Back to Kompasiana
Artikel

Moneter

Vanica Serly

mahasiswa pasca akuntansi Unand / penerima beasiswa BGF

Fraud Prevention ; Upaya Mengurangi Korupsi di Indonesia

REP | 31 January 2013 | 15:03 Dibaca: 735   Komentar: 0   0

Di beberapa tempat, kita mungkin akan menemukan slogan “Anti-Fraud” atau “stop-fraud”. Slogan ini tidak hanya terlihat di institusi pemerintah, tapi juga di perusahaan-perusahaan besar. Budaya anti-fraud, sebuah istilah yang tidak lagi asing bagi masyarakat Indonesia semenjak kasus korupsi gencar disuarakan. Bagi yang masih awam dengan istilah ini, Fraud disebut juga dengan kecurangan. Tindakan-tindakan mencurangi pemerintah atau perusahaan atau organisasi untuk mendapat kepentingan pribadi dengan merugikan organisasi disebut dengan fraud. Ternyata istilah korupsi yang kita kenal adalah bagian dari fraud. Banyak jenis tindakan fraud lainnya seperti kegiatan money laundering (pencucian uang) atau rekayasa laporan keuangan perusahaan termasuk dalam kegiatan fraud.

Tindakan fraud menjadi perhatian di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Kerugian yang disebabkan tindakan  fraud tidak main-main, sebut saja kasus Enron dan WorldCom yang terkenal di dunia. Perusahaan raksasa dengan pendapatan miliaran dollar setiap tahunnya runtuh dikarenakan manajemennya yang curang. Di Indonesia, kerugian tindakan fraud yang terkenal adalah korupsi yang dilakukan mantan presiden kedua Indonesia dan jajarannya, yang mengakibatkan Indonesia memiliki hutang hingga beberapa generasi. Massive-nya pelaku kecurangan dan besarnya kerugian akibat fraud menyebabkan negara dan perusahaan-perusahaan besar dunia memberikan perhatian lebih pada tindakan fraud ini.

Sebuah pepatah menyebutkan, “lebih baik mencegah daripada mengobati”. Pepatah ini mengandung makna yang dalam, yaitu: dengan mencegah, maka kerugian yang akan timbul dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Dengan pencegahan, tidak ada korban yang dirugikan; dengan pencegahan, organisasi dapat berjalan semestinya; dengan pencegahan, kerugian yang lebih besar dapat dikurangi.  Begitu penting arti pencegahan dalam mengatasi fraud, sehingga setiap organisasi termasuk pemerintah perlu memperhatikan upaya pencegahan.

Terdapat banyak cara untuk melakukan pencegahan fraud (Bartram, 2012), diantaranya yaitu: provide leadership from the top. Kecurangan dapat dicegah dengan pemberian contoh dan penyusunan kebijakan yang berasal dari top management atau manajemen puncak, atau dikenal dengan istilah tone on the top. Hal ini berarti kebijakan anti-fraud digagasi oleh dewan direksi dan manajemen puncak. Di pemerintahan, penyusun kebijakan berasal dari presiden dan jajaran mentrinya, kemudian diikuti oleh semua kepala daerah dan institusi pemerintahan. Tone on the top menyuarakan dan mencontohkan kepada semua pihak yang berkepentingan bahwa segala bentuk kecurangan yang terjadi tidak akan ditolerir. Diharapkan dengan adanya kebijakan anti-fraud ini, dapat meningkatkan sikap personil perusahaan terhadap aktivitas kecurangan dan meningkatkan kesadaran personil akan tindakan kecurangan di sekitar mereka.

Pencegahan fraud dapat dilakukan dengan indentify the risks. Mengidentifikasi resiko-resiko kunci akan memfokuskan organisasi untuk memperhatikan bagian-bagian atau aktivitas-aktivitas yang berpeluang besar untuk terjadinya fraud. Akan tetapi, banyak perusahaan yang tidak menyadari peluang-peluang kecurangan yang ada dalam organisasi. Untuk itu penting bagi organisasi untuk memahami bisnis dan akuntansi dalam perusahaan untuk mendapatkan gambaran jelas tentang perusahaan dan mengidentifikasi resiko-resiko yang ada di dalamnya. Di pemerintahan, resiko-resiko terjadinya korupsi pada dasarnya telah diindentifikasi. Tapi yang menjadi persoalan adalah penegakan aturan dan penegakan hukuman saat pelaku korupsi ditangkap. Kemudian, mental pemerintahan juga perlu digiring untuk menciptakan budaya anti-korupsi.

Mempromosikan budaya anti fraud dari top management kepada karyawan akan membuat karyawan tahu bahwa pihak eksekutif, direksi, dan manajemen bersama-sama berjuang melawan fraud. Tone at the top yang sejalan dengan kebijakan perusahaan dapat menghalangi kecurangan. Ini akan meningkatkan kesadaran semua personil perusahaan bahwa segala tindak kecurangan harus dilawan dan akan mendapatkan hukumannya. Promosi budaya anti-fraud juga berarti semua personil perusahaan dan pemerintah dilatih mengenali dan mengidentifikan kecurangan yang terjadi dalam organisasi maupun di luar organisasi. Hal ini akan lebih efektif, sehingga kecurangan dapat dideteksi lebih dini. Corporate culture adalah elemen penting dalam mencegah kecurangan karena budaya perusahaan  dan pemerintahan secara aktif menolak tindakan kecurangan.

Organisasi perlu mengembangkan pengendali anti-fraud yang efektif. Hal ini bertujuan untuk mengeliminasi peluang terjadi kecurangan yang dapat dilakukan oleh personel dalam perusahaan atau interupsi dari luar. Langkah pertama yang dilakukan untuk mengembangkan pengendalian anti-fraud adalah risk assessment. Dengan menilai resiko manajemen, tindakan kecurangan yang paling sering terjadi di perusahaan dapat diidentifikasi, dan kemudian pengendalian dapat disusun untuk menghalanginya.  Di pemerintahan, tindakan kecurangan yang paling sering terjadi pada departemen yang menerima kas, seperti departemen keuangan dan departemen kehakiman. Untuk itu, penegakan aturan semakin diperketat di lingkungan departemen keuangan sehingga kas masuk ke negara tidak bocor. Departemen lainnya juga menjadi sorotan karena berhubungan dengan pemasukkan dan pengeluaran kas negara seperti departemen agama dan lainnya.

Whistle-blower merupakan cara pendeteksian kecurangan yang efektif. Pada sistem ini, organisasi memperoleh laporan kecurangan baik berupa tips atau komplan dari personel dalam perusahaan (misalnya: sesama karyawan) maupun di luar perusahaan (supplier atau konsumen). Komplain dan tips ini kemudian menjadi langkah awal untuk menginvestigasi kecurangan yang terjadi. Di pemerintahan, Whistle-blower ini juga sudah diterapkan di beberapa instansi, namun yang paling jelas terlihat adalah di KPK (komisi pemberantasan korupsi). KPK menyediakan sistem hot-line, sehingga setiap pelapor yang mengetahui terjadinya korupsi dalam melaporkannya langsung ke KPK. Hal ini sangbat efektif membantu KPK mengetahui tindakan korupsi dan memprosesnya dalam hukum. Sistem whistle-blower ini hendaknya dapat diterapkan di semua instansi pemerintahan, sehingga masyarakat juga dapat memonitor pegawai pemerintahan yang menyelewengi tugas dan uang negara.

Perkembangan teknologi juga dimanfaatkan organisasi dalam menjalankan aktivitas operasional dan lainnya. Bergeraknya perusahaan ke penggunaan teknologi menggantikan dokumen seperti kertas, juga membuat perkembangan dalam memerangi kecurangan. Teknologi dimanfaatkan dalam mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi tindakan kecurangan. Teknologi dapat menganalisis jumlah data yang banyak dalam waktu yang singkat, sehingga dapat menunjukkan indikasi fraud yang dilakukan konsumen atau karyawan. Bersamaan dengan budaya dan kebijakan anti-fraud perusahaan, teknologi juga berperan penting dalam melawan fraud. misalnya: teknologi dapat menncegah aktivitas kolusi. Banyak institusi keuangan saat ini tidak hanya dapat memonitor akun seseorang, tapi juga dapat menggunakan teknologi untuk melacak pergerakan akun dari dan kemana untuk mendeteksi potensi kecurangan. Kemudian teknologi juga dapat dimanfaatkan dalam whisle-blowing system, dimana pesonel dalam dan luar organisasi dapat memanfaatkan jaringan hot-line untuk melaporkan tindakan yang mencurigakan.

Pengendalian internal adalah bentuk pengawasan dan kontrol yang dilakukan di dalam perusahaan. Auditor internal berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian fraud yang terjadi di suatu organisasi (perusahaan). Setiap organisasi hendaknya memiliki pengendalian internal dan melakukan pengawasan terhadapnya. Pengendalian internal menjadi bagian sangat penting dalam organisasi, karena bertugas mengawasi seluruh jalannya organisasi. Di pemerintahan, terjadinya banyak kasus korupsi dan kecurangan lainnya disebabkan oleh tidak adanya atau lemahnya pengendalian internal. Karena tidak adanya pengawasan yang independen menyebabkan pelaku korupsi bebas berbuat sekehandaknya. Saat ini pemerintah mulai memperhatikan pengendalian internal di institusinya. Saat ini di setiap institusi diwajibkan memiliki bagian pengendalian internal atau auditor internal yang akan membantu pengawasan. Tetapi efektif atau tidaknya sistem pengendalian internal ini sangat tergantung pada personelnya. Apa yang terjadi jika auditor internalnya juga ikut berkolusi dengan koruptor? Walaupun efektif atau tidaknya auditor internal ini, paling tidak kita bisa menghargai upaya pemerintah untuk melawan korupsi.

Tindakan pencegahan anti-fraud ini sangat bermanfaat untuk organisasi seperti pemerintah dan perusahaan. Di Indonesia, korupsi adalah  fraud yang sangat massive pelakunya dan sangat besar kerugiannya. Perhatian bangsa terhadap korupsi perlu ditingkatkan karena ini berkaitan dengan citra bangsa dan kesejahteraan bangsa. Untuk itu, pada dasarnya pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa hal untuk mencegah korupsi. Jika upaya pencegahan telah dilakukan, kenapa masih banyak koruptor yang ditangkap tiap harinya? Ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dicari jawaban , apakah upaya pencegahan telah dijalankan dengan baik? Apakah perlu upaya pencegahan lainnya? Walaupun setiap harinya, masyarakat Indonesia disuguhkan dengan berita korupsi, hal ini tidak menyurutkan semangat bangsa untuk melawan korupsi. Sikap pesimis akan tidak mungkinnya korupsi dihilangkan dari Indonesia seharusnya tidak menjadi sikap bangsa. Bangsa Indonesia seharusnya bersikap optimis, mendukup upaya pemberantasan korupsi dari pemerintah, dan ikut mengawasi jalannya upaya tersebut. Diharapkan sikap bangsa yang positif dapat menghilangkan budaya korupsi dari bumi pertiwi.

by: Vanica serly

mahasiswa pasca akuntansi Unand / penerima beasiswa BGF (Bakrie Group Foundation) 2012

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Jejak Indonesia di Israel …

Andre Jayaprana | | 03 September 2014 | 00:57

Ironi Hukuman Ratu Atut dan Hukuman Mati …

Muhammad | | 03 September 2014 | 05:28

Persiapan Menuju Wukuf Arafah …

Dr.ari F Syam | | 03 September 2014 | 06:31

Kasus Florence Sihombing Mengingatkanku akan …

Bos Ringo | | 03 September 2014 | 06:01

Tiga Resensi Terbaik Buku Tanoto Foundation …

Kompasiana | | 03 September 2014 | 08:38


TRENDING ARTICLES

Ini Nilai Ujian Kuliah Politik Pertanian …

Felix | 3 jam lalu

Florence Sihombing Disorot Dunia …

Iswanto Junior | 4 jam lalu

Manuver Hatta Rajasa dan Soliditas Koalisi …

Jusman Dalle | 5 jam lalu

Awasi Jokowi, Kita Bukan Kerbau Dungu …

Mas Wahyu | 6 jam lalu

Kekuatan Jokowi di Balik Manuver SBY di …

Ninoy N Karundeng | 12 jam lalu


HIGHLIGHT

Tur Eropa dan Blunder Lanjutan Timnas U-19 …

Mafruhin | 7 jam lalu

Catatan Perjalanan: +Nya Stasiun Kereta Api …

Idris Harta | 8 jam lalu

Oposisi Recehan …

Yasril Faqot | 8 jam lalu

Orangtua yang Terobsesi Anaknya Menjadi …

Sam Edy | 8 jam lalu

Indo TrEC 2014 : Mengurai Kekusutan Lalu …

Wahyuni Susilowati | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: