihanPBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah,” Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011

B. Tahapan pengalihan pengelolaan PBB dan PBHTB

1. PBB

Tabel 4. Jumlah Kab./Kota Penerima Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 Tahun 2011-2014

Tahun

2011

2012

2013

2014

Jumlah Kab./Kota

1

17

105

369

Keterangan Kota Surabaya 1.      Kota Depok

2.      Kab. Bogor

3.      Kota Palembang

4.      Kota Bandar Lampung

5.      Kota Gorontalo

6.      Kota Medan

7.      Kab. Deli Serdang

8.      Kota Palu

9.      Kota Pekanbaru

10.   Kota Balikpapan

11.   Kota Samarinda

12.   Kota Pontianak

13.   Kab. Sidoarjo

14.   Kab. Gresik

15.   Kota Semarang

16.   Kab. Sukoharjo

17.   Kota Yogyakarta

1.         Kota Banda Aceh

2.         Kab. Bengkulu Utara

3.         Kab. Lampung Tengah

4.         Kab. Way Kanan

5.         Kab. Tulang Bawang Barat

6.         Kota Metro

7.         Kab. Mukomuko

8.         Kab. Muaro Jambi

9.         Kab. Batang Hari

10.      Kota Tanah Datar

11.      Kab. Merangin

12.      Kota Padang

13.      Kab. Belitung Timur

14.      Kab. Musi Banyuasin

15.      Kota Pangkalpinang

16.      Kota Binjai

17.      Kab. Serdang Bedagai

18.      Kab. Asahan

19.      Kab. Batubara

20.      Kab. Labuhanbatu Utara

21.      Kab. Simalungun

22.      Kota Pematangsiantar

23.      Kab. Sibolga

24.      Kota Tanjungpinang

25.      Kota Batam

26.      Kab. Indragiri Hulu

27.      Kab. Kuantan Singingi

28.      Kab. Kampar

29.      Kab. Rokan Hulu

30.      Kab. Rokan Hilir

31.      Kota Dumai

32.      Kab. Pelalawan

33.      Kab. Siak

34.      Provinsi DKI Jakarta

35.      Kab. Pandeglang

36.      Kota Bandung

37.      Kota Tasikmalaya

38.      Kab. Bandung

39.      Kab. Bandung Barat

40.      Kota Cimahi

41.      Kota Banjar

42.      Kab. Sukabumi

43.      Kab. Karawang

44.      Kab. Bekasi

45.      Kota Bogor

46.      Kab. Majalengka

47.      Kota Cirebon

48.      Kota Bekasi

49.      Kab. Bantul

50.      Kab. Sleman

51.      Kab. Demak

52.      Kab. Batang

53.      Kota Rembang

54.      Kab. Grobogan

55.      Kab. Semarang

56.      Kota Tegal

57.      Kab. Tegal

58.      Kota Pemalang

59.      Kota Pekalongan

60.      Kab. Pekalongan

61.      Kab. Kudus

62.      Kab. Banyumas

63.      Kab. Klaten

64.      Kab. Wonosobo

65.      Kab. Temanggung

66.      Kota Surakarta

67.      Kab. Cilacap

68.      Kota Magelang

69.      Kab. Magelang

70.      Kab. Purworejo

71.      Kab. Karanganyar

72.      Kab. Kebumen

73.      Kab. Boyolali

74.      Kota Mojokerto

75.      Kab. Mojokerto

76.      Kab. Bojonegoro

77.      Kab. Tuban

78.      Kab. Ponorogo

79.      Kab. Jember

80.      Kota Kediri

81.      Kota Malang

82.      Kab. Pasuruan

83.      Kota Pasuruan

84.      Kab. Kediri

85.      Kota Batu

86.      Kab. Banyuwangi

87.      Kota Probolinggo

88.      Kab. Badung

89.      Kota Denpasar

90.      Kab. Jembrana

91.      Kab. Tabanan

92.      Kab. Lombok Barat

93.      Kota Mataram

94.      Kab. Kubu Raya

95.      Kota Tarakan

96.      Kota Bontang

97.      Kab. Berau

98.      Kab. Kutai Barat

99.      Kota Banjarmasin

100.   Kab. Katingan

101.   Kab. Gowa

102.   Kab. Kolaka

103.   Kota Makassar

104.   Kab. Mimika

105.   Kab. Fak Fak

Sisanya

Sumber: Data Direktorat Jenderal Pajak

Pada tahun 2011 hanya Kota Surabaya yang telah mendapatkan pengalihan atas pengelolaan PBB dari sektor perkotaan dan perdesaan.Kota ini merupakan satu-satunya kota yang telah siap melakukan pengelolaan PBB dari sektor P2 tersebut. Untuk tahun 2012, 17 kab./kota telah menyatakan diri siap untuk mengelola PBB dari sektor P2. Kemudian, sebanyak 105 kab./kota telah menyatakan kesiapannya dalam mengelola PBB sektor P2. Dan pada tahap terakhir, diharapkan seluruh kab./kota yang belum menerima pengalihan pengelolaan PBB sektor P2 (sebanyak 369 kab./Kota) sudah mempersiapkan diri untuk menerima pengalihan tersebut sehingga diharapkan pada tahun 2014 seluruh kab./kota di Indonesia sudah sepenuhnya melakukan pengelolaan PBB sektor P2 nya masing-masing.

2. BPHTB

Sejak tanggal 1 Januari 2011, setiap pemerintah Kab./kota telah menerima pengalihan pengelolaan BPHTB dari pemerintah pusat.

C. Tugas Para Pihak dalam Pengelolaan PBB dan BPHTB

Pihak-pihak yang berperan dalam persiapan pengalihan PBB-P2 seperti tercantum pada Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah. Tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat (DJP dan DJPK)

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dipikul bersama oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). DJP bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan Pemerintah Daerah hasil kompilasi berupa:

  1. Peraturan Pelaksanaan PBB-P2,
  2. Standard Operating Procedure (SOP) terkait PBB-P2,
  3. Struktur, tugas, dan fungsi organisasi Direktorat Jenderal Pajak terkait pemungutan PBB-P2,
  4. Data piutang PBB-P2 beserta data pendukungnya,
  5. SK Menkeu mengenai Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang berlaku dalam kurun wakti 10 tahun sebelum tahun pengalihan,
  6. Salinan Peta Desa/Kelurahan, Peta Blok, dan Peta Zona Nilai Tanah dalam bentuk softcopy,
  7. Salinan basis data PBB-P2 sebelum Tahun Pengalihan,
  8. Salinan Sistem Aplikasi terkait PBB-P2 beserta source code-nya.

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab DJP tersebut, DJP telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. menyampaikan salinan Peraturan BPBHTB dan PBB-P2
  2. menyampaikan Standard Operating Procedures Pengelolaan BPHTB dan PBB-P2
  3. menyampaikan Struktur, Tugas dan Fungsi Pengelolaan BPBHTB dan PBB-P2
  4. menyampaikan Data Tunggakan BPHTB dan PBB-P2
  5. menyampaikan Data NJOP, NJOPTKP, NPOPTKP, Peta, SISMIOP
  6. Aplikasi SISMIOP dan sourcecode
  7. sosialisasi ke Stakeholder (Wajib Pajak, Kantor Pertanahan, Kantor Lelang, Bank, Pemerintah Daerah)
  8. asistensi ke Pemerintah Daerah

Kemudian, tugas dan tanggung jawab DJPK adalah:

  1. menggandakan hasil kompilasi tersebut untuk kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah,
  2. melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 ke Pemerintah Daerah.

2. Kementerian Dalam Negeri

Tugas dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan bersama oleh Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut dilakukan dalam bentuk:

  1. penyiapan pedoman struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah,
  2. pemberian bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan teknis, dan
  3. pelaksanaan supervisi dalam rangka pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2.

3. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan:

  1. sarana dan prasarana,
  2. struktur organisasi dan tata kerja,
  3. sumber daya manusia,
  4. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan SOP,
  5. kerja sama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak, perbankan, Kantor Pertanahan, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan
  6. pembukaan rekening penerimaan PBB-P2 pada bank yang sehat.

Matriks persiapan (tugas dan tanggung jawab) Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan PBB-P2 adalah sebagai berikut:

Tabel 5: Matriks Persiapan Pemerintah Daerah Terkait Pengelolaan PBB-P2

Sumber:    Materi Presentasi “Pengalihan PBB-P2 Sebagai Pajak Daerah,” Direktorat Jenderal Pajak. Juni 2012

Sehubungan dengan persiapan tersebut, Pemerintah Daerah dapat mengadopsi beberapa hal dimiliki dan telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat (DJP) sebagai berikut:

  1. Sistem administrasi PBB (pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan),
  2. Kebijakan/peraturan dan SOP pelayanan,
  3. Peningkatan keahlian Sumber Daya Manusia (Aparatur) melalui pelatihan,
  4. Sistem manajemen informasi objek pajak.

Sehubungan dengan persiapan sarana dan prasarana Teknologi Informasi, Pemerintah Daerah dapat mempersiapkan kelengkapan sarana dan prasarana Teknologi Informasi seperti yang telah dimiliki oleh Pemerintah Pusat (DJP) sebagai berikut:

Tabel 6: Kebutuhan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi

Sumber:    Materi Presentasi “PengalihanPBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah,” Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011

Sebagai contoh pelaksanaan, Pemerintah Daerah/Kota yang belum menerima pengalihan pengelolaan PBB-P2 dapat mempelajari dan meniru persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya sebagai berikut:

  1. membangun kerja sama dengan semua pihak yang terkait dengan pengalihan PBB-P2 dan BPHTB seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Dispenda dari tingkat kota sampai dengan kelurahan, serta Kantor Wilayah Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Surabaya,
  2. membuat peraturan daerah mengenai PBB-P2 dan BPHTB,
  3. menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja. Dalam hal ini Pemkot Surabaya sudah menyiapkan Standard Operational Procedure (SOP),
  4. menyiapkan Sumber Daya Manusia dengan training dan memagangkan staf-stafnya secara bergantian, dari tingkat kota sampai dengan tingkat kelurahan, dan
  5. dari sisi sarana dan prasarana, Pemkot Surabaya telah menyiapkan 8 cabang Dinas Pendapatan, 8 mobil keliling PBB, serta 31 Kantor Kecamatan yang bekerja sama dengan bank swasta, melakukan pengadaan peralatan dan pengadaan barang percetakan, serta menyiapkan aplikasi pendataan yang online dengan data yang dimiliki oleh BPN dan notaris PPAT.

Penutup/Kesimpulan

Sebagaimana diamanatkan oleh UU PDRD, PBB Perdesaan dan Perkotaan diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Kab./Kota) selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2013. Dengan demikian, maka mulai Tahun pajak 2014, PBB P2 menjadi Pajak Kab./Kota. Untuk dapat memungut PBB P2, maka salah satu hal yang harus dilakukan oleh Pemda adalah menyiapkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya..

Bagi daerah yang belum siap menjalankan pengalihan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB pada akhir tahun 2013, daerah tersebut akan berpotensi kehilangan salah satu sumber pendapatan asli daerah karena pada saat itu pemerintah pusat sudah tidak boleh melakukan pemungutan terhadap kedua jenis pajak tersebut, sesuai dengan amanat pada pasal 180 Undang-undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, menjelang pelaksanaan penuh pengalihan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB, daerah dituntut untuk mempersiapkan diri.

Peraturan Terkait:

  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  2. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Sumber :  http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

BMI Hongkong Tertipu 60 Juta Oleh “Bule …

Fey Down | | 25 October 2014 | 17:32

ATM Susu …

Gaganawati | | 25 October 2014 | 20:18

[PALU] Kompasiana Nangkring Bareng BKKBN di …

Kompasiana | | 01 October 2014 | 15:12

Gayatri Wailisa, Anggota BIN? Perlukah …

Arnold Adoe | | 25 October 2014 | 16:01

Inilah Daftar Narasumber yang Siap Beraksi …

Kompasiana | | 20 October 2014 | 15:40


TRENDING ARTICLES

Serunya di Balik Layar Pemotretan Presiden …

Gatra Maulana | 9 jam lalu

BMI Hongkong Tertipu 60 Juta Oleh “Bule …

Fey Down | 10 jam lalu

Hatta Rajasa Tahu Siapa Bandit Migas …

Eddy Mesakh | 11 jam lalu

Presiden Jokowi, Ibu Negara, dan …

Sintong Silaban | 12 jam lalu

Kerumitan Membentuk Kabinet …

Mas Isharyanto | 13 jam lalu


HIGHLIGHT

Fakta & Rahasia Saya Tentang Buku …

Indria Salim | 10 jam lalu

Hanya Tontowi/Liliyana di Final Perancis …

Sapardiyono | 10 jam lalu

Pilih Steak Sapi New Zealand Atau Ramen …

Benny Rhamdani | 10 jam lalu

Upacara Adat Satu Suro Kampung Adat Cirendeu …

Sandra Nurdiansyah | 11 jam lalu

50 Yacht Luar Negeri “Serbu” …

Mustafa Kamal | 11 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: