Back to Kompasiana
Artikel

Moneter

Solusi Bijak

Blogger and enthusiast for Tax, Family and Leadership

Pengenaan PPh atas Usaha dengan Omzet Tertentu (UKM)

REP | 29 June 2013 | 11:36 Dibaca: 983   Komentar: 0   0

PPh Final Omzet Tertentu

PPh Final Omzet Tertentu

FLASH NEWS! Dirjen Pajak mengeluarkan regulasi baru yang sekiranya menyasar kepada pelaku usaha UKM (Usaha Kecil Menengah) dengan paparan plafon omzet dibawah Rp. 4,8M per tahun. Siaran Pers Pajak Bruto Tertentu ini dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2013 yang terkait dengan Pajak Penghasilan bersifat final. Dirjen Pajak mengaturnya via Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013, yang mulai terbit tanggal 12 Juni 2013 dan akan resmi berlaku sejak tanggal 01 Juli 2013 ini. Silakan dipelajari dengan seksama, rekan sekalian, kriteria apa saja yang termasuk Usaha dengan Omzet Tertentu ini.

Dalam Siaran Pers Pajak Bruto Tertentu terkait Wajib Pajak yang memiliki Usaha dengan Omzet Tertentu, dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2013, yang telah disusun melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013 dengan dasar Undang-Undang Pajak Penghasilan no 36 tahun 2008. PP No. 46 thn 2013 ini kemudian meng-kategorikan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dikenakan Pajak Penghasilan Final senilai 1% dari Peredaran Bruto. Adapun kriterianya adalah :

a. Wajib Pajak Orang Pribadi / Wajib Pajak Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap.
b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Yang tidak termasuk dalam kategori ini adalah :

a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana / prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap.
b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sebagian / seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
c. Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial.
d. Wajib Pajak Badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Keterangan tambahan lainnya yang perlu diperhatikan adalah :

-) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dari PP No. 46 / 2013, tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan. Contoh kasus, perusahaan jasa konstruksi, pedagang emas dan lainnya yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah / Per MenKeu.
-) Atas penghasilan selain dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dari PP No. 46 / 2013, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Yang perlu dipahami adalah besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final 1% dari peredaran bruto selama setahun. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp. 4.8M dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan sesuai UU PPh no 36 tahun 2008.

Contoh Kasus dari Perhitungan PPh Omzet Tertentu

Twitter : @solusi_bijak

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Mau Ribut di Jerman? Sudah Ijin Tetangga …

Gaganawati | | 24 October 2014 | 13:44

Pesan Peristiwa Gembira 20 Oktober untuk …

Felix | | 24 October 2014 | 13:22

Ikuti Kompasiana-Bank Indonesia Blog …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 10:39

Pelayanan Sertifikasi Lebih Optimal Produk …

Nyayu Fatimah Zahro... | | 24 October 2014 | 07:31

Inilah Daftar Narasumber yang Siap Beraksi …

Kompasiana | | 20 October 2014 | 15:40


TRENDING ARTICLES

Pak Jokowi, Kemana Pak Dahlan Iskan? …

Reo | 9 jam lalu

Akankah Jokowi Korupsi? Ini Tanggapan Dari …

Rizqi Akbarsyah | 14 jam lalu

Jokowi Berani Ungkap Suap BCA ke Hadi …

Amarul Pradana | 15 jam lalu

Gerindra dapat Posisi Menteri Kabinet Jokowi …

Axtea 99 | 17 jam lalu

Nurul Dibully? …

Dean Ridone | 17 jam lalu


HIGHLIGHT

Kursi Gubernur Ahok dan Ambisi Mantan Napi …

Zulfikar Akbar | 8 jam lalu

Dosen Muda, Mana Semangatmu? …

Budi Arifvianto | 8 jam lalu

Aku Berteduh di Damai Kasih-Mu …

Puri Areta | 9 jam lalu

Pengembangan Mutu Akademis Berbasis Digital …

Nararya | 9 jam lalu

Jangan Musuhi TVOne, Saya Suka Tendangan …

Erwin Alwazir | 9 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: