Back to Kompasiana
Artikel

Moneter

Amirsyah

Abdi Negara/Pelayan yg berpindah2 tugas di Nusantara. Artikel Penulis adalah pendapat pribadi, tidak mencerminkan instansi selengkapnya

Pembayaran Rapel Atas Kenaikan Gaji PNS 2013

OPINI | 05 May 2013 | 12:21 Dibaca: 24486   Komentar: 11   2

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2013 tanggal 11 April 2013 yang berisi tentang Kenaikan gaji pokok PNS (bukan Pensiun) yang berlaku mulai 1 Januari 2013. Terkait hal ini perlu diketahui perbedaan proses pembayaran gaji antara PNS Pusat dengan PNS Daerah.

Untuk PNS Pusat proses pembayaran gaji mengikuti ketentuan dari Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Untuk PNS Daerah proses pembayaran gaji mengikuti ketentuan dari masing-masing pemerintah daerah. Pembayaran gaji PNS Daerah dengan gaji pokok baru sesuai PP No.22 Tahun 2013 tidak perlu menunggu ketentuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. PP No.22 Tahun 2013 sudah bisa dijadikan dasar dalam penggunaan gaji pokok baru untuk PNS Daerah termasuk pembayaran rapel/kekurangan gaji. Mekanisme dan waktunya ditentukan sendiri oleh masing-masing pemerintah daerah.

Untuk PNS Pusat, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah menerbitkan Surat Edaran nomor SE-16/PB/2013 tanggal 30 April 2013 sebagai petunjuk teknis pembayaran gaji PNS, anggota TNI dan anggota POLRI dalam menindaklanjuti diterbitkannya PP No.22, 23, dan 24 tahun 2013 yang berisi kenaikan gaji pokok PNS, anggota TNI dan anggota POLRI tahun 2013.

Dalam SE-16/PB/2013 antara lain dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pembayaran gaji bulan Juni 2013 sudah menggunakan gaji pokok baru;
  2. Dalam hal gaji bulan Juni 2013 masih menggunakan gaji pokok lama maka pembayaran gaji bulan Juli 2013 sudah harus menggunakan gaji pokok baru;
  3. Pembayaran kekurangan gaji mulai Januari 2013 dapat dibayarkan pada bulan Mei 2013 setelah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk bulan Juni dengan gaji pokok baru.

Kecepatan pencairan dana terhadap pembayaran rapel/kekurangan gaji tersebut ditentukan oleh masing-masing satuan kerja PNS Pusat dalam mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Pengajuan SPM yang benar dan lengkap sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-190/PMK.05/2012 akan segera diproses pencairan dananya dan diselesaikan paling lambat satu hari kerja sejak SPM diterima di loket.

Proses pelayanan pencairan dana di KPPN terkait dengan pembayaran gaji/rapel kekurangan gaji dan atau pencairan dana non gaji serta pelayanan-pelayanan lainnya tidak dikenakana biaya apapun. Tidak ada potongan apapun dari pembayaran gaji dan atau rapel kekurangan gaji (kecuali potongan iuran wajib pns dan askes yg dipotong otomatis oleh sistem) yang diproses di KPPN. Info lebih lanjut mengenai pembayaran gaji/rapel kekurangan gaji dan keterangan terkait lainnya dapat menghubungi KPPN setempat. KPPN akan memberikan pelayanan optimal dan dijamin tanpa biaya apapun karena telah melaksanakan Reformasi Birokrasi. Pelayanan KPPN bebas dari suap, pungli dan gratifikasi.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Belum Lebaran kalau Belum ke Pasar Malem …

Nanang Diyanto | | 02 August 2014 | 10:03

Upie Guava yang Tetap Rendah Hati …

Ahmad Imam Satriya | | 02 August 2014 | 11:23

Eksotisme Sisi Barat Gunung Kidul …

Yswitopr | | 02 August 2014 | 09:29

Gedung Flora di Malang …

Abdul Malik | | 02 August 2014 | 08:36

Ikuti Lomba Resensi Buku Tanoto Foundation! …

Kompasiana | | 11 July 2014 | 16:12


Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: