Back to Kompasiana
Artikel

Moneter

Jimmy Haryanto

Pecinta Kompasiana. Berupaya menjadi pembelajar yang baik, namun sering merasa malu karena belum bisa berbuat selengkapnya

Demo Menentang Korupsi Lebih Penting Daripada Demo Menentang Kenaikan Harga BBM!

OPINI | 13 June 2013 | 13:34 Dibaca: 326   Komentar: 11   3

Setiap ada rencana kenaikan harga BBM selalu menimbulkan gejolak di masyarakat, terutama dengan demonstrasi yang dimotori oleh mahasiswa. Saat ini misalnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ternyata belum mengambil sikap resmi terkait alokasi dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). PKS condong mendorong pemanfaatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai perlindungan kepada masyarakat miskin secara permanen sebagaimana disampaikan Anggota Majelis Syuro PKS Idris Lutfi di Kompleks DPR tanggal 14 Juni 2013. Dia tidak setuju kalau BLSM dijadikan alat politik.

Banggar DPR telah menyepakati anggaran BLSM sebesar Rp 11,6 triliun selama empat bulan. Sebanyak tiga fraksi tidak hadir dalam rapat yakni Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura. Namun, ketiga fraksi dianggap setuju karena sesuai kesepakatan Banggar, fraksi yang tidak hadir dianggap setuju. Dari fraksi yang hadir, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang memberikan catatan karena mereka menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi sekaligus menolak pemberian BLSM. Catatan keberatan ini akan dibacakan dalam rapat paripurna pekan depan. Sementara, PKS setuju BLSM dengan usulan BLSM hanya diturunkan selama tiga bulan.

Bagaimana kita masyarakat seharusnya melihatnya? Haruskah kita menentangnya dan berapa harga BBM yang pantas menurut kita? Kalau kita lihat ke belakang kenaikan harga BBM itu sudah berkali-kali dilakukan dan ada juga yang diturunkan yakni di zaman Gus Dur dan SBY.

Kenaikan harga BBM di Indonesia dapat dilihat misalnya  tahun 1980 harga bensin hanya Rp 150 rupiah pernah dinaikkan di zaman Pak Harto menjadi Rp. 550 per liternya. Tentu saja bisa dipahami tidak menimbulkan keberatan dari pihak mahasiswa waktu itu karena resikonya cukup besar. Namun ketika harga BBM dinaikkan menjadi Rp 1.200 per liter tahun 1998 mahasiswa akhirnya berani turun ke jalan.

Kemudian tahun 2000 Gus Dur menurunkan harga bensin dari Rp 1.200 menjadi Rp 1.150, tapi tahun 2001 dinaikkan menjadi Rp 1.450 per liternya. Akhirnya tahun 2009 lalu harga bensin dan solar masih sama hingga saat ini.

Mungkin menarik kalau kenaikan harga BBM itu dikaitkan dengan kemampuan masyarakat misalnya dengan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Kalau dikaitkan dengan pendapatan per kapita masyarakat, tahun 2008 pendapataan per kapita masyarakat Indonesia menurut Bank Dunia mencapai $ 2.172 dan harga bensin saat itu Rp. 6.000 per liter. Tahun 2009 kemudian harga bensin diturunkan menjadi Rp 4.500 per liter pada saat pendapatan per kapita masyarakat $2.273.

Tahun 2012 harga bensin Rp. 4.500  dan pendapatan per kapita masyarakat sudah meningkat menjadi $ 3.910. Kalau melihat kondisi pendapatan per kapita masyarakat ini, seharusnya kenaikan harga BBM ini tidak perlulah menimbulkan gejolak besar di masyarakat (dengan catatan kenaikannya juga pantas).

Sayangnya Pemerintah juga sepertinya tidak bisa menjelaskan dengan bahasa sederhana apa artinya kenaikan harga BBM itu, sehingga setiap ada rencana kenaikan harga BBM masyarakat lebih cepat menganggap beban lebih berat akan muncul dari pada manfaat yang bisa dinikmati.

Kalaupun mahasiswa harus turun ke jalan untuk berdemonstrasi, lebih baik demonstrasinya digunakan untuk menyuarakan agar anggaran negara yang ada benar-benar digunakan Pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk membantu masyarakat (termasuk mahasiswa) dan menghilangkan praktek korupsi dalam bentuk apa pun.

Perkembangan Kenaikan harga BBM dan Pendapatan Per Kapita Indonesia sejak tahun 1980

Tahun

Harga Premium

Harga Solar

Pendapatan per kapita menurut World Bank ($)

Masa Pemerintahan

1980

Rp 150

Rp 52,5

n.a

Soeharto

1991

Rp 550

Rp 300

n.a

Soeharto

1993

Rp 700

Rp 380

n.a

Soeharto

1998

Rp 1.200

Rp 600

n.a

Soeharto

2000

Rp 1.150

Rp 600

n.a

Gus Dur

2001

Rp 1.450

Rp 900

n.a

Gus Dur

2002

Rp 1.550

Rp 1.150

n.a

Megawati

2003

Rp 1.810

Rp 1.890

n.a

Megawati

Maret 2005

Rp 2.400

Rp 2.100

n.a

SBY

Oktober 2005

Rp 4.500

Rp 4.300

n.a

SBY

2008

Rp 6.000

Rp 5.500

2.172

SBY

2009

Rp 4.500

Rp 4.500

2.273

SBY

2010

Rp 4.500

Rp 4.500

2.952

SBY

2011

Rp 4.500

Rp 4.500

3.495

SBY

2012

Rp 4.500

Rp 4.500

3.910

SBY

2013

Rp 4.500

Rp 4.500

3.910

SBY

Sumber : Bagian Hukum dan Humas BPH Migas dan Bank Dunia.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Sepotong Senja di Masjid Suleeyman yang …

Rumahkayu | | 19 April 2014 | 10:05

Pengakuan Mantan Murid JIS: Beberapa Guru …

Ilyani Sudardjat | | 19 April 2014 | 20:37

Kompas adalah Penunjuk Arah, Bukan Komando …

Dita Widodo | | 19 April 2014 | 21:41

Kakak-Adik Sering Bertengkar, Bagaimana …

Lasmita | | 19 April 2014 | 22:46

Kompasianer Mengawal Pemilu 2014 …

Kompasiana | | 09 April 2014 | 04:17


Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: